Berita

Suasana kerusakan akibat banjir bandang di pemukiman rumah warga di wilayah Lubuk Minturun, Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat pada Kamis, 27 November 2025. (Foto: Humas BNPB).

Politik

Legislator NasDem Desak Percepatan Huntara dan Relokasi di Zona Merah

SABTU, 13 DESEMBER 2025 | 12:08 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Percepatan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) serta penyediaan rumah relokasi yang layak di zona merah dinilai mendesak demi keselamatan dan pemenuhan hak dasar warga terdampak bencana.

Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem, M. Shadiq Pasadigoe, meninjau langsung kondisi pascabencana di Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat, serta sejumlah wilayah terdampak lainnya. 

Hingga 17 Desember 2025, status tanggap darurat di Tanah Datar masih berlaku, sementara di tingkat provinsi hingga 22 Desember 2025. Seluruh unsur pemerintah, TNI–Polri, relawan, dan masyarakat terus berupaya mempercepat pemulihan awal.


Kemajuan juga terlihat pada perbaikan Jalan Lembah Anai. Saat ini kendaraan roda dua sudah dapat melintas, dan akses kendaraan roda empat direncanakan dibuka pada 17 Desember 2025. Hal ini mempercepat normalisasi jalur strategis Padang–Bukittinggi.

Dalam dua pekan terakhir, Shadiq menerima banyak keluhan dan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan tempat tinggal, kebutuhan sehari-hari, serta ketidakpastian relokasi rumah di zona merah. Aspirasi tersebut, menurutnya, menjadi dasar kuat untuk mendorong langkah cepat pemerintah.

Shadiq juga menegaskan bahwa suara masyarakat tersebut menjadi dasar penting yang ia bawa ke pemerintah.

“Setiap hari saya menerima banyak sekali keluhan dan harapan dari masyarakat—melalui telepon, WA, dan jalur komunikasi lainnya. Mereka butuh kepastian. Hak mereka atas tempat tinggal yang aman tidak boleh tertunda. Negara harus bergerak cepat memastikan Huntara tersedia dan rumah relokasi di zona merah benar-benar layak, aman, serta manusiawi,” ungkap Shadiq dalam keterangannya, Sabtu, 13 Desember 2025. 

Anggota Komisi XIII DPR itu menegaskan bahwa penanganan bencana berkaitan langsung dengan pemenuhan hak asasi manusia. Ia menekankan bahwa pemulihan tidak hanya menyangkut pembangunan fisik, tetapi juga pemulihan martabat dan harapan warga.

“Kita bukan sekadar membangun dinding dan atap, melainkan membangun kembali kehidupan. Ini momentum kolaborasi agar masyarakat Tanah Datar bangkit dengan aman dan bermartabat,” pungkasnya.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Gencatan Senjata Iran-AS Hampir Berakhir, Milisi Irak Siaga Penuh

Selasa, 21 April 2026 | 08:19

Dolar AS Terkoreksi: Investor Mulai Lepas Aset Safe-Haven

Selasa, 21 April 2026 | 08:06

Sinergi BNI dan Perempuan NTT: Mengubah Daun Lontar Menjadi Penggerak Ekonomi

Selasa, 21 April 2026 | 07:48

Tim Cook Mundur sebagai CEO Apple

Selasa, 21 April 2026 | 07:35

Refleksi 4 Tahun Prudential Syariah: Mengubah Paradigma Deteksi Dini Kanker

Selasa, 21 April 2026 | 07:27

Emas Dunia Masih Sulit Bangkit di Tengah Kenaikan Harga Minyak

Selasa, 21 April 2026 | 07:16

Kerja Sama Polri-PBB Pertegas Posisi RI dalam Misi Perdamaian Dunia

Selasa, 21 April 2026 | 07:10

Bursa Eropa Merah, Sektor Penerbangan Paling Terpukul

Selasa, 21 April 2026 | 07:05

Relawan Protes JK Asal Klaim soal Jokowi Presiden

Selasa, 21 April 2026 | 06:51

Politik Angka vs Realitas Ekologi: Sungai Tak Bisa Dipimpin Statistik

Selasa, 21 April 2026 | 06:29

Selengkapnya