Berita

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (RMOL/jamaludin Akmal)

Hukum

Dedi Mulyadi Sambangi KPK Bahas Normalisasi Sungai hingga Penyelamatan Aset Negara

KAMIS, 11 DESEMBER 2025 | 10:13 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis, 11 Desember 2025. Kunjungan ini bukan sekadar silaturahmi, melainkan agenda serius untuk berkoordinasi dengan Bidang Pencegahan KPK mengenai isu-isu krusial di Jawa Barat.

Pantauan RMOL, Dedi Mulyadi tiba di kantor KPK, Jakarta Selatan, bersama jajarannya di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar.

Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa pertemuan tersebut berfokus pada tiga isu utama yang berkaitan erat dengan pencegahan korupsi dan penyelamatan lingkungan, yaitu normalisasi sungai, penyelamatan aset negara, dan penghijauan. 


"Saya bertemu ke bidang pencegahan normalisasi sungai, penyelamatan aset negara, dan upaya kita melakukan penghijauan di areal-areal tanah-tanah negara," kata Dedi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK. 

Dedi mengaku memiliki perhatian besar (concern) terhadap konservasi dan penataan lingkungan sejak memimpin Jawa Barat. Isu ini sering bersinggungan langsung dengan status tanah negara, baik yang dikuasai oleh lembaga negara maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Itu sebabnya ia membawa serta jajaran dari BUMN terkait, seperti PTPN, BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai), dan PU (Pekerjaan Umum), dalam pertemuan ini.

"Dalam hal ini kita pasti bersinggungan dengan tanah negara, baik yang dikuasai oleh kelembagaan negara, maupun oleh BUMN. Maka saya meminta jajaran BUMN seperti PTPN, BBWS, kemudian PU untuk bersama ke sini agar seluruh aset di Jawa Barat terjaga dan fungsi sungai hutan dan perkebunan bisa berfungsi kembali, sehingga bencana terhindar," pungkas Dedi.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

UPDATE

Sandy Rio Kuahaty Nakhodai GAMKI Jakut 2026-2029

Selasa, 13 Oktober 2026 | 18:26

Bawaslu Dorong Transformasi Digital dari Administrasi ke Pengawasan Berbasis Risiko

Selasa, 13 Oktober 2026 | 18:23

Kementerian HAM Perluas Akses Pendidikan Tak Hanya untuk ASN

Selasa, 13 Oktober 2026 | 18:14

Reformasi Kelistrikan Penting untuk Capai Ekonomi 8 Persen

Selasa, 13 Oktober 2026 | 18:01

Menkop Kukuhkan Yudi Azis sebagai Rektor IKOPIN Periode 2026–2031

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:44

Bahas Keamanan hingga Lapangan Kerja

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:42

Meracik Horor Komedi di Film Ghosthing, Ini Pandangan Peter Surya Wijaya

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:41

Tanggapi Survei Celios, Gibran Janji Kerja Lebih Baik

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:35

Mantan Pj Gubernur Sulsel Bantah Cawe-cawe Pengadaan Bibit Nanas

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:31

APBD DKI 2027 Diusulkan Rp82,89 Triliun, Naik 4,18 Persen

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:20

Selengkapnya