Sekretariat PBNU. (Foto: (Foto: RMOL/Abdul Rouf Ade Segun)
DI Podcast Gaspol KompasTV, Ulil Abshar Abdalla, salah seorang petinggi PBNU, mulai berbicara soal konflik internal di tubuh PBNU. Ulil seperti ingin menyederhanakan episentrum konflik internal di tubuh PBNU saat ini, antara Ketua Umum KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya dan Sekjen Saifullah Yusuf alias Gus Ipul.
Masalah yang sebenarnya belum diungkapkan Ulil, tapi garis besarnya sudah. Ulil pun agak heran, kenapa masalah internal PBNU ini tiba-tiba saja langsung sampai pada permintaan mundur dan pemecatan ketua umum tanpa klarifikasi? Pokoknya mundur dalam tiga hari. Kalau tidak, otomatis dipecat.
Ulil mengakui bahwa posisi Syuriah di PBNU memang lembaga tertinggi. Tapi memecat atau memundurkan Ketua Umum Tanfidziyah PBNU bukanlah kewenangan dari Lembaga Syuriah PBNU. Syuriah dinilai sudah zalim bila melakukan hal itu, karena memang berada di luar kewenangannya.
Lembaga Syuriah dalam pandangan Ulil hanya mendengarkan satu pihak saja dari Sekjen, sementara dari Ketum tak didengarkan, bahkan untuk klarifikasi pun tak diberikan kesempatan. Lembaga tertinggi seperti Syuriah seharusnya tak melakukan hal itu, menurut Ulil. Harusnya dilakukan tabayun.
Ulil jelas sekali berpihak kepada ketum ketimbang sekjen. Secara keluarga, wajar saja, karena Ulil dan Yahya Cholil Staquf masih ada hubungan keluarga. Istri Ulil adalah anak dari KH Mustafa Bisri. KH Mustafa Bisri, adik kandung dari orang tua Yahya Cholil Staquf, Muhammad Cholil Bisri.
Berarti, istri Ulil adalah anak paman dari Yahya Cholil Staquf. Di NU, hubungan keluarga memang kait berkait. Kalau Saifullah Yusuf, keponakan dari Gus Dur dan Gus Dur, cucu dari KH Hasyim Asy'ari. Darah birunya lebih kental ketimbang Yahya Cholil Staquf.
Dari sisi hubungan kekeluargaan, seharusnya tak ada yang terlalu tajam konflik internal di tubuh PBNU saat ini. Tapi faktanya seperti yang tampak di permukaan. Saling pecat, saling ganti diam-diam tanpa perdebatan, dan tanpa hiruk-pikuk.
Terbaru, Saifullah Yusuf pula yang dipecat dari posisi sekjen oleh Ketua Umum Yahya Cholil Staquf. Bahkan tak hanya sekjen, termasuk bendum dan beberapa orang di posisi penting juga dipecat. Dirotasi dengan alasan penyegaran. Artinya, konflik di tumbuh PBNU ini belum akan mereda dalam waktu dekat ini. Belum mengendor dan masih menegang.
Seperti Mahfud MD, Ulil mengakui juga ada masalah tambang dalam konflik internal di tubuh PBNU saat ini. Pihak ketiga yang diberikan dulu di era Joko Widodo alias Jokowi tak bisa lagi dipertahankan karena posisi politiknya. Tapi siapa pihak ketiga itu tak diungkapkan secara terus terang oleh Ulil.
Pihak Prabowo Subianto pun dianggap tak setuju, kalau orang itu yang mengurus tambang jatah PBNU. Gus Yahya, menurut Ulil, setuju saja, asal memberi manfaat buat PBNU. Tapi Gus Ipul dianggap sudah datang dengan pihak ketiga yang baru dan harus dialah yang mengelola. Apakah benar demikian? Entahlah.
Terlihat juga Ulil menyepelekan posisi Syuriah PBNU, seolah-olah mudah saja dipengaruhi oleh Sekjen Saifullah Yusuf. Mustahil kalau tak ada masalah serius dan mendasar, Lembaga Syuriah secara kelembagaan bersedia mengeluarkan surat permintaan mundur dalam 3 hari dan mengeluarkan lagi surat pemberhentian Ketum PBNU.
Agaknya masalah hubungan dengan jaringan Zionis Internasional hanyalah masalah pembuka saja. Masalah utamanya adalah masalah tata kelola keuangan. Masalah tambang juga bagiannya, kini muncul lagi soal dana 100 miliar hasil korupsi.
Ulil setuju saja kalau konsesi tambang jatah NU itu dikembalikan saja kepada pemerintah, kalau itu akan membuat PBNU berpecah. Ulil mengungkapkan pendapat salah seorang Kiai senior yang tak disebutkan namanya, soal tambang yang membuat NU dilematis. Kalau ditolak bisa dianggap NU melawan pemerintah, tapi kalau diterima bisa membuat NU berpecah.
Tapi tak bisa juga dikesampingkan bahwa di era Gus Yahya ini, PBNU memang terlihat bergetah betul kalau sudah soal tata kelola keuangan. Termasuk, rumor kuota haji yang menyeret mantan Menteri Agama Yaqut Qholil Qoumas, yang merupakan adik kandung dari Yahya Cholil Staquf.
Seperti juga kasus Projo beberapa hari lalu dan baru-baru ini soal Bandara di Morowali yang dicap Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, ada republik dalam republik, maka kasus konflik di tubuh PBNU ini ada juga jejak era Jokowi dan era Prabowo yang sudah seperti bersimpang jalan itu.
Meski tak diakui oleh Prabowo dan Jokowi beserta pendukungnya masing-masing, tapi faktanya perbedaan itu ada dan terang-benderang. Saifullah Yusuf tentu saja mewakili kepentingan era Prabowo, sementara Gus Yahya mewakili eranya Jokowi.
Era Prabowo ternyata bukanlah melanjutkan era Jokowi sepenuhnya, tapi beberapa hal mereformasi total kebobrokan di era Jokowi. Begitulah.
ErizalDirektur ABC Riset & Consulting
