Berita

Peserta Didik Menikmati MBG. (Foto: Antara)

Politik

Program MBG Hadirkan Kesetaraan

SELASA, 09 DESEMBER 2025 | 13:25 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pemerintah dinilai mempunyai alasan mendasar untuk tidak memilah-milah sekolah atau siswa penerima manfaat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat ini.

Analis komunikasi politik Hendri Satrio menyebut MBG memiliki semangat yang sama dengan kebijakan seragam sekolah yang sudah lama diterapkan di hampir seluruh sekolah di Indonesia, yakni membuat anak-anak dari berbagai latar belakang sosial-ekonomi dalam satu ruang yang setara.

“MBG itu semangatnya sama persis dengan seragam sekolah. Kalau seragam kan semuanya sama: SD putih-merah, SMP putih-biru, SMA putih-abu-abu. Tidak ada yang bisa membedakan mana anak orang kaya, mana anak orang miskin. Itu yang ingin dicapai MBG,” ujarnya, Selasa, 9 Desember 2025.


Sosok yang akrab disapa Hensat itu menegaskan, memilah-milah penerima manfaat justru akan berbahaya karena berpotensi memunculkan kembali stigma dan persaingan kelas sosial di lingkungan sekolah.

"Kalau kemudian nanti dipilah, misalnya dalam satu sekolah, ada yang memang perlu mungkin sekitar 30-an persen diberikan MBG dan yang lain tidak, lama-lama mungkin sekolah akan membuat kelas tersendiri untuk anak-anak yang menerima MBG, dan ini secara sosial tidak bagus," kata Hensat.

Oleh karena itu, Founder Lembaga Survei Kedai Kopi itu menyarankan pemerintah tetap melanjutkan pendekatan universal tanpa seleksi ketat berbasis kemiskinan di tingkat sekolah.

“Biarkan semua anak makan bersama, merasakan menu yang sama, duduk di kantin yang sama. Justru di situlah pendidikan karakter dan kebangsaan itu terbentuk. Bukan dengan memisahkan mereka sejak dini,” tutup Hensat.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya