Berita

Menteri ESDM sekaligus Ketum Golkar Bahlil Lahadalia. (RMOL/Bonfilio Mahendra)

Politik

Rakyat Menunggu Ketegasan Prabowo Pecat Bahlil

KAMIS, 11 DESEMBER 2025 | 12:57 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Permintaan maaf Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buntut jaringan listrik di Aceh masih mengalami hambatan pasca bencana banjir dan tanah longsor, dinilai tidak cukup. Sebab, klaim Bahlil atas jaringan listrik di Aceh telah mencederai pemerintahan Presiden Prabowo.

Demikian disampaikan pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga saat berbincang dengan RMOL sesaat lalu, Kamis, 11 Desember 2025.

Menurut Jamiluddin, Bahlil yang berani berbohong kepada Presiden Prabowo dan masyarakat, secara moral sudah tak layak menjadi menteri. 


“Secara moral seharusnya Bahlil mundur sebagai menteri ESDM. Hal semacam ini memang berlaku di negara yang sudah mengedepankan etika dalam bersikap dan bertindak,” kata Jamiluddin.

Namun bila Bahlil tak mau mundur, kata Jamiluddin, maka selayaknya Presiden Prabowo mereshuffle Ketua Umum Partai Golkar itu dari Kabinet Merah Putih. Sebab, menteri semacam Bahlil dinilai sudah tidak berintegritas dan tidak lagi kredibel untuk rakyat Indonesia.

“Karena itu, masyarakat menunggu ketegasan Presiden untuk melengserkan Bahlil. Sebab, Bahlil sudah mempermalukan Presiden Prabowo di mata rakyatnya,” pungkas Jamiluddin.

Diketahui, Presiden Prabowo sempat menanyakan langsung ke Menteri ESDM Bahlil Lahadalia soal perkembangan pemulihan listrik pascabencana. Pertanyaan itu diajukan Prabowo setelah meninjau jembatan bailey di Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, Aceh, Minggu 7 Desember 2025.

"Kementerian ESDM, lampu menyala sudah?" tanya Prabowo.

"Siap, malam ini nyala semua, Pak," jawab Bahlil.

"Seluruh Aceh?" tanya Prabowo.

"Seluruh Aceh, 93 persen malam ini semua Aceh nyala," tegas Bahlil.

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Bebaskan Nadiem, Lalu Adili Jokowi

Senin, 18 Mei 2026 | 02:46

UPDATE

Kasus Roy Cs, Polisi Sudah Lengkapi Petunjuk Jaksa

Sabtu, 23 Mei 2026 | 20:13

Bukan Soal Salah Nama Desa, IPI: Reshuffle Perlu Karena Rapor Merah Menko Pangan

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:49

Pertamina Trans Kontinental Berdampak bagi Lingkungan, Raih Best CSR 2026

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:10

Hilirisasi Nasional, Jalan Menuju Keadilan Ekonomi

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:13

Ekonom: Tata Kelola SDA dan Perekonomian Sudah Keluar Jalur UUD 1945

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:10

Ekonom Ramal Rupiah Betah di Rp17.000 per Dolar AS

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:45

Dukung Dakwah di AS, KAUMY Salurkan Bantuan untuk Nusantara Foundation

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:43

Bamsoet dan Ketum Perbakin Banten Berburu Babi Hutan Perusak Panen

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:27

Salah Beri Informasi Saat Minyakita Bermasalah, Pengamat: Ucapan Prabowo Peringatan untuk Zulhas

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:13

Regulasi Right to Be Forgotten di Indonesia Masih Abu-abu

Sabtu, 23 Mei 2026 | 16:58

Selengkapnya