Komisi VI DPR Minta Pemerintah Tindak Tegas Penyerobotan Lahan Warga Usai Banjir Sumatera

Komisi VI DPR RI mendesak pemerintah untuk tidak berhenti pada sekadar menyuarakan potensi penyerobotan tanah milik warga korban banjir bandang di Sumatera.

Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim atau Gus Rivqy menegaskan bahwa perlu langkah konkret, pengawasan ketat, dan tindakan tegas terhadap setiap praktik mafia tanah yang memanfaatkan situasi bencana.

“Kalau memang ada potensi itu, saya minta pemerintah bersama aparat tegas mengawasi, menjaga, dan menindak setiap praktik penyerobotan. Ini bahaya sekali kalau informasi bergulir begitu bebas tanpa dibarengi komitmen menjaga tanah warga,” tegas Gus Rivqy kepada wartawan, Kamis, 11 Desember 2025.

Menurut Gus Rivqy, pernyataan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang sebelumnya menyebutkan bahwa pasti ada mafia tanah di lahan sawah warga yang kini terendam banjir bandang harus ditindaklanjuti dengan aksi nyata. Menurutnya, tak cukup hanya menjadi alarm yang kemudian dibiarkan tanpa kontrol.

“Kalau sudah dikatakan ada mafia tanah, maka pemerintah dan aparat harus berdiri tegak dan tegas sejajar dengan kepentingan rakyat, bukan malah sebaliknya bersama mafia,” tegas Legislator PKB ini.

Gus Rivqy pun menekankan pentingnya sinergi lintas lembaga negara. Ia mendorong BUMN, Perhutani, dan badan-badan milik negara lainnya untuk turun tangan melindungi hak tanah warga yang terdampak banjir bandang.

Dalam situasi darurat seperti ini, ia menegaskan bahwa negara tidak boleh memberikan ruang sedikit pun bagi pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan dari musibah warga.

“Kita butuh negara hadir penuh. Jangan sampai ada satu inci pun tanah rakyat yang dirampas atau diserobot oleh pihak-pihak yang memanfaatkan kelengahan warga. Semua instrumen negara harus berada di barisan rakyat,” tandasnya.