Berita

Ketua Umum MPN, Herman Khaeron. (Foto: RMOL/Yudhistira Wicaksono)

Politik

Hari Nusantara 2025

MPN Desak Pemerataan Infrastruktur Kelautan

KAMIS, 11 DESEMBER 2025 | 17:09 WIB | LAPORAN: YUDHISTIRA WICAKSONO

Dorongan pemerataan infrastruktur pesisir menjadi sorotan utama dalam Diskusi Publik Hari Nusantara 2025 yang digelar Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN) bersama Perkumpulan Wredatama Kelautan dan Perikanan (PWKP).

Diskusi bertema “Road Map Pembangunan Infrastruktur Kelautan dan Perikanan Menuju Indonesia Emas 2045” tersebut digelar di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Kamis, 11 Desember 2025.

Ketua Umum MPN, Herman Khaeron, menegaskan bahwa konektivitas wilayah pesisir masih menjadi hambatan fundamental bagi nelayan, pembudidaya ikan, hingga petambak garam untuk meningkatkan produktivitas. Minimnya akses jalan dan fasilitas dasar membuat masyarakat pesisir sulit bergerak menuju kesejahteraan.


“Supaya lebih produktif dan lebih sejahtera, akses jalannya harus terkoneksi dan sarana-prasarananya tersedia,” ujar pria yang akrab disapa Kang Hero tersebut.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat itu juga menekankan bahwa infrastruktur bukan sekadar proyek fisik, melainkan pondasi untuk membuka aksesibilitas ekonomi di kawasan pesisir. 

Karena itu, MPN menilai roadmap pembangunan infrastruktur kelautan menuju 2045 harus disesuaikan dengan kebutuhan riil para pelaku usaha di lapangan.

Di sisi lain, Kang Hero juga menyoroti program Kampung Nelayan Merah Putih yang progresnya telah mencapai sekitar 45 persen. Menurutnya, program tersebut memiliki urgensi tinggi karena mendekatkan input produksi langsung ke nelayan sehingga berdampak pada peningkatan produktivitas.

Namun, Ia mengingatkan bahwa program yang bersifat direct to people sering menyisakan celah penikmatan manfaat oleh kelompok-kelompok tertentu.

“Yang penting bahwa akses terhadap fasilitas yang difasilitasi negara ini tepat sasaran. Jangan sampai hanya memperkaya pihak-pihak tertentu,” tegasnya.

Agenda refleksi akhir tahun ini sekaligus memperingati Hari Nusantara 2025. Herman menilai momentum tersebut penting untuk memperkuat kembali komitmen pembangunan pesisir yang berkeadilan.

Diskusi turut dihadiri sejumlah tokoh, antara lain Keynote Speaker Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono; Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono; Ketua PWKP Aji Sularso; serta Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa Laksamana TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

KPK Panggil VP PT Valbury Asia Futures di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:31

Karhutla Ancam Orangutan, Puluhan Satwa Dievakuasi

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:23

Kepala BPGMN hingga Menkopolkam Merapat ke Istana Jelang Ratas Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:22

Ancaman MSCI, Sudah Tepat OJK Sanksi Emiten Milik Prajogo Pangestu dan Franky Widjaja

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:20

Pemerintah Jangan Anggap Remeh Hasil Survei

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Kasus Dugaan Suap, KPK Panggil Pejabat Pemkab Lombok Barat dan Staf Hotel

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Roadmap IHT Dibutuhkan untuk Jamin Kepastian Usaha

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:05

Terancam Turun Kelas, BEI Temui MSCI Sore Ini

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:51

Kasus Suap Asuransi Perkapalan Pelni, KPK Panggil Petinggi Pialang Asuransi

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:45

Komisi III DPR Dukung Kapolri Dorong MUI Kaji Fatwa soal Vape

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:39

Selengkapnya