Berita

Peserta Didik Menikmati MBG. (Foto: Antara)

Politik

Program MBG Hadirkan Kesetaraan

SELASA, 09 DESEMBER 2025 | 13:25 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pemerintah dinilai mempunyai alasan mendasar untuk tidak memilah-milah sekolah atau siswa penerima manfaat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat ini.

Analis komunikasi politik Hendri Satrio menyebut MBG memiliki semangat yang sama dengan kebijakan seragam sekolah yang sudah lama diterapkan di hampir seluruh sekolah di Indonesia, yakni membuat anak-anak dari berbagai latar belakang sosial-ekonomi dalam satu ruang yang setara.

“MBG itu semangatnya sama persis dengan seragam sekolah. Kalau seragam kan semuanya sama: SD putih-merah, SMP putih-biru, SMA putih-abu-abu. Tidak ada yang bisa membedakan mana anak orang kaya, mana anak orang miskin. Itu yang ingin dicapai MBG,” ujarnya, Selasa, 9 Desember 2025.


Sosok yang akrab disapa Hensat itu menegaskan, memilah-milah penerima manfaat justru akan berbahaya karena berpotensi memunculkan kembali stigma dan persaingan kelas sosial di lingkungan sekolah.

"Kalau kemudian nanti dipilah, misalnya dalam satu sekolah, ada yang memang perlu mungkin sekitar 30-an persen diberikan MBG dan yang lain tidak, lama-lama mungkin sekolah akan membuat kelas tersendiri untuk anak-anak yang menerima MBG, dan ini secara sosial tidak bagus," kata Hensat.

Oleh karena itu, Founder Lembaga Survei Kedai Kopi itu menyarankan pemerintah tetap melanjutkan pendekatan universal tanpa seleksi ketat berbasis kemiskinan di tingkat sekolah.

“Biarkan semua anak makan bersama, merasakan menu yang sama, duduk di kantin yang sama. Justru di situlah pendidikan karakter dan kebangsaan itu terbentuk. Bukan dengan memisahkan mereka sejak dini,” tutup Hensat.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Insentif SPPG Dipangkas, Wamenkeu Senang MBG Terus Lakukan Reformasi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:15

Putra Pandeglang jadi Kapolri, Sejarah Baru bagi Banten!

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:43

Dana Kopdes Rp37 Triliun Sudah di Himbara, Tapi Masih Dikunci Kemenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:20

Bupati Gowa Tidak Ditahan Usai Diperiksa sebagai Tersangka, Ini Sebabnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 23:18

Muhadjir Effendy Menyesal Tak Bisa Maksimal Dongkrak Kesejahteraan Guru

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:33

Kasus Alpriado Osmond Diputus PN Tangerang, Hak Asuh Anak Dimenangkan Ibu

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:06

Saatnya Mahasiswa Kritisi Sistem Dominasi "Fraksi" di Parlemen

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:42

Pertamina Patra Niaga Salurkan LPG 3 Kg ke 958 Kopdes Merah Putih

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:31

Asesmen jadi Fondasi Pembinaan Warga Binaan Lapas Cianjur

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:03

Selengkapnya