Berita

Menteri ESDM sekaligus Ketum Golkar Bahlil Lahadalia. (RMOL/Bonfilio Mahendra)

Politik

Rakyat Menunggu Ketegasan Prabowo Pecat Bahlil

KAMIS, 11 DESEMBER 2025 | 12:57 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Permintaan maaf Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buntut jaringan listrik di Aceh masih mengalami hambatan pasca bencana banjir dan tanah longsor, dinilai tidak cukup. Sebab, klaim Bahlil atas jaringan listrik di Aceh telah mencederai pemerintahan Presiden Prabowo.

Demikian disampaikan pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga saat berbincang dengan RMOL sesaat lalu, Kamis, 11 Desember 2025.

Menurut Jamiluddin, Bahlil yang berani berbohong kepada Presiden Prabowo dan masyarakat, secara moral sudah tak layak menjadi menteri. 


“Secara moral seharusnya Bahlil mundur sebagai menteri ESDM. Hal semacam ini memang berlaku di negara yang sudah mengedepankan etika dalam bersikap dan bertindak,” kata Jamiluddin.

Namun bila Bahlil tak mau mundur, kata Jamiluddin, maka selayaknya Presiden Prabowo mereshuffle Ketua Umum Partai Golkar itu dari Kabinet Merah Putih. Sebab, menteri semacam Bahlil dinilai sudah tidak berintegritas dan tidak lagi kredibel untuk rakyat Indonesia.

“Karena itu, masyarakat menunggu ketegasan Presiden untuk melengserkan Bahlil. Sebab, Bahlil sudah mempermalukan Presiden Prabowo di mata rakyatnya,” pungkas Jamiluddin.

Diketahui, Presiden Prabowo sempat menanyakan langsung ke Menteri ESDM Bahlil Lahadalia soal perkembangan pemulihan listrik pascabencana. Pertanyaan itu diajukan Prabowo setelah meninjau jembatan bailey di Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, Aceh, Minggu 7 Desember 2025.

"Kementerian ESDM, lampu menyala sudah?" tanya Prabowo.

"Siap, malam ini nyala semua, Pak," jawab Bahlil.

"Seluruh Aceh?" tanya Prabowo.

"Seluruh Aceh, 93 persen malam ini semua Aceh nyala," tegas Bahlil.

Populer

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Cek Siaran Langsung Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026

Selasa, 22 September 2026 | 02:21

DPRD DKI Apresiasi Kebijakan Penutupan TPS Ilegal

Selasa, 22 September 2026 | 02:01

Indonesia Rebut 7 Medali di Aichi-Nagoya

Selasa, 22 September 2026 | 01:42

Ditjen AHU Perkuat Pengawasan Korporasi

Selasa, 22 September 2026 | 01:23

Wamendagri Ribka Haluk Berduka Tiga ASN Jadi Korban KKB

Selasa, 22 September 2026 | 01:01

Hasil Audit BPK Ditunggu dalam Kasus Toba Pulp Lestari

Selasa, 22 September 2026 | 00:37

Tiga Bulan Nganggur, Karyawan De Club Arjuna Geruduk Balai Kota

Selasa, 22 September 2026 | 00:26

Kejagung Periksa Dirut PT Migas Kota Bekasi terkait Dugaan Korupsi KSO

Selasa, 22 September 2026 | 00:01

80 Negara Siap Hadapi Wajib Sertifikasi Halal

Senin, 21 September 2026 | 23:47

KPK Harus Periksa Nusron Wahid demi Kepastian Hukum

Senin, 21 September 2026 | 23:31

Selengkapnya