Berita

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: RMOL/Alifia Dwi Ramandhita)

Politik

Asal Tak Dikorupsi, Purbaya Siap Naikkan Transfer ke Daerah

SELASA, 02 DESEMBER 2025 | 00:19 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah akan menaikkan alokasi Transfer ke Daerah (TKD).

Meski demikian, kata Purbaya, pemerintah daerah harus mampu menunjukkan kinerja belanja yang efektif, bersih, dan berdampak bagi perekonomian. Menurutnya, selama ini keraguan di tingkat pimpinan nasional menjadi alasan pengetatan anggaran.

“Saya bilang ke daerah, Pak Tito (Menteri Dalam Negeri) juga waktu diajak dengan Pemda, gubernur, dan bupati. Saya bilang, kasih saya alasan untuk saya menghadap Presiden dan bilang uang Pemda harus ditingkatkan,” ujar Purbaya dalam acara di The Park Hyatt Hotel Jakarta, Senin 1 Desember 2025.


Ia meminta Pemda agar membuktikan komitmen itu dalam dua periode evaluasi, yakni triwulan IV 2025 dan triwulan I 2026 untuk mengalokasikan anggaran sesuai porsi alokasi program tanpa penyimpangan, serta memberi dorongan nyata pada kegiatan ekonomi masyarakat.

“Caranya gimana? Tunjukkan dua triwulan terakhir, triwulan sekarang dan triwulan pertama tahun depan. Uang anda dibelanjakan tempat hasilnya dan nggak ada kasus korupsi dan dampaknya kelihatan di ekonomi,” tegasnya.

Purbaya menyebut, jika indikator tersebut terpenuhi, ia akan membawa rekomendasi langsung kepada Presiden Prabowo Subianto agar TKD dapat dinaikkan. Namun, bila praktik tata kelola anggaran masih dibayangi korupsi, Menkeu mengaku berada dalam posisi sulit.

“Tanpa itu, saya nggak bisa bilang apa-apa,” kata Purbaya.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Tujuh Kader Baru Resmi Masuk PSI, Mayoritas Eks Nasdem

Sabtu, 31 Januari 2026 | 18:11

Penanganan Hukum Tragedi Pesta Pernikahan di Garut Harus Segera Dituntaskan

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:34

Kata Gus Yahya, Dukungan Board of Peace Sesuai Nilai dan Prinsip NU

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:02

Pertamina Bawa Pulang 1 Juta Barel Minyak Mentah dari Aljazair

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:29

Penegakan Hukum Tak Boleh Mengarah Kriminalisasi

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:11

Kementerian Imipas Diminta Investigasi Rutan Labuan Deli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:07

Ekonomi Indonesia 2026: Janji vs Fakta Daya Beli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:21

Gus Yahya: 100 Tahun NU Tak Pernah Berubah Semangat dan Idealismenya!

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:07

Australia Pantau Serius Perkembangan Penyebaran Virus Nipah

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:57

Mundur Massal Pimpinan OJK dan BEI, Ekonom Curiga Tekanan Berat di Pasar Modal

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:52

Selengkapnya