Berita

Suasana kerusakan akibat banjir bandang di pemukiman rumah warga di wilayah Lubuk Minturun, Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat pada Kamis, 27 November 2025. (Foto: Humas BNPB).

Politik

Legislator NasDem Desak Percepatan Huntara dan Relokasi di Zona Merah

SABTU, 13 DESEMBER 2025 | 12:08 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Percepatan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) serta penyediaan rumah relokasi yang layak di zona merah dinilai mendesak demi keselamatan dan pemenuhan hak dasar warga terdampak bencana.

Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem, M. Shadiq Pasadigoe, meninjau langsung kondisi pascabencana di Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat, serta sejumlah wilayah terdampak lainnya. 

Hingga 17 Desember 2025, status tanggap darurat di Tanah Datar masih berlaku, sementara di tingkat provinsi hingga 22 Desember 2025. Seluruh unsur pemerintah, TNI–Polri, relawan, dan masyarakat terus berupaya mempercepat pemulihan awal.


Kemajuan juga terlihat pada perbaikan Jalan Lembah Anai. Saat ini kendaraan roda dua sudah dapat melintas, dan akses kendaraan roda empat direncanakan dibuka pada 17 Desember 2025. Hal ini mempercepat normalisasi jalur strategis Padang–Bukittinggi.

Dalam dua pekan terakhir, Shadiq menerima banyak keluhan dan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan tempat tinggal, kebutuhan sehari-hari, serta ketidakpastian relokasi rumah di zona merah. Aspirasi tersebut, menurutnya, menjadi dasar kuat untuk mendorong langkah cepat pemerintah.

Shadiq juga menegaskan bahwa suara masyarakat tersebut menjadi dasar penting yang ia bawa ke pemerintah.

“Setiap hari saya menerima banyak sekali keluhan dan harapan dari masyarakat—melalui telepon, WA, dan jalur komunikasi lainnya. Mereka butuh kepastian. Hak mereka atas tempat tinggal yang aman tidak boleh tertunda. Negara harus bergerak cepat memastikan Huntara tersedia dan rumah relokasi di zona merah benar-benar layak, aman, serta manusiawi,” ungkap Shadiq dalam keterangannya, Sabtu, 13 Desember 2025. 

Anggota Komisi XIII DPR itu menegaskan bahwa penanganan bencana berkaitan langsung dengan pemenuhan hak asasi manusia. Ia menekankan bahwa pemulihan tidak hanya menyangkut pembangunan fisik, tetapi juga pemulihan martabat dan harapan warga.

“Kita bukan sekadar membangun dinding dan atap, melainkan membangun kembali kehidupan. Ini momentum kolaborasi agar masyarakat Tanah Datar bangkit dengan aman dan bermartabat,” pungkasnya.

Populer

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

UPDATE

PJJ dan WFH Didorong Jadi Standar Baru di Jakarta

Sabtu, 24 Januari 2026 | 06:02

Prajurit di Perbatasan Wajib Junjung Profesionalisme dan Disiplin

Sabtu, 24 Januari 2026 | 06:00

Airlangga Bidik Investasi Nvidia hingga Amazon

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:42

Indonesia Jadi Magnet Event Internasional

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:26

Macron Cemas, Prabowo Tawarkan Jalan Tengah

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:23

Rismon Sianipar Putus Asa Hadapi Kasus Ijazah Jokowi

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:11

Polda Metro Terima Lima LP terkait Materi Mens Rea Pandji

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:09

Prabowo Jawab Telak Opini Sesat Lewat Pencabutan Izin 28 Perusahaan

Sabtu, 24 Januari 2026 | 04:26

Polisi Bongkar 'Pabrik' Tembakau Sintetis di Kebon Jeruk

Sabtu, 24 Januari 2026 | 04:16

Pesan Prabowo di WEF Davos: Ekonomi Pro Rakyat Harus Dorong Produktivitas

Sabtu, 24 Januari 2026 | 04:04

Selengkapnya