Berita

Anggota DPR Fraksi Golkar, Firman Soebagyo. (Foto: Dok. Golkar)

Politik

Tidak Etis Cak Imin Singgung Tobat Nasuha saat Publik Sedang Berduka

SELASA, 02 DESEMBER 2025 | 17:30 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Ajakan tobat nasuha yang disampaikan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin kepada menteri dalam konteks bencana alam Sumatera dinilai tidak bijak.

"Pernyataan tersebut tidak tepat dan tidak bijak, terutama karena disampaikan di depan publik dalam suasana duka. Harusnya lebih fokus pada upaya membantu masyarakat yang terkena bencana," kata Anggota DPR Fraksi Golkar, Firman Soebagyo, Selasa, 2 Desember 2025.

Sebagai menteri, Cak Imin harusnya berkonsentrasi membantu presiden menyelesaikan masalah bencana yang menimpa masyarakat di berbagai daerah. Hal itu lebih bijak dibanding saling menyalahkan sesama kolega di kabinet. 


"Kerusakan hutan bukan masalah yang terjadi dalam waktu singkat, tetapi merupakan hasil dari kebijakan yang telah berlangsung lama," kata Firman.

Maka dari itu, ia berharap para pejabat di kementerian lebih bijak dalam menyampaikan pernyataan, terutama dalam situasi duka seperti saat ini.

"Walaupun mungkin ucapan tobat nasuha mungkin candaan, namun tidak tepat diucapkan di depan publik dan media dalam suasana duka," kritiknya.

Pernyataan tobat nasuha disampaikan Cak Imin saat pidato Workshop Kepala Sekolah untuk Program SMK Go Global, di Bandung, Jawa Barat, Senin, 1 Desember 2025.

Dalam kesempatan tersebut, Cak Imin mengaku sudah mengirim surat kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Isinya, meminta evaluasi total seluruh kebijakan dan langkah pemerintah ke depan.

"Bahasa NU-nya, taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu kuncinya satu, evaluasi total policy, semua aspek dari sejak kita berpikir melangkah dan berbuat. Kiamat bukan sudah dekat, kiamat sudah terjadi akibat kelalaian kita sendiri," demikian Cak Imin.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya