Berita

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: TV Parlemen)

Politik

Purbaya Klaim Masyarakat Puas Kinerja Pemerintahan Prabowo

KAMIS, 27 NOVEMBER 2025 | 18:59 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim masyarakat kini merasa lebih puas terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

Klaim Purbaya tersebut merujuk pada Indeks Keyakinan Konsumen terhadap Kinerja Pemerintah (IKKP) yang melonjak hingga level 118,0 pada November 2025. Angka ini disebutnya sebagai rekor tertinggi.

Menurut Purbaya, pada periode Juni-September 2025, indeks tersebut sempat anjlok ke level sangat rendah hingga menggambarkan ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah.


"Sehingga gampang sekali mereka (masyarakat) turun ke jalan. Jadi, kalau kita tidak balik ekonominya, kita dalam keadaan yang bahaya. Bukan DPR saja, pemerintah juga utamanya," kata Purbaya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR di Jakarta Pusat, Kamis 27 November 2025.

Purbaya mengungkapkan keyakinan publik kembali meningkat setelah dirinya memindahkan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun, ditambah Rp76 triliun dana Bank Indonesia (BI) ke perbankan. Kebijakan itu merupakan langkah awal Purbaya usai ditunjuk Presiden Prabowo untuk menggantikan Sri Mulyani pada 8 September lalu.

"Artinya, atas dukungan Komisi XI, restu Pak Presiden (Prabowo Subianto) untuk menaruh uang Rp200 triliun, dan me-manage keuangan kita lebih baik, itu saja sudah bisa men-trigger pertumbuhan ekonomi dan membalik arah ekonomi kita," kata Purbaya.

Menurutnya, kebijakan tersebut menimbulkan momentum pertumbuhan ekonomi yang baru, sehingga masyarakat sudah puas lagi dengan sistem dan kebijakan yang ada. Ia bahkan mengaitkan optimisme publik tersebut dengan potensi meredanya aksi demonstrasi di masa depan.

"Ketika masyarakat puas ke pemerintah seperti sekarang, harusnya demo akan lebih sedikit ke depan," demikian Purbaya.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Tujuh Kader Baru Resmi Masuk PSI, Mayoritas Eks Nasdem

Sabtu, 31 Januari 2026 | 18:11

Penanganan Hukum Tragedi Pesta Pernikahan di Garut Harus Segera Dituntaskan

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:34

Kata Gus Yahya, Dukungan Board of Peace Sesuai Nilai dan Prinsip NU

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:02

Pertamina Bawa Pulang 1 Juta Barel Minyak Mentah dari Aljazair

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:29

Penegakan Hukum Tak Boleh Mengarah Kriminalisasi

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:11

Kementerian Imipas Diminta Investigasi Rutan Labuan Deli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:07

Ekonomi Indonesia 2026: Janji vs Fakta Daya Beli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:21

Gus Yahya: 100 Tahun NU Tak Pernah Berubah Semangat dan Idealismenya!

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:07

Australia Pantau Serius Perkembangan Penyebaran Virus Nipah

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:57

Mundur Massal Pimpinan OJK dan BEI, Ekonom Curiga Tekanan Berat di Pasar Modal

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:52

Selengkapnya