Pramono Diusulkan Bentuk Tim Khusus Banjir Sumatera

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkapkan jumlah korban meninggal akibat bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera bertambah menjadi 604 orang. Penambahan jumlah korban jiwa tersebut diketahui berdasarkan data di situs Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Bencana (Pusdatin BNPB), Senin 1 Desember 2025, yang ter-update pada pukul 21.00 WIB.

Melihat banyaknya korban jiwa serta kerusakan yang ditimbulkan akibat bencana di Sumatera, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung diusulkan membentuk Tim Khusus Bantuan Kemanusiaan untuk membantu penanganan darurat di wilayah terdampak.

Tim ini dapat melibatkan unsur Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, termasuk lembaga terkait seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, serta perwakilan masyarakat Jakarta yang memiliki komitmen dalam kegiatan kemanusiaan.

"Bantuan yang dihimpun dapat bersumber dari Gubernur dan Wakil Gubernur, perangkat Pemprov DKI, serta partisipasi masyarakat Jakarta -- sebagaimana praktik yang selama ini juga dilakukan oleh sejumlah pemerintah daerah ketika terjadi bencana nasional," kata Ketua Koalisi Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto melalui keterangan tertulis di Jakarta, Selasa 2 Desember 2025.

Menurut Sugiyanto, langkah ini sekaligus menunjukkan bahwa warga Jakarta tidak hanya peduli pada persoalan di wilayahnya sendiri, tetapi juga memiliki kepedulian sosial yang kuat terhadap sesama di seluruh Indonesia.

Sebelumnya, melalui BPBD serta didukung seluruh BUMD, Pemprov DKI menyalurkan bantuan bagi warga terdampak pada Minggu 30 November 2025. BPBD telah menyalurkan 1.000 paket makanan siap saji, selimut, serta perlengkapan keluarga dan anak. 

Menurut Sugiyanto, bantuan tidak cukup hanya dilakukan oleh Pemprov DKI dan jajaran BUMD, namun juga perlu melibatkan masyarakat Jakarta untuk berpartisipasi memberikan bantuan dan menunjukkan kepedulian kemanusiaan.

"Gerakan ini berlandaskan semangat kemanusiaan, solidaritas, dan tanggung jawab moral sebagai bagian dari bangsa Indonesia," kata Sugiyanto.