Rotasi Super Cepat Tak Boleh Ganggu Agenda Pemberantasan Korupsi Kejagung

Rotasi cepat terhadap sejumlah pejabat Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak boleh sampai mengganggu agenda utama pemberantasan korupsi korps Adhyaksa.

Demikian dikatakan peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Ismail Rumadan melalui keterangan tertulis di Jakarta, Jumat 28 November 2025.

"Ketimbang mempermasalahkan sesuatu yang sudah sesuai aturan, lebih baik semua pihak untuk mengawal kinerja Kejagung dalam memberantas korupsi," kata Ismail.

Terlebih saat ini, kata Ismail, Kejagung menjadi lembaga andalan Presiden Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi yang makin masif.

"Kita koreksi, tapi yang sudah benar jangan dipermasalahkan,” kata Ismail.

Terkait mutasi super kilat, Ismail melihat kebijakan Jaksa Agung ST Burhanuddin masih normal dalam koridor ketentuan aturan manajemen karier atau kepangkatan di lingkungan Kejagung.

"Sejak Oktober lalu mutasi dan promosi itu menyasar ratusan pejabat, bukan satu dua orang saja. Artinya sudah pasti melalui tahapan perencanaan dan pertimbangan sesuai peraturan perundang-undangan,” kata Ismail.

Ia menjelaskan, ada banyak tujuan mutasi dan rotasi. Antara lain untuk penyegaran organisasi atau pegawai, pengisian kekosongan formasi jabatan, pemberian pengalaman kewilayahan bagi pegawai, peningkatan motivasi kinerja, termasuk pelaksanaan penghargaan atau sanksi.

“Kejaksaan itu lembaga besar yang sedang dipercaya publik, tidak mungkin merusak diri dengan melakukan rotasi serampangan atas dasar nepotisme atau perkoncoan,” kata Ismail.