Berita

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (RMOL/jamaludin Akmal)

Hukum

Dedi Mulyadi Sambangi KPK Bahas Normalisasi Sungai hingga Penyelamatan Aset Negara

KAMIS, 11 DESEMBER 2025 | 10:13 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis, 11 Desember 2025. Kunjungan ini bukan sekadar silaturahmi, melainkan agenda serius untuk berkoordinasi dengan Bidang Pencegahan KPK mengenai isu-isu krusial di Jawa Barat.

Pantauan RMOL, Dedi Mulyadi tiba di kantor KPK, Jakarta Selatan, bersama jajarannya di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar.

Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa pertemuan tersebut berfokus pada tiga isu utama yang berkaitan erat dengan pencegahan korupsi dan penyelamatan lingkungan, yaitu normalisasi sungai, penyelamatan aset negara, dan penghijauan. 


"Saya bertemu ke bidang pencegahan normalisasi sungai, penyelamatan aset negara, dan upaya kita melakukan penghijauan di areal-areal tanah-tanah negara," kata Dedi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK. 

Dedi mengaku memiliki perhatian besar (concern) terhadap konservasi dan penataan lingkungan sejak memimpin Jawa Barat. Isu ini sering bersinggungan langsung dengan status tanah negara, baik yang dikuasai oleh lembaga negara maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Itu sebabnya ia membawa serta jajaran dari BUMN terkait, seperti PTPN, BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai), dan PU (Pekerjaan Umum), dalam pertemuan ini.

"Dalam hal ini kita pasti bersinggungan dengan tanah negara, baik yang dikuasai oleh kelembagaan negara, maupun oleh BUMN. Maka saya meminta jajaran BUMN seperti PTPN, BBWS, kemudian PU untuk bersama ke sini agar seluruh aset di Jawa Barat terjaga dan fungsi sungai hutan dan perkebunan bisa berfungsi kembali, sehingga bencana terhindar," pungkas Dedi.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

KPK Terbitkan Sprindik Baru Terkait TPPU Wali Kota Madiun Maidi

Rabu, 23 September 2026 | 18:27

Pemerintah Sediakan Pendidikan Gratis Mulai TK hingga SMA Lewat Dana BOS

Rabu, 23 September 2026 | 18:19

IHSG-Rupiah Kompak Parkir di Zona Hijau Usai BI Tahan Suku Bunga

Rabu, 23 September 2026 | 17:58

Beli Tiket MotoGP Indonesia 2026 via wondr by BNI Diskon hingga Rp300 Ribu

Rabu, 23 September 2026 | 17:41

Anggota DPRD Hingga Petinggi LSM Diperiksa KPK dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 23 September 2026 | 17:38

Prabowo Bentuk Tim Khusus Kaji Rencana Gratiskan Kuliah di PTN

Rabu, 23 September 2026 | 17:34

Bos BI Ungkap Investasi Asing Masuk RI Rp7,1Triliun, Ditopang SBN

Rabu, 23 September 2026 | 17:18

Legislator Nasdem Dorong Pembenahan Pelayaran, Belajar dari Kereta Api

Rabu, 23 September 2026 | 17:09

Pemerintah Bisa Lebih Repot Bila Daya Beli Kelas Menengah Terus Tertekan

Rabu, 23 September 2026 | 17:01

Prabowo Pantau Karhutla Sumatra-Kalimantan, 209,78 Hektare Masih Dipadamkan

Rabu, 23 September 2026 | 16:52

Selengkapnya