Berita

Peserta Didik Menikmati MBG. (Foto: Antara)

Politik

Program MBG Hadirkan Kesetaraan

SELASA, 09 DESEMBER 2025 | 13:25 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pemerintah dinilai mempunyai alasan mendasar untuk tidak memilah-milah sekolah atau siswa penerima manfaat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat ini.

Analis komunikasi politik Hendri Satrio menyebut MBG memiliki semangat yang sama dengan kebijakan seragam sekolah yang sudah lama diterapkan di hampir seluruh sekolah di Indonesia, yakni membuat anak-anak dari berbagai latar belakang sosial-ekonomi dalam satu ruang yang setara.

“MBG itu semangatnya sama persis dengan seragam sekolah. Kalau seragam kan semuanya sama: SD putih-merah, SMP putih-biru, SMA putih-abu-abu. Tidak ada yang bisa membedakan mana anak orang kaya, mana anak orang miskin. Itu yang ingin dicapai MBG,” ujarnya, Selasa, 9 Desember 2025.


Sosok yang akrab disapa Hensat itu menegaskan, memilah-milah penerima manfaat justru akan berbahaya karena berpotensi memunculkan kembali stigma dan persaingan kelas sosial di lingkungan sekolah.

"Kalau kemudian nanti dipilah, misalnya dalam satu sekolah, ada yang memang perlu mungkin sekitar 30-an persen diberikan MBG dan yang lain tidak, lama-lama mungkin sekolah akan membuat kelas tersendiri untuk anak-anak yang menerima MBG, dan ini secara sosial tidak bagus," kata Hensat.

Oleh karena itu, Founder Lembaga Survei Kedai Kopi itu menyarankan pemerintah tetap melanjutkan pendekatan universal tanpa seleksi ketat berbasis kemiskinan di tingkat sekolah.

“Biarkan semua anak makan bersama, merasakan menu yang sama, duduk di kantin yang sama. Justru di situlah pendidikan karakter dan kebangsaan itu terbentuk. Bukan dengan memisahkan mereka sejak dini,” tutup Hensat.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Kasus Bansos, Kabulog Jateng hingga Pejabat Pemkab Brebes dan Jember Diperiksa KPK

Rabu, 09 September 2026 | 14:28

Purbaya Bakal Tarik Dana Daerah yang Mengendap Rp100 Triliun di Bank

Rabu, 09 September 2026 | 14:26

Rumah Digeledah, Direktur PT CMC Diperiksa KPK Hari Ini

Rabu, 09 September 2026 | 14:06

Rugikan Negara Rp35,7 Miliar, KPK Panggil Direktur PT Brantas Abipraya

Rabu, 09 September 2026 | 13:49

Kata Bonjopi, Persib si Raja Comeback

Rabu, 09 September 2026 | 13:39

Punya 12 Pabrik Sawit, Legislator Nilai Sintang Cocok Jadi Basis Produksi B50

Rabu, 09 September 2026 | 13:29

Pakistan: Serangan Houthi ke Saudi Bisa Aktifkan Pakta Pertahanan Mekkah

Rabu, 09 September 2026 | 13:27

PISA 2025 Tak Banyak Bergerak, Indonesia Sedang Menormalisasi Krisis Pembelajaran

Rabu, 09 September 2026 | 13:02

Penyaluran B50 Tembus 3,4 Juta KL, 94 Persen SPBU Sudah Salurkan Biodiesel

Rabu, 09 September 2026 | 12:47

Tim SAR Diminta Maksimalkan Pencarian Lima Jurnalis Hilang Kontak di Anak Krakatau

Rabu, 09 September 2026 | 12:38

Selengkapnya