Absennya Presiden Tak Redupkan Esensi Peringatan Hakordia 2025

Puncak Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 di Yogyakarta tetap berlangsung meriah dan substansial, meski tanpa kehadiran Presiden Prabowo Subianto yang sedang menjalankan tugas kenegaraan.

Jurubicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo belum berkesempatan hadir secara langsung di peringatan Hakordia 2025 yang digelar di Komplek Kepatihan Yogyakarta karena sedang melaksanakan tugas kenegaraan lainnya.

"Hal ini tidak mengurangi esensi peringatan Hari Antikorupsi Sedunia tahun ini, yang ingin menyampaikan pesan utama, bahwa  pemberantasan korupsi adalah ikhtiar kolektif, yang melibatkan seluruh unsur masyarakat," kata Budi kepada wartawan di Komplek Kepatihan Yogyakarta, Senin, 9 Desember 2025.

Budi menjelaskan, dalam rangkaian Hakordia yang dipusatkan di Yogyakarta, KPK tidak hanya menggandeng pemerintah daerah, kementerian/lembaga, namun juga melibatkan berbagai komunitas seni, budaya, akademisi, dan berbagai unsur masyarakat lainnya yang punya komitmen tinggi untuk terus teguh dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Hal ini selaras dengan komitmen Bapak Presiden dalam penguatan pemberantasan korupsi di Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Asta Cita," pungkas Budi.

Walaupun Presiden absen, perhelatan ini tetap dihadiri delegasi tingkat tinggi yang menunjukkan soliditas Kabinet Merah Putih.

Pejabat yang hadir dalam acara ini,yakni Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-X sebagai tuan rumah, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri PPPA Arifah Fauzi, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara, Menteri Komdigi Meutya Hafid, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan.

Selanjutnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, serta beberapa pejabat lainnya dari LKPP, LAN, OJK, BNSP, perusahaan BUMN, Forkopimda Pemprov DIY, serta beberapa kepala daerah dan wakil kepala daerah lainnya.