Golkar Bekali Legislator Jadi "Tim Reaksi Cepat" Bencana

Partai Golkar kini menuntut para legislator daerahnya untuk mengubah peran, dari sekadar politisi menjadi garda terdepan kesiapsiagaan bencana. Langkah ini diambil menyusul bencana alam yang melanda Sumatera dan berbagai wilayah lain di Indonesia.

Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan Partai Golkar, Zulfikar Arse Sadikin, menekankan bahwa anggota Fraksi Golkar di DPRD seluruh Indonesia harus memiliki sensitivitas kemanusiaan dan kelembagaan yang tinggi.

“Legislator daerah tidak hanya hadir saat masa kampanye atau agenda seremonial. Mereka dituntut mampu merespons bencana dengan cepat, tepat, dan berbasis kebutuhan masyarakat,” tegas Zulfikar, dalam keterangannya yang dikutip redaksi di Jakarta, Selasa 9 Desember 2025. 

Materi kesiapsiagaan penanganan bencana ini akan  menjadi fokus utama dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota Fraksi Golkar se-Indonesia yang digelar pada 10–12 Desember 2025 di Jakarta.

Dalam Bimtek tersebut, para legislator akan dibekali dengan tiga pilar krusial agar mampu melindungi rakyat di daerah rawan bencana. 

Pertama, penyusunan regulasi daerah yang berkaitan dengan mitigasi dan penanganan bencana, dan penyempurnaan Perda kebencanaan dan tata ruang yang adaptif terhadap risiko. 

Kedua, mengalokasikan dan mencadangkan anggaran kontingensi kebencanaan di APBD. Ini dilakukan agar pemerintah daerah dapat bergerak cepat ketika bencana melanda tanpa harus terhambat proses administratif yang panjang.

Ketiga, legislator harus mampu memahami tata koordinasi penanganan bencana antara pemerintah daerah, lembaga nasional, dan elemen masyarakat.

“Indonesia adalah negara rawan bencana. Legislator harus punya kapasitas yang memadai untuk melindungi rakyatnya, mulai dari pencegahan sampai pemulihan,” kata Zulfikar.