Founder HSI Rasminto. (Foto: Dokumentasi Pribadi)
Founder Human Studies Institut (HSI) Rasminto menekankan pentingnya verifikasi informasi dalam memahami isu hak asasi manusia (HAM) di Papua, terutama di tengah pesatnya arus digitalisasi.
"Isu Papua merupakan salah satu topik yang paling sering muncul dan berkembang di ruang digital, baik dalam diskusi publik nasional maupun internasional", kata Rasminto dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Sabtu, 29 November 2025.
Menurutnya, tingginya intensitas informasi seringkali tidak diimbangi dengan proses verifikasi yang memadai.
"Kita bisa cek bahwa isu Papua sangat kompleks dan sensitif. Kita perlu memastikan bahwa setiap informasi yang beredar diverifikasi secara baik agar tidak menambah ketegangan atau memunculkan persepsi yang keliru,” ujarnya.
Rasminto menjelaskan bahwa konflik di beberapa wilayah Papua menyebabkan dampak kemanusiaan yang dirasakan oleh berbagai pihak, termasuk warga sipil dan aparat keamanan. Ia mengingatkan bahwa narasi digital terkadang menonjolkan satu sisi sehingga mengaburkan gambaran utuh di lapangan.
“Warga sipil sering menjadi pihak yang paling rentan dalam situasi konflik. Di saat yang sama, aparat keamanan juga menjadi korban dalam sejumlah serangan kelompok bersenjata. Kedua aspek ini perlu dilihat secara berimbang,” jelasnya.
Rasminto menilai bahwa media sosial dan platform digital berperan besar dalam mempengaruhi persepsi publik terkait situasi di Papua. Informasi yang beredar cepat, namun tidak selalu akurat. Hal ini dapat menimbulkan bias, polarisasi, atau bahkan dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk membentuk opini yang tidak sesuai dengan fakta.
“Narasi di dunia digital bisa mempercepat mobilisasi simpati, tetapi juga dapat memperkeruh keadaan bila tidak berbasis data. Karena itu, masyarakat perlu mengedepankan literasi digital dan kehati-hatian dalam menerima maupun membagikan informasi,” ungkap dia.
Rasminto yang juga akademisi PTS ini mengajak semua pihak untuk melihat isu Papua melalui pendekatan human security, yaitu pendekatan yang menempatkan keselamatan dan kesejahteraan manusia sebagai prioritas utama.
“Kita perlu memastikan bahwa kebijakan dan diskursus publik tetap berorientasi pada perlindungan warga. Verifikasi informasi adalah langkah awal agar diskusi dan kebijakan berjalan secara tepat dan konstruktif,” tutupnya.
