Berita

Menteri ESDM sekaligus Ketum Golkar Bahlil Lahadalia. (RMOL/Bonfilio Mahendra)

Politik

Rakyat Menunggu Ketegasan Prabowo Pecat Bahlil

KAMIS, 11 DESEMBER 2025 | 12:57 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Permintaan maaf Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buntut jaringan listrik di Aceh masih mengalami hambatan pasca bencana banjir dan tanah longsor, dinilai tidak cukup. Sebab, klaim Bahlil atas jaringan listrik di Aceh telah mencederai pemerintahan Presiden Prabowo.

Demikian disampaikan pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga saat berbincang dengan RMOL sesaat lalu, Kamis, 11 Desember 2025.

Menurut Jamiluddin, Bahlil yang berani berbohong kepada Presiden Prabowo dan masyarakat, secara moral sudah tak layak menjadi menteri. 


“Secara moral seharusnya Bahlil mundur sebagai menteri ESDM. Hal semacam ini memang berlaku di negara yang sudah mengedepankan etika dalam bersikap dan bertindak,” kata Jamiluddin.

Namun bila Bahlil tak mau mundur, kata Jamiluddin, maka selayaknya Presiden Prabowo mereshuffle Ketua Umum Partai Golkar itu dari Kabinet Merah Putih. Sebab, menteri semacam Bahlil dinilai sudah tidak berintegritas dan tidak lagi kredibel untuk rakyat Indonesia.

“Karena itu, masyarakat menunggu ketegasan Presiden untuk melengserkan Bahlil. Sebab, Bahlil sudah mempermalukan Presiden Prabowo di mata rakyatnya,” pungkas Jamiluddin.

Diketahui, Presiden Prabowo sempat menanyakan langsung ke Menteri ESDM Bahlil Lahadalia soal perkembangan pemulihan listrik pascabencana. Pertanyaan itu diajukan Prabowo setelah meninjau jembatan bailey di Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, Aceh, Minggu 7 Desember 2025.

"Kementerian ESDM, lampu menyala sudah?" tanya Prabowo.

"Siap, malam ini nyala semua, Pak," jawab Bahlil.

"Seluruh Aceh?" tanya Prabowo.

"Seluruh Aceh, 93 persen malam ini semua Aceh nyala," tegas Bahlil.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

KPK Periksa Pejabat Pemprov Jatim di Kasus Dana Hibah

Senin, 13 Juli 2026 | 14:40

UPDATE

Manifesto PRD 1996: Ketika Sekelompok Anak Muda Membuat Penguasa Susah Tidur

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:27

Kanada Minta Warganya Waspadai Wabah Cyclospora sebelum Bepergian ke AS

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:16

BRI Peduli Buka Jalan UMKM Mebel Sukoharjo Tembus Pasar Global

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:10

Ganti Kapolri dan Jaksa Agung Diusulkan Barengan

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:06

Kemnaker Jamin 134 Pegawai PT Amos Terima Pesangon Rp12,7 Miliar

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:03

Purbaya Ungkap Alasan RI Tawarkan Pajak 0 Persen Selama 50 Tahun di PFII

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:47

KPK Sita Toyota Alphard Diduga Hadiah Proyek Bupati Lalu Ahmad Zaini

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:30

Risiko Perang Terbuka AS-Iran Meningkat Gegara Rebutan Selat Hormuz

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:23

KPK Bantah Kabar Penangkapan Gatot Heroe Hernanda

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:17

Fahira Ungkap Lima Tantangan Anak Indonesia dan Solusinya

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:12

Selengkapnya