Berita

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (RMOL/jamaludin Akmal)

Hukum

Dedi Mulyadi Sambangi KPK Bahas Normalisasi Sungai hingga Penyelamatan Aset Negara

KAMIS, 11 DESEMBER 2025 | 10:13 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis, 11 Desember 2025. Kunjungan ini bukan sekadar silaturahmi, melainkan agenda serius untuk berkoordinasi dengan Bidang Pencegahan KPK mengenai isu-isu krusial di Jawa Barat.

Pantauan RMOL, Dedi Mulyadi tiba di kantor KPK, Jakarta Selatan, bersama jajarannya di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar.

Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa pertemuan tersebut berfokus pada tiga isu utama yang berkaitan erat dengan pencegahan korupsi dan penyelamatan lingkungan, yaitu normalisasi sungai, penyelamatan aset negara, dan penghijauan. 


"Saya bertemu ke bidang pencegahan normalisasi sungai, penyelamatan aset negara, dan upaya kita melakukan penghijauan di areal-areal tanah-tanah negara," kata Dedi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK. 

Dedi mengaku memiliki perhatian besar (concern) terhadap konservasi dan penataan lingkungan sejak memimpin Jawa Barat. Isu ini sering bersinggungan langsung dengan status tanah negara, baik yang dikuasai oleh lembaga negara maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Itu sebabnya ia membawa serta jajaran dari BUMN terkait, seperti PTPN, BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai), dan PU (Pekerjaan Umum), dalam pertemuan ini.

"Dalam hal ini kita pasti bersinggungan dengan tanah negara, baik yang dikuasai oleh kelembagaan negara, maupun oleh BUMN. Maka saya meminta jajaran BUMN seperti PTPN, BBWS, kemudian PU untuk bersama ke sini agar seluruh aset di Jawa Barat terjaga dan fungsi sungai hutan dan perkebunan bisa berfungsi kembali, sehingga bencana terhindar," pungkas Dedi.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

KDM Didukung DPRD Hentikan Alih Fungsi Lahan di Gunung Ciremai

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:49

DPD Soroti Potensi Tumpang Tindih Regulasi Koperasi di Daerah

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:25

Monumen Panser Saladin Simbol Nasionalisme Masyarakat Cijulang

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:59

DPRD Kota Bogor Dorong Kontribusi Optimal BUMD terhadap PAD

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:45

Alasan Noe Letto Jadi Tenaga Ahli Pertahanan Nasional

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:22

Peran Pelindo terhadap Tekanan Dolar AS

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:59

Retribusi Sampah di Tagihan Air Berpotensi Bebani Masyarakat

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:47

DPRD Kota Bogor Evaluasi Anggaran Pendidikan dan Pelaksanaan SPMB

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:20

Noe Letto Tegaskan Tidak di Bawah Bahlil dan Gibran: Nggak Urusan!

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Jabar di Bawah Gubernur Konten Juara PHK

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Selengkapnya