Berita

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie. (Foto: RMOL/Bonfilio Mahendra)

Hukum

Jimly Asshiddiqie:

Kaji Ulang Status 1.038 Pelaku Demo Ricuh Agustus

JUMAT, 05 DESEMBER 2025 | 04:28 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Komisi Percepatan Reformasi Polri meminta penahanan 1.038 aktivis yang ditangkap usai demo berujung kericuhan pada Agustus 2025 lalu dikaji ulang.

"Tujuannya supaya ada pengurangan jumlah dari 1.038 orang. (Jumlah) itu termasuk terlalu besar," kata Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie di Jalan Dharmawangsa, Jakarta Selatan, pada Kamis, 4 Desember 2025.

Menurut Jimly, secara spesifik seharusnya polisi mempertimbangkan untuk membebaskan aktivis perempuan, difabel, dan anak yang masih ditahan. 


"Kalau pun tidak bisa dikeluarkan dari statusnya, ya paling tidak ada penangguhan," kata Jimly.

Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, Mahfud MD mengatakan, pelaku yang harus dibebaskan di antaranya adalah Laras Faizati yang ditahan Bareskrim Polri dan aktivis lingkungan Dera dan Munif yang ditangkap Polda Jawa Tengah.

"Kami tadi memberi perhatian kepada tiga orang yang mungkin perlu diperhatikan untuk segera dilepas," ujar Mahfud.

Apalagi, kata Mahfud, perlindungan terhadap pegiat atau aktivis lingkungan sudah diatur dalam Pasal 66 UU 32 tentang Lingkungan Hidup tahun 2009.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya