Berita

Logo PBNU. (Foto: Dok RMOL)

Nusantara

Muktamar Luar Biasa Solusi Atasi Kisruh PBNU

KAMIS, 11 DESEMBER 2025 | 20:27 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pengasuh Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang, KH Abdussalam Shohib (Gus Salam), mengusulkan agar Nahdlatul Ulama (NU) menyelenggarakan Muktamar Luar Biasa (MLB) sebagai mekanisme konstitusional untuk menyelesaikan kisruh yang tengah melanda Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Gus Salam menegaskan bahwa MLB adalah mekanisme shorih yang diatur dalam ART NU untuk menilai dugaan pelanggaran para mandataris. Ia menyebut MLB sebagai langkah konstitusional, elegan, dan bermartabat untuk mengakhiri apa yang ia sebut sebagai geger PBNU.

"MLB solusi untuk mengakhiri perbuatan syubhat yang memenuhi unsur pelanggaran berat oleh para mandataris, dan mencabut mandat," ujarnya lewat keterangan tertulis, Kamis, 11 Desember 2025.


Menurutnya, jika pertentangan terus dipertajam, keributan tak akan pernah selesai. Perbedaan tafsir di antara pihak-pihak yang bertikai hanya membuat masalah kian rumit.

Gus Salam yang mengaku pendukung hasil Muktamar 34 NU di Lampung mengatakan bahwa sejak awal periode berjalan, PBNU dibangun di atas landasan yang rapuh dan penuh prasangka. Dalam perjalanannya, ia menilai prinsip-prinsip dasar NU mulai diabaikan:

"Yang tersisa adalah pelampiasan prasangka. Kepemimpinan berdasar sangkaan; dikira baik, padahal merusak. Disangka untuk menguatkan, padahal bisa melemahkan, bahkan menghancurkan. Dan, PBNU 2021-2026 diliputi oleh tindakan syubhat, yang semestinya dihindari, tapi justru dilakukan," kata dia lagi.

Situasi panas di internal PBNU mencuat setelah rapat harian Syuriyah menilai adanya pelanggaran serius terkait penyelenggaraan Akademi Kepemimpinan Nasional (AKN) NU, undangan narasumber yang disebut terkait jaringan zionisme internasional, hingga dugaan persoalan tata kelola keuangan. 

Di sisi lain, Gus Salam juga menilai Rais Aam, KH Miftachul Akhyar, dan KH Zulfa Musthofa telah melakukan syubhatut thorieq, karena menerima dan menjalankan keputusan pleno yang menurutnya tak sepenuhnya memiliki legitimasi mekanis.

"Keduanya melakukan tindakan atas dasar mekanisme yang tidak shorih diatur dan tidak tegas dijabarkan dalam ART dan peraturan NU. Sehingga, berada antara mekanisme yang boleh dilakukan dan terlarang dilakukan, namun kemudian tetap dilakuan," jelasnya.

Gus Salam menilai MLB adalah satu-satunya mekanisme sah untuk keluar dari kekisruhan. Ia juga meminta pemerintah tidak ikut campur dalam konflik PBNU dan mengingatkan bahwa legitimasi kepengurusan NU bukan berasal dari Kemenkumham, melainkan dari pengakuan para ulama pesantren.

"Walaupun jam’iyyah NU terikat UU Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), namun status hukum pendirian NU telah ditetapkan sebelum terbentuk NKRI dan pengakuan utama atas adanya kepengurusan PBNU, cukup dengan pengakuan ulama-kiai pesantren yang diwakili struktur NU ditingkat wilayah, cabang hingga ranting," pungkasnya.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

UPDATE

Teddy dan Fadli Zon Saling Bagi Tugas saat Kunjungan PM Modi

Minggu, 12 Juli 2026 | 10:16

Penegak Hukum Lebih Baik Saling Bongkar Kasus daripada Lindungi Koruptor

Minggu, 12 Juli 2026 | 10:10

Momen Delegasi RI Ziarah ke Makam Ali Khamenei di Mashhad

Minggu, 12 Juli 2026 | 09:47

Pesan Prabowo ke Aparat Bukan Teguran Biasa Melainkan Instruksi Moral

Minggu, 12 Juli 2026 | 09:34

Bahlil Bidik Penambahan Kursi Golkar di 2029

Minggu, 12 Juli 2026 | 09:16

KPK Hormati Proses Hukum Kasus Febrie Adriansyah

Minggu, 12 Juli 2026 | 09:10

Konflik Memanas, AS Bombardir Iran Lagi setelah Selat Hormuz Ditutup

Minggu, 12 Juli 2026 | 08:50

Penanganan Kasus Korupsi Jangan Ganggu Kekompakan Polri-Kejagung

Minggu, 12 Juli 2026 | 08:33

Kolaborasi UI-Tsinghua Buka Jalan Produksi Vaksin Dengue Buatan Indonesia

Minggu, 12 Juli 2026 | 08:15

Kasus Febrie Harus Diselesaikan Lewat Jalur Hukum Bukan Lobi Politik

Minggu, 12 Juli 2026 | 08:07

Selengkapnya