Mayjen TNI Mirza Agus. (Foto: instagram mirza_agus)
Mayjen TNI Mirza Agus resmi menjabat Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XIII/Merdeka menggantikan Mayjen TNI Suhardi.
Sertah terima jabatan dipimpin langsung KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak di Markas Besar TNI AD, Jakarta Pusat, Kamis, 11 Desember 2025.
Penunjukan Mirza sebagai panglima di jantung Kawasan Timur Indonesia diteken lewat Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1448/X/2025 tertanggal 30 Oktober 2025.
Mirza Agus, jenderal kelahiran 15 Januari 1969, bukan nama baru di lapangan. Lulusan Akmil 1990 dari Infanteri (Kopassus) ini sudah malang melintang di berbagai penugasan strategis, mulai komandan batalyon, komandan kodim, hingga komandan korem.
Karier Mirza menanjak rapi, model prajurit pekerja senyap yang lebih sering muncul lewat prestasi ketimbang bicara. Sebelum dipanggil jadi Pangdam XIII/Merdeka, Mirza dipercaya sebagai Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Kepemimpinan di Lemhannas RI. Posisi yang hanya diberikan kepada perwira matang dengan jam terbang analitis tinggi.
Jejak rekamnya tebal. Dihimpun dari berbagai sumber, Mirza pernah menjabat Inspektur Kodam IV/Diponegoro, menggantikan Brigjen Harzeni Paine yang ditarik sebagai Staf Khusus KSAD.
Sebelumnya, ia memimpin Korem 061/Suryakencana pada 2016?"2017, lalu Korem 032/Wirabraja pada 2017?"2018. Mirza juga pernah mengomandani Yonif 754/Eme Neme Kangasi (2004?"2007), menjadi Dansecaba Rindam III/Siliwangi (2007?"2009), hingga menakhodai Kodim 0606/Kota Bogor (2009?"2011).
Bukan itu saja. Ia pernah dipercaya sebagai Aslog Kasdam Iskandar Muda (2011?"2013), Kasrem 032/Wirabraja (2013?"2016), Direktur Doktrin Kodiklatad (2018?"2021), Wadan Secapaad (2021?"2022), hingga Dirlem Secapaad (2023). Karier lengkap yang menunjukkan satu pesan Mirza paham lapangan, doktrin, dan paham organisasi.
Dengan rekam jejak yang panjang dan pengalaman tempur maupun organisasi yang komplet, kini dinantikan kerja-kerja Mirza Agus dalam menciptakan stabilitas dan merawat keamanan di Kodam XIII/Merdeka, komando kewilayahan pertahanan militer yang meliputi Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo.
