Berita

Ketua Umum Gerakan Ekonomi Kreatif (Gerak) 08 sekaligus Komisaris cucu perusahaan BUMN, PT Krakatau Bandar Samudera (KBS), Revitriyoso Husodo. (Foto: Dokumentasi Pribadi)

Hukum

Komisaris Cucu BUMN Polisikan Akun Medsos Gegara Dituduh Komunis

SABTU, 29 NOVEMBER 2025 | 02:18 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Ketua Umum Gerakan Ekonomi Kreatif (Gerak) 08 sekaligus Komisaris cucu BUMN, PT Krakatau Bandar Samudera (KBS), Revitriyoso Husodo melaporkan sejumlah akun media sosial (medsos) ke Polda Metro Jaya pada Kamis malam, 27 November 2025.

Revitriyoso mengaku tidak tidak terima dituduh sebagai keturunan komunis oleh sejumlah akun media sosial. Tak cuma itu, ia juga dianggap menolak mantan Presiden Soeharto menerima penghargaan gelar pahlawan nasional.

"Pernyataan itu tidak benar. Saya tidak pernah mengatakan hal-hal seperti itu," kata Revitriyoso kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jumat 28 November 2025. 


Laporan Revitriyoso teregister dengan nomor: LP/B/8573/XI/SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 27 November 2025. Sejumlah terlapor dijerat pasal berlapis yakni tentang penyerangan kehormatan nama baik, hingga terkait fitnah dan pencemaran nama baik yang diatur dalam Undang-Undang Transaksi dan Informasi Elektronik (UU ITE) Pasal 45 ayat (4) juncto Pasal 27A dan atau Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 311 KUHP.

Dalam kesempatan tersebut, Revitriyoso juga tegas membantah tuduhan sebagai relawan Joko Widodo (Jokowi) yang disisipkan dalam barisan pendukung Presiden Prabowo Subianto. 

"Saya tegak lurus kepada Presiden Prabowo. Gerak 08 adalah relawan Prabowo," kata Revi. 

Kuasa hukum Revitriyoso, Tuti Widyaningrum menambahkan bahwa pihaknya sudah mengidentifikasi sejumlah akun media sosial yang diduga melakukan penyerangan nama baik, fitnah dan pencemaran nama baik kliennya. Salah satunya akun Instagram @manggtua6 yang menyebut Revitriyoso bercita-cita jadi pemimpin Partai Komunis Indonesia (PKI).

Berikutnya akun Facebook Pilar Nika, serta video pendek dari akun YouTube @bintanglima-e8g.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

Distribusi Bantuan di Teluk Bayur

Minggu, 07 Desember 2025 | 04:25

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

UPDATE

Kreditur Tak Boleh Cuci Tangan: OJK Perketat Aturan Penagihan Utang Pasca Tragedi Kalibata

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:15

Dolar Melemah di Tengah Data Tenaga Kerja AS yang Variatif

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:00

Penghormatan 75 Tahun Pengabdian: Memori Kolektif Haji dalam Buku Pamungkas Ditjen PHU

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:48

Emas Menguat Didorong Data Pengangguran AS dan Prospek Pemangkasan Suku Bunga Fed

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:23

Bursa Eropa Tumbang Dihantam Data Ketenagakerjaan AS dan Kecemasan Global

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:01

Pembatasan Truk saat Nataru Bisa Picu Kenaikan Biaya Logistik

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:46

Dokter Tifa Kecewa Penyidik Perlihatkan Ijazah Jokowi cuma 10 Menit

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:35

Lompatan Cara Belajar

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:22

Jakarta Hasilkan Bahan Bakar Alternatif dari RDF Plant Rorotan

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:11

Dedi Mulyadi Larang Angkot di Puncak Beroperasi selama Nataru

Rabu, 17 Desember 2025 | 05:48

Selengkapnya