Berita

Logo PBNU. (Foto: Dok RMOL)

Nusantara

Muktamar Luar Biasa Solusi Atasi Kisruh PBNU

KAMIS, 11 DESEMBER 2025 | 20:27 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pengasuh Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang, KH Abdussalam Shohib (Gus Salam), mengusulkan agar Nahdlatul Ulama (NU) menyelenggarakan Muktamar Luar Biasa (MLB) sebagai mekanisme konstitusional untuk menyelesaikan kisruh yang tengah melanda Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Gus Salam menegaskan bahwa MLB adalah mekanisme shorih yang diatur dalam ART NU untuk menilai dugaan pelanggaran para mandataris. Ia menyebut MLB sebagai langkah konstitusional, elegan, dan bermartabat untuk mengakhiri apa yang ia sebut sebagai geger PBNU.

"MLB solusi untuk mengakhiri perbuatan syubhat yang memenuhi unsur pelanggaran berat oleh para mandataris, dan mencabut mandat," ujarnya lewat keterangan tertulis, Kamis, 11 Desember 2025.


Menurutnya, jika pertentangan terus dipertajam, keributan tak akan pernah selesai. Perbedaan tafsir di antara pihak-pihak yang bertikai hanya membuat masalah kian rumit.

Gus Salam yang mengaku pendukung hasil Muktamar 34 NU di Lampung mengatakan bahwa sejak awal periode berjalan, PBNU dibangun di atas landasan yang rapuh dan penuh prasangka. Dalam perjalanannya, ia menilai prinsip-prinsip dasar NU mulai diabaikan:

"Yang tersisa adalah pelampiasan prasangka. Kepemimpinan berdasar sangkaan; dikira baik, padahal merusak. Disangka untuk menguatkan, padahal bisa melemahkan, bahkan menghancurkan. Dan, PBNU 2021-2026 diliputi oleh tindakan syubhat, yang semestinya dihindari, tapi justru dilakukan," kata dia lagi.

Situasi panas di internal PBNU mencuat setelah rapat harian Syuriyah menilai adanya pelanggaran serius terkait penyelenggaraan Akademi Kepemimpinan Nasional (AKN) NU, undangan narasumber yang disebut terkait jaringan zionisme internasional, hingga dugaan persoalan tata kelola keuangan. 

Di sisi lain, Gus Salam juga menilai Rais Aam, KH Miftachul Akhyar, dan KH Zulfa Musthofa telah melakukan syubhatut thorieq, karena menerima dan menjalankan keputusan pleno yang menurutnya tak sepenuhnya memiliki legitimasi mekanis.

"Keduanya melakukan tindakan atas dasar mekanisme yang tidak shorih diatur dan tidak tegas dijabarkan dalam ART dan peraturan NU. Sehingga, berada antara mekanisme yang boleh dilakukan dan terlarang dilakukan, namun kemudian tetap dilakuan," jelasnya.

Gus Salam menilai MLB adalah satu-satunya mekanisme sah untuk keluar dari kekisruhan. Ia juga meminta pemerintah tidak ikut campur dalam konflik PBNU dan mengingatkan bahwa legitimasi kepengurusan NU bukan berasal dari Kemenkumham, melainkan dari pengakuan para ulama pesantren.

"Walaupun jam’iyyah NU terikat UU Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), namun status hukum pendirian NU telah ditetapkan sebelum terbentuk NKRI dan pengakuan utama atas adanya kepengurusan PBNU, cukup dengan pengakuan ulama-kiai pesantren yang diwakili struktur NU ditingkat wilayah, cabang hingga ranting," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

IHSG Merah, Rupiah Tembus Rp17.130 Usai Negosiasi AS-Iran Gagal

Senin, 13 April 2026 | 10:15

Kebangkitan Saham AI Asia: Investor Global Mulai Agresif Pasca-Redanya Tensi Geopolitik

Senin, 13 April 2026 | 10:02

Kasus Tas Branded Dicuri, EcoRing Diminta Tak Lepas Tangan

Senin, 13 April 2026 | 10:02

AS Blokade Kapal yang Keluar Masuk Pelabuhan Iran Mulai Hari Ini

Senin, 13 April 2026 | 09:52

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Terus Dikebut

Senin, 13 April 2026 | 09:43

Feel Good Network Bidik Pasar Ekonomi Digital Asia Tenggara

Senin, 13 April 2026 | 09:24

Australia Tolak Gabung Blokade AS di Selat Hormuz

Senin, 13 April 2026 | 09:21

PM Viktor Orban Tumbang setelah 16 Tahun Berkuasa

Senin, 13 April 2026 | 09:18

Tidak Ada Ajaran Kristen Benarkan Membunuh Sebagai Jalan Spiritual

Senin, 13 April 2026 | 09:16

Ubah Krisis Jadi Peluang: Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Ekonomi

Senin, 13 April 2026 | 09:09

Selengkapnya