Berita

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar. (Foto: Humas Kemenko)

Politik

Lulusan SMK Harus Selaras dengan Kebutuhan Pasar Kerja

RABU, 03 DESEMBER 2025 | 15:45 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan perlunya percepatan transformasi pendidikan vokasi agar lulusan SMK mampu terserap pasar kerja global. 

Hal itu ia sampaikan saat menghadiri Workshop Kepala Sekolah se-Sulawesi Selatan untuk Program SMK Go Global di Makassar, Rabu, 3 Desember 2025.

Sosok yang akrab Cak Imin itu mengungkap temuan terbaru di mana angka pengangguran lulusan SMK tahun ini telah mencapai 1,6 juta orang, sementara pasar kerja global membuka peluang hampir 2 juta posisi.


“Peluangnya ada, kemampuan anak-anak kita juga besar, tetapi tidak match dengan kebutuhan pasar,” ujarnya.

Menurutnya, langkah paling mendesak adalah menciptakan kesesuaian antara kompetensi lulusan SMK dengan kebutuhan riil dunia kerja internasional. Pemerintah pun telah menyiapkan simulasi kebijakan dan melaporkannya langsung kepada Presiden.

“Bapak Presiden sangat bersemangat. Beliau bahkan meminta target penempatan lulusan SMK di luar negeri dinaikkan dari 300 ribu menjadi 500 ribu, dan keesokan harinya minta ditingkatkan lagi menjadi 1 juta,” ungkap Cak Imin.

Presiden, kata Cak Imin, memahami bahwa investasi negara untuk peningkatan kualitas lulusan SMK, termasuk upskilling dan pelatihan bahasa, akan kembali langsung ke masyarakat melalui remitansi pekerja migran.

“Berapa pun rupiah yang dikeluarkan negara, asal kembali ke keluarga dan rakyat, itu yang kita harapkan,” kutipnya.

Cak Imin menjelaskan bahwa pemerintah melalui BP2MI sedang menuntaskan sistem rekrutmen, penempatan, serta beasiswa persiapan kerja luar negeri. Program ini ditargetkan mulai berjalan pada akhir 2025.

Namun ia menegaskan bahwa pembenahan tidak boleh hanya dilakukan di hilir. Deteksi talenta siswa harus dimulai sejak awal mereka masuk SMK. Salah satu aspek paling mendasar yang harus diperbaiki adalah kurikulum bahasa.

“Untuk Jepang misalnya, kebutuhan bahasa dasar bisa dicapai dalam enam bulan. Sementara anak SMK tiga tahun belajar bahasa tapi tidak match. Artinya kurikulumnya yang harus dibenahi,” tegasnya.

Cak Imin meminta seluruh kepala sekolah, dinas pendidikan, dan pemerintah daerah berkolaborasi menyiapkan SMK yang benar-benar selaras dengan kebutuhan industri dalam dan luar negeri.

“Saya berharap Sulawesi Selatan menjadi provinsi dengan penempatan terbanyak dan terbaik pada 2026,” pungkasnya.

Acara tersebut turut dihadiri Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Sekda Provinsi Sulsel Jufri Rahman, Anggota DPR RI FPKB Syamsu Rizal MI, Anggota DPRD Prov. Sulsel Zulfikar Limolang, serta ratusan Kepala SMK dari sejumlah Kabupaten/Kota di Sulsel.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya