Berita

Ketua Umum MPN, Herman Khaeron. (Foto: RMOL/Yudhistira Wicaksono)

Politik

Hari Nusantara 2025

MPN Desak Pemerataan Infrastruktur Kelautan

KAMIS, 11 DESEMBER 2025 | 17:09 WIB | LAPORAN: YUDHISTIRA WICAKSONO

Dorongan pemerataan infrastruktur pesisir menjadi sorotan utama dalam Diskusi Publik Hari Nusantara 2025 yang digelar Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN) bersama Perkumpulan Wredatama Kelautan dan Perikanan (PWKP).

Diskusi bertema “Road Map Pembangunan Infrastruktur Kelautan dan Perikanan Menuju Indonesia Emas 2045” tersebut digelar di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Kamis, 11 Desember 2025.

Ketua Umum MPN, Herman Khaeron, menegaskan bahwa konektivitas wilayah pesisir masih menjadi hambatan fundamental bagi nelayan, pembudidaya ikan, hingga petambak garam untuk meningkatkan produktivitas. Minimnya akses jalan dan fasilitas dasar membuat masyarakat pesisir sulit bergerak menuju kesejahteraan.


“Supaya lebih produktif dan lebih sejahtera, akses jalannya harus terkoneksi dan sarana-prasarananya tersedia,” ujar pria yang akrab disapa Kang Hero tersebut.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat itu juga menekankan bahwa infrastruktur bukan sekadar proyek fisik, melainkan pondasi untuk membuka aksesibilitas ekonomi di kawasan pesisir. 

Karena itu, MPN menilai roadmap pembangunan infrastruktur kelautan menuju 2045 harus disesuaikan dengan kebutuhan riil para pelaku usaha di lapangan.

Di sisi lain, Kang Hero juga menyoroti program Kampung Nelayan Merah Putih yang progresnya telah mencapai sekitar 45 persen. Menurutnya, program tersebut memiliki urgensi tinggi karena mendekatkan input produksi langsung ke nelayan sehingga berdampak pada peningkatan produktivitas.

Namun, Ia mengingatkan bahwa program yang bersifat direct to people sering menyisakan celah penikmatan manfaat oleh kelompok-kelompok tertentu.

“Yang penting bahwa akses terhadap fasilitas yang difasilitasi negara ini tepat sasaran. Jangan sampai hanya memperkaya pihak-pihak tertentu,” tegasnya.

Agenda refleksi akhir tahun ini sekaligus memperingati Hari Nusantara 2025. Herman menilai momentum tersebut penting untuk memperkuat kembali komitmen pembangunan pesisir yang berkeadilan.

Diskusi turut dihadiri sejumlah tokoh, antara lain Keynote Speaker Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono; Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono; Ketua PWKP Aji Sularso; serta Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa Laksamana TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Budi Arie Bakal Dipolisikan soal Ucapan Percepatan Pemilu 2029

Senin, 07 September 2026 | 22:28

Teluk Bayur: Jangan Membangun Aset Tanpa Kargo

Senin, 07 September 2026 | 22:10

PLTP Gunung Ungaran Miliki Sejumlah Manfaat, Eksplorasi Layak Dilanjutkan

Senin, 07 September 2026 | 21:55

Purbaya Tak Ambil Pusing Pramono Ngotot Terbitkan Obligasi DKI Rp5,2 Triliun

Senin, 07 September 2026 | 21:35

BRI dan Serikat Pekerja BRI Tandatangani PKB 2026-2028

Senin, 07 September 2026 | 21:28

Wakapolri Minta Kecakapan Personel dalam Penanganan Bencana dan Konflik Sosial

Senin, 07 September 2026 | 21:15

Dua Pimpinan DPRD Kota Bengkulu Kompak Mangkir Panggilan KPK

Senin, 07 September 2026 | 20:50

Prabowo Instruksikan BRI dan BSI Siapkan Rekening untuk Masyarakat

Senin, 07 September 2026 | 20:48

OJK Tegaskan Tak Ada Ruang bagi Pelanggaran Keterbukaan Informasi

Senin, 07 September 2026 | 20:46

Pemerintah Siapkan OMC Atasi Sebaran Abu Anak Krakatau di Empat Provinsi

Senin, 07 September 2026 | 20:31

Selengkapnya