Berita

Sekretaris Jenderal MAI, M. Rafik Datuk Rajo Kuaso. (Foto: Dok. Pribadi)

Politik

Bencana Alam Sumatera, MAI Minta Bahlil dan Raja Juli Dicopot

SENIN, 01 DESEMBER 2025 | 22:15 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Maraknya praktik tambang ilegal dan pembalakan liar yang dinilai sebagai penyebab utama bencana ekologis di wilayah Sumatera, menjadi perhatian Masyarakat Adat Indonesia (MAI).

MAI mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk bertindak tegas menangkap pelaku tambang ilegal dan pembalakan liar. Begitu juga mengungkap serta menindak para pihak yang membekingi kejahatan tersebut.

"MAI menilai, pembiaran terhadap kejahatan lingkungan ini telah menjadi kejahatan kemanusiaan, karena langsung berdampak pada kehancuran alam," ujar Sekretaris Jenderal MAI, M. Rafik Datuk Rajo Kuaso dalam keterangan tertulis, Senin 1 Desember 2025.


Rafik Datuk Rajo Kuaso menyampaikan pernyataan keras terhadap kinerja Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang dinilai gagal melindungi rakyat dan lingkungan.

"Kami meminta Presiden Prabowo Subianto segera mencopot Menteri ESDM, karena kebijakan perizinan yang terlalu rumit terhadap tambang rakyat telah mendorong masyarakat kecil terpaksa masuk ke jalur tambang ilegal tanpa standar AMDAL dan keselamatan lingkungan," tuturnya.

Menurutnya, rakyat adat dan masyarakat kecil yang seharusnya diberi akses legal dan pendampingan justru dipinggirkan oleh sistem perizinan yang tidak berpihak.

Selain itu, masih kata Rafik, MAI juga meminta Presiden Prabowo mencopot Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Raja Juli Antoni, yang dinilai gagal menghentikan praktik pembalakan liar yang telah merusak hutan-hutan adat dan kawasan resapan air.

“Jika illegal logging terus dibiarkan, maka bencana akan terus berulang. Ini bukan sekadar kelalaian administratif, ini adalah kejahatan terhadap masa depan bangsa,” tandasnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

Jawab Tantangan Digital, Bawaslu Jadikan Kampus Laboratorium Demokrasi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 05:54

DPD Ungkap Pola Investor ‘Berjudi’ Properti di Bali, Beli Aset Lalu Jual Lagi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 05:24

Denny Indrayana Cs Debat Sengit dengan KPU soal Verifikasi Data Calon

Kamis, 01 Oktober 2026 | 04:50

Nakhoda KM Virgo Transport 8 Langsung Ditahan Penyidik

Kamis, 01 Oktober 2026 | 04:20

Digagas di Era Purbaya, Wacana Insentif Motor Listrik Masih Belum Jelas

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:59

Saksi Denny Indrayana Ungkap Tak Ada Bahasa Verifikasi Faktual Dokumen Capres-cawapres

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:34

Sjafrie Sematkan Tanda Kehormatan ke Tentara Jepang yang Bantu Atasi Karhutla

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:09

Kader PDIP Berpotensi Jabat Wapres Jika Gibran Didiskualifikasi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:55

TNI Hormati Kejagung Imbas Penetapan Kolonel Budi Tersangka Korupsi MBG

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:42

Kemenperin Dukung Impor KRL Bekas dari Jepang, Ini Alasannya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:18

Selengkapnya