Pemerintah Tak Perlu Viralkan Bansos Apalagi Bersaing dengan Solidaritas Rakyat

Permintaan agar Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) lebih gencar memviralkan bantuan pemerintah mengemuka setelah muncul desakan dalam sebuah rapat kerja di DPR. 

Ajakan itu muncul dari kegelisahan sebagian anggota dewan yang menilai kerja negara dalam penanganan bencana sering kalah gaung dibandingkan aksi gotong royong warga yang cepat viral di media sosial. 

Di tengah perbincangan itu, Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal MI alias Deng Ical angkat suara, menegaskan bahwa narasi yang membandingkan bantuan pemerintah dengan solidaritas rakyat justru keliru dan tidak perlu.

“Saya kira justru disitulah kekuatan masyarakat, itulah supremasi rakyat. Dan ini wajar karena memang kita ini abdi rakyat, bukan sebaliknya,” ujar Deng Ical di Jakarta, Selasa, 9 Desember 2025.

Eks Wakil Walikota Makassar itu menilai bahwa kemampuan masyarakat membantu sesamanya tanpa fasilitas negara adalah bukti ketangguhan sosial yang harus disyukuri, bukan direspons seperti kompetisi dengan pemerintah.

“Rakyat tanpa dibekali fasilitas apa pun oleh negara ternyata mampu memberikan bantuan. Itu seharusnya kita syukuri bahwa sikap gotong royong, saling membantu antar sesama masih ada dan terbukti kokoh di antara anak bangsa,” lanjutnya.

Deng Ical menegaskan pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk hadir dan membantu warga dalam kondisi apa pun, khususnya ketika terjadi bencana seperti banjir bandang, tanpa perlu menunggu proses viralisasi atau pencitraan.

“Pemerintah tanpa diviralkan pun ya wajib bantu masyarakat, siapapun itu, apalagi yang terdampak bencana banjir bandang,” tegasnya.

Ia lantas mengajak semua pihak untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, bukan saling menonjolkan siapa yang paling terlihat memberi bantuan. 
"Gotong royong adalah identitas bangsa yang tidak boleh hilang," pungkasnya.