Berita

Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan. (Foto: RMOL/Alifia Dwi)

Politik

Luhut Bantah Terlibat dengan Toba Pulp Lestari: Keliru dan Tidak Berdasar!

KAMIS, 04 DESEMBER 2025 | 12:57 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, membantah tegas keterkaitan dirinya dengan PT Toba Pulp Lestari (TPL) Tbk, perusahaan yang belakangan disorot publik dan dituding sebagai salah satu biang keladi bencana banjir bandang di Sumatera.

Melalui juru bicaranya, Jodi Mahardi, Luhut menyatakan bahwa seluruh informasi yang beredar di media sosial mengenai keterlibatannya adalah keliru dan tidak berdasar.

"Informasi tersebut adalah tidak benar. Pak Luhut tidak memiliki, tidak terafiliasi, dan tidak terlibat dalam bentuk apa pun, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Toba Pulp Lestari. Setiap klaim yang beredar terkait kepemilikan atau keterlibatan beliau merupakan informasi yang keliru dan tidak berdasar," kata Jodi dalam keterangan resmi yang diterima redaksi pada Kamis, 4 Desember 2025.


Jodi menambahkan, sebagai pejabat negara, Luhut selalu memegang teguh prinsip transparansi, etika pemerintahan, dan potensi konflik kepentingan. 

Pihaknya pun membuka pintu klarifikasi bagi media dan publik untuk memastikan akurasi informasi, seraya mengimbau masyarakat untuk berhati-hati agar tidak menyebarkan disinformasi.

"Kami mengimbau seluruh pihak untuk lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi yang tidak terverifikasi, serta mengutamakan etika dalam ruang digital agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan disinformasi di masyarakat," tuturnya.

Tudingan keterlibatan Luhut muncul di tengah isu panas mengenai TPL. Sebelumnya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menuding aktivitas TPL di Batang Toru telah merusak ekosistem hutan, yang dinilai menjadi penyebab banjir bandang dan tanah longsor di beberapa wilayah Sumatera. 

Meskipun demikian, pihak TPL sendiri telah membantah tuduhan tersebut, mengklaim bahwa seluruh kegiatan telah melalui penilaian High Conservation Value (HCV) dan menerapkan prinsip Pengelolaan Hutan Lestari.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya