Berita

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (RMOL/jamaludin Akmal)

Hukum

Dedi Mulyadi Sambangi KPK Bahas Normalisasi Sungai hingga Penyelamatan Aset Negara

KAMIS, 11 DESEMBER 2025 | 10:13 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis, 11 Desember 2025. Kunjungan ini bukan sekadar silaturahmi, melainkan agenda serius untuk berkoordinasi dengan Bidang Pencegahan KPK mengenai isu-isu krusial di Jawa Barat.

Pantauan RMOL, Dedi Mulyadi tiba di kantor KPK, Jakarta Selatan, bersama jajarannya di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar.

Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa pertemuan tersebut berfokus pada tiga isu utama yang berkaitan erat dengan pencegahan korupsi dan penyelamatan lingkungan, yaitu normalisasi sungai, penyelamatan aset negara, dan penghijauan. 


"Saya bertemu ke bidang pencegahan normalisasi sungai, penyelamatan aset negara, dan upaya kita melakukan penghijauan di areal-areal tanah-tanah negara," kata Dedi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK. 

Dedi mengaku memiliki perhatian besar (concern) terhadap konservasi dan penataan lingkungan sejak memimpin Jawa Barat. Isu ini sering bersinggungan langsung dengan status tanah negara, baik yang dikuasai oleh lembaga negara maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Itu sebabnya ia membawa serta jajaran dari BUMN terkait, seperti PTPN, BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai), dan PU (Pekerjaan Umum), dalam pertemuan ini.

"Dalam hal ini kita pasti bersinggungan dengan tanah negara, baik yang dikuasai oleh kelembagaan negara, maupun oleh BUMN. Maka saya meminta jajaran BUMN seperti PTPN, BBWS, kemudian PU untuk bersama ke sini agar seluruh aset di Jawa Barat terjaga dan fungsi sungai hutan dan perkebunan bisa berfungsi kembali, sehingga bencana terhindar," pungkas Dedi.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Si Jago Tua yang Dilupakan

Senin, 31 Agustus 2026 | 04:40

UPDATE

Jaksa Agung: Ini Saatnya, Badai Harus Berlalu

Rabu, 02 September 2026 | 22:09

Dugaan Pelanggaran Etik, Perwira Polri Dilaporkan ke Propam

Rabu, 02 September 2026 | 21:49

BPOM Butuh Anggaran Rp2,4 Triliun, Rp509 Miliar Khusus Kawal MBG

Rabu, 02 September 2026 | 21:21

DPR Minta Pelaku Pembakaran Hutan Dihukum Mati

Rabu, 02 September 2026 | 21:04

Halmahera Tengah Diguncang Gempa, Belasan Rumah dan Faskes Rusak

Rabu, 02 September 2026 | 20:45

Polri Ujung Tombak Demokrasi dalam Aksi 27 Agustus

Rabu, 02 September 2026 | 20:22

Keluarga Indonesia Diajak Siapkan Warisan Bermakna

Rabu, 02 September 2026 | 19:46

Dari Rival Menjadi Sekutu: Strategi Othello Prabowo

Rabu, 02 September 2026 | 19:30

Siswa Tak Libur di Tengah Kabut Asap, Kadisdik Kalteng Diminta Tak Asal Ambil Keputusan

Rabu, 02 September 2026 | 19:23

Indonesia Tak Bisa Akal-akali Alokasi Jemaah Haji dari Arab Saudi

Rabu, 02 September 2026 | 19:17

Selengkapnya