Berita

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: RMOL/Alifia)

Bisnis

Purbaya Ancam Bekukan Bea Cukai Jika Pembenahan Mandek

JUMAT, 28 NOVEMBER 2025 | 00:20 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengancam akan membekukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) buntut citra buruk yang melekat di lembaga tersebut di mata publik. 

"Orang-orang Bea Cukai sudah mengerti betul ancaman yang mereka hadapi," kata Purbaya, usai rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis 27 November 2025.

Ia mengungkapkan telah memanggil jajaran DJBC untuk rapat internal dan memberikan tenggat satu tahun guna memastikan agar reformasi menyeluruh berjalan.


“Saya bilang begini. image bea cukai kurang bagus di media, di masyarakat, di pimpinan tertinggi kita. Jadi kita perbaiki, kita harus perbaiki dengan serius. Saya bilang dengan mereka, saya sudah minta waktu keberhasilan satu tahun untuk nggak diganggu dulu," tegas Purbaya.

Ia bahkan mengingatkan bahwa opsi penggunaan jasa perusahaan asing asal Swiss, Societe Generale de Surveillance (SGS), bisa kembali dipertimbangkan sebagaimana pernah diterapkan pada era Orde Baru jika DJBC gagal memperbaiki kinerja.

“Jadi, sempat ada wacana kalau kita tidak bisa memperbaiki kinerja Bea Cukai, maka akan dijalankan seperti tahun dulu waktu zaman orde baru SGS yang menjalankan pengecekan di custom kita. Jadi, saya pikir dengan adanya seperti itu orang-orang Bea Cukai, tim saya semakin semangat,” bebernya.

Meski demikian, Purbaya optimistis bahwa penguatan internal dan modernisasi sistem, nantinya akan menjadi solusi.

“Saya pikir kita akan bisa menjalankan program-program yang di Bea Cukai dengan lebih bersih tanpa harus menyerahkan ini ke tangan orang lain,” tuturnya.

Namun, jika pembenahan gagal, ribuan karyawan di lembaga tersebut, kata Purbaya akan dirumahkan.

“Kalau kita gagal memperbaiki, nanti 16.000 orang pegawai Bea Cukai dirumahkan. Orang Bea Cukai pintar-pintar dan siap untuk mengubah keadaan," pungkasnya.


Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

UPDATE

OKI Kecam Serangan Houthi ke Makkah dan Madinah

Minggu, 25 Oktober 2026 | 10:17

Jakarta Running Festival Jadi Role Model Ajang Lari Nasional

Minggu, 25 Oktober 2026 | 10:01

Carbon Capture di Petrokimia Gresik Berpeluang Kurangi Impor Soda Ash

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:47

KPK Bantah Kembali Sita Uang Rp40 Juta dari Salah Satu PCNU Terkait Muktamar NU

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:27

Mantan Panglima TNI Pertama dari Angkatan Laut Widodo AS Wafat

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:12

Aksi Iklim Lintas Iman Desak Siklus Karhutla Tahunan Segera Diputus

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:02

Akuisisi Saham BYAN Haji Isam Sejalan dengan UU Minerba

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:44

Bill Gates: AI Bisa Picu Gejolak Ekonomi dan Sosial Selama 20 Tahun

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:43

Kehadiran Kopdes Bawa Harapan untuk Ekonomi Desa

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:19

Pesantren Didorong Ikut Terlibat dalam Pencegahan Karhutla

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:05

Selengkapnya