Berita

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar. (Foto: Humas Kemenko)

Politik

Lulusan SMK Harus Selaras dengan Kebutuhan Pasar Kerja

RABU, 03 DESEMBER 2025 | 15:45 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan perlunya percepatan transformasi pendidikan vokasi agar lulusan SMK mampu terserap pasar kerja global. 

Hal itu ia sampaikan saat menghadiri Workshop Kepala Sekolah se-Sulawesi Selatan untuk Program SMK Go Global di Makassar, Rabu, 3 Desember 2025.

Sosok yang akrab Cak Imin itu mengungkap temuan terbaru di mana angka pengangguran lulusan SMK tahun ini telah mencapai 1,6 juta orang, sementara pasar kerja global membuka peluang hampir 2 juta posisi.


“Peluangnya ada, kemampuan anak-anak kita juga besar, tetapi tidak match dengan kebutuhan pasar,” ujarnya.

Menurutnya, langkah paling mendesak adalah menciptakan kesesuaian antara kompetensi lulusan SMK dengan kebutuhan riil dunia kerja internasional. Pemerintah pun telah menyiapkan simulasi kebijakan dan melaporkannya langsung kepada Presiden.

“Bapak Presiden sangat bersemangat. Beliau bahkan meminta target penempatan lulusan SMK di luar negeri dinaikkan dari 300 ribu menjadi 500 ribu, dan keesokan harinya minta ditingkatkan lagi menjadi 1 juta,” ungkap Cak Imin.

Presiden, kata Cak Imin, memahami bahwa investasi negara untuk peningkatan kualitas lulusan SMK, termasuk upskilling dan pelatihan bahasa, akan kembali langsung ke masyarakat melalui remitansi pekerja migran.

“Berapa pun rupiah yang dikeluarkan negara, asal kembali ke keluarga dan rakyat, itu yang kita harapkan,” kutipnya.

Cak Imin menjelaskan bahwa pemerintah melalui BP2MI sedang menuntaskan sistem rekrutmen, penempatan, serta beasiswa persiapan kerja luar negeri. Program ini ditargetkan mulai berjalan pada akhir 2025.

Namun ia menegaskan bahwa pembenahan tidak boleh hanya dilakukan di hilir. Deteksi talenta siswa harus dimulai sejak awal mereka masuk SMK. Salah satu aspek paling mendasar yang harus diperbaiki adalah kurikulum bahasa.

“Untuk Jepang misalnya, kebutuhan bahasa dasar bisa dicapai dalam enam bulan. Sementara anak SMK tiga tahun belajar bahasa tapi tidak match. Artinya kurikulumnya yang harus dibenahi,” tegasnya.

Cak Imin meminta seluruh kepala sekolah, dinas pendidikan, dan pemerintah daerah berkolaborasi menyiapkan SMK yang benar-benar selaras dengan kebutuhan industri dalam dan luar negeri.

“Saya berharap Sulawesi Selatan menjadi provinsi dengan penempatan terbanyak dan terbaik pada 2026,” pungkasnya.

Acara tersebut turut dihadiri Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Sekda Provinsi Sulsel Jufri Rahman, Anggota DPR RI FPKB Syamsu Rizal MI, Anggota DPRD Prov. Sulsel Zulfikar Limolang, serta ratusan Kepala SMK dari sejumlah Kabupaten/Kota di Sulsel.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

UPDATE

Kemenhut Sebut Kejagung Hanya Mencocokkan Data, Bukan Penggeledahan

Kamis, 08 Januari 2026 | 00:04

Strategi Maritim Mutlak Diperlukan Hadapi Ketidakpastian di 2026

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:49

Komplotan Curanmor Nekat Tembak Warga Usai Dipergoki

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:30

Pemuda Katolik Ajak Umat Bangun Kebaikan untuk Dunia dan Indonesia

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:01

PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD karena Tak Mau Tinggalkan Rakyat

Rabu, 07 Januari 2026 | 22:39

Penjelasan Wakil Ketua DPRD MQ Iswara Soal Tunda Bayar Infrastruktur Pemprov Jabar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:56

Kejagung Geledah Kantor Kemenhut terkait Kasus yang Di-SP3 KPK

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:39

84 Persen Gen Z Tolak Pilkada Lewat DPRD

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:33

Draf Perpres TNI Atasi Terorisme Perlu Dikaji Ulang

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:09

Harta Anggota KPU DKI Astri Megatari Tembus Rp7,9 Miliar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:07

Selengkapnya