Berita

Anggota Komisi IX DPR RI, Fraksi Golkar, Ranny Fahd Arafiq (Fraksi Golkar)

Politik

Permudah Akses Kesehatan, Legislator Golkar Dukung Sistem Rujukan BPJS Dihapus

SABTU, 13 DESEMBER 2025 | 12:55 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Rencana penghapusan sistem rujukan BPJS Kesehatan didukung penuh Anggota Komisi IX DPR RI, Fraksi Golkar, Ranny Fahd Arafiq. 

Penghapusan itu sebagai bagian dari upaya menghadirkan layanan kesehatan yang lebih cepat, sederhana, dan ramah bagi masyarakat.

Ranny menilai bahwa kebijakan tersebut merupakan langkah progresif pemerintah bersama Komisi IX DPR untuk membuka akses kesehatan yang lebih merata, sekaligus mengurangi hambatan birokrasi yang selama ini sering dikeluhkan pasien.


Menurutnya, penyederhanaan sistem layanan justru menjadi kunci peningkatan kualitas kesehatan nasional di masa mendatang.

“Kami melihat kebijakan ini sebagai terobosan positif yang akan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan medis. Komisi IX mendukung setiap langkah yang mempercepat pelayanan dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pasien,” ujar Ranny dalam keterangannya, Sabtu, 13 Desember 2025.

Ranny menambahkan bahwa perubahan pola layanan ini harus diiringi dengan peningkatan kapasitas fasilitas kesehatan, agar masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari transformasi sistem kesehatan.

“Harapan kami, penghapusan sistem rujukan ini dapat berjalan efektif dan memberikan dampak langsung. Masyarakat berhak mendapatkan layanan tanpa kerumitan administrasi, dengan kualitas yang tetap terjaga,” tuturnya.

Ranny juga mendorong kolaborasi yang lebih erat antara Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan tenaga medis sebagai pelaksana di lapangan. Ia menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan ini sangat ditentukan oleh kesiapan seluruh ekosistem layanan kesehatan.

Sebagai anggota Komisi IX, Ranny menekankan bahwa ia akan terus mengawal kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

“Sekaligus mendorong transformasi layanan kesehatan menuju sistem yang lebih inklusif dan humanis,” pungkasnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Eddy Soeparno Bicara Komitmen Prabowo Percepat Dekarbonisasi

Senin, 15 Desember 2025 | 16:13

Praperadilan Kakak Kandung Hary Tanoesoedibjo Dua Kali Ditolak Hakim

Senin, 15 Desember 2025 | 15:55

Miliarder Siapkan Hadiah Besar Atas Aksi Heroik Warga Muslim di Bondi Beach

Senin, 15 Desember 2025 | 15:48

DPR Tegaskan Perpol 10/2025 Tidak Bertentangan dengan Konstitusi

Senin, 15 Desember 2025 | 15:41

Ketaatan pada Rais Aam Fondasi Kesinambungan Khittah NU

Senin, 15 Desember 2025 | 15:39

Gubernur Sulut Dukung Penguatan Kapasitas SDM Bawaslu

Senin, 15 Desember 2025 | 15:29

Keselamatan Masyarakat Harus Jadi Prioritas Utama Selama Nataru

Senin, 15 Desember 2025 | 15:19

Pramono Terima Hasil Kongres Istimewa MKB Demi Majukan Betawi

Senin, 15 Desember 2025 | 15:12

KPK Geledah Rumah Dinas Plt Gubernur Riau SF Hariyanto

Senin, 15 Desember 2025 | 14:54

Command Center Diresmikan Percepat Digitalisasi dan Pengawasan Kopdes Merah Putih

Senin, 15 Desember 2025 | 14:43

Selengkapnya