Berita

Menteri ESDM sekaligus Ketum Golkar Bahlil Lahadalia. (RMOL/Bonfilio Mahendra)

Politik

Rakyat Menunggu Ketegasan Prabowo Pecat Bahlil

KAMIS, 11 DESEMBER 2025 | 12:57 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Permintaan maaf Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buntut jaringan listrik di Aceh masih mengalami hambatan pasca bencana banjir dan tanah longsor, dinilai tidak cukup. Sebab, klaim Bahlil atas jaringan listrik di Aceh telah mencederai pemerintahan Presiden Prabowo.

Demikian disampaikan pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga saat berbincang dengan RMOL sesaat lalu, Kamis, 11 Desember 2025.

Menurut Jamiluddin, Bahlil yang berani berbohong kepada Presiden Prabowo dan masyarakat, secara moral sudah tak layak menjadi menteri. 


“Secara moral seharusnya Bahlil mundur sebagai menteri ESDM. Hal semacam ini memang berlaku di negara yang sudah mengedepankan etika dalam bersikap dan bertindak,” kata Jamiluddin.

Namun bila Bahlil tak mau mundur, kata Jamiluddin, maka selayaknya Presiden Prabowo mereshuffle Ketua Umum Partai Golkar itu dari Kabinet Merah Putih. Sebab, menteri semacam Bahlil dinilai sudah tidak berintegritas dan tidak lagi kredibel untuk rakyat Indonesia.

“Karena itu, masyarakat menunggu ketegasan Presiden untuk melengserkan Bahlil. Sebab, Bahlil sudah mempermalukan Presiden Prabowo di mata rakyatnya,” pungkas Jamiluddin.

Diketahui, Presiden Prabowo sempat menanyakan langsung ke Menteri ESDM Bahlil Lahadalia soal perkembangan pemulihan listrik pascabencana. Pertanyaan itu diajukan Prabowo setelah meninjau jembatan bailey di Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, Aceh, Minggu 7 Desember 2025.

"Kementerian ESDM, lampu menyala sudah?" tanya Prabowo.

"Siap, malam ini nyala semua, Pak," jawab Bahlil.

"Seluruh Aceh?" tanya Prabowo.

"Seluruh Aceh, 93 persen malam ini semua Aceh nyala," tegas Bahlil.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Marak OTT Kepala Daerah, PKB Minta Evaluasi Desain Pilkada

Jumat, 03 Juli 2026 | 16:25

Program Digitalisasi Pembelajaran Jangkau 288.865 Sekolah

Jumat, 03 Juli 2026 | 16:20

8 Dekade BNI Tumbuh Bersama Indonesia dalam Semangat Swadharma Bhakti Nagara

Jumat, 03 Juli 2026 | 16:00

10 Biksu Thailand Tewas Tertabrak Pikap yang Dikemudikan Bocah 11 Tahun

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:47

Kemandirian Energi, Masa Depan Pembangunan Ekonomi Indonesia

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:42

UMiMAX Pertamina Bantu Masyarakat Rentan Kembangkan Usaha

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:30

Lewat X-ray, Bea Cukai Bongkar Penyelundupan 3,37 Ton Narkotika

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:24

13 Negara Pastikan Tempat di Babak 16 Besar Piala Dunia 2026

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:23

Aktivis Tibet Tewas Bakar Diri di Dekat Markas PBB New York

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:23

Bupati Langkat Syah Afandin Digiring ke Gedung Merah Putih KPK

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:11

Selengkapnya