BI Beberkan Utang Pemerintah Dunia Tembus Rp1,846 Kuadriliun

Utang publik dunia dilaporkan mencapai 110,9 triliun Dolar AS atau senilai Rp1,846 kuadriliun. Angka tersebut semakin membebani negara maju hingga negara Emerging Economies.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyoroti total utang tersebut setara 94,6 persen dari PDB global, di mana dua pertiganya atau sebesar 74,8 triliun Dolar AS berada di negara-negara maju.

"Total utang pemerintah dunia kini telah menembus 110,9 triliun Dolar AS (94,6 persen PDB), dengan dua pertiganya di negara maju. Angka fantastis ini menunjukkan bagaimana kebijakan fiskal ekspansif dan stimulus ekonomi selama dekade terakhir mengakibatkan beban berat di banyak negara," kata Perry dalam Pertemuan Tahunan BI (PTBI) di Jakarta pada Jumat, 28 November 2025.

Ia menyebut Amerika Serikat dan China tercatat sebagai dua negara dengan utang terbesar, yang jika digabungkan jumlahnya mencapai lebih dari separuh utang global.

“Total utang Pemerintah AS mencapai 38,3 triliun Dolar AS atau 125 persen dari PDB, sementara Tiongkok menempati urutan kedua dengan utang 18,7 triliun dolar AS atau 96 persen dari PDB,” papar Perry.

Jepang berada di posisi ketiga dengan utang 9,8 triliun dolar AS (230 persen PDB), diikuti Inggris sebesar 4,1 triliun Dolar AS (103 persen PDB) dan Perancis 3,9 triliun Dolar AS (117 persen PDB). 

Menurut Perry, tingginya utang tersebut terkait pembiayaan sosial jangka panjang, belanja pertahanan, serta biaya demografi menua.

"Masalahnya, membengkaknya utang Pemerintah tersebut telah mengakibatkan tingginya suku
bunga global dan menjadi beban tidak saja bagi negara maju tetapi juga bagi Emerging Market dan negara berkembang," jelasnya.

Perry menjelaskan, yield obligasi tenor 10 tahun dari empat negara maju (AS, Inggris, Uni Eropa, dan Jepang) naik dari sekitar 0 persen saat pandemi Covid-19 menjadi sekitar 4 persen saat ini, disertai kenaikan spread tenor 30 tahun hingga hampir 80 bps. Kondisi ini juga berimbas pada pasar berkembang. 

“Yield obligasi Pemerintah EMEs naik dari sekitar 5 persen pada tahun 2020 menjadi sekitar 8 persen dewasa ini. Artinya, negara-negara tersebut harus mampu mencapai pertumbuhan ekonomi nominal sebesar 8 persen agar dapat membayar kembali beban utangnya,” tegasnya.

Dampak lebih berat, kata Perry akan dirasakan negara miskin, terutama di Afrika, di mana beban utang pemerintah kini lebih besar daripada alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan, yang dapat memperburuk situasi kemiskinan struktural.