Berita

Ilustrasi Bandara Soekarno-Hatta

Politik

Pemerintah Harus Awasi Kenaikan Tarif Tak Wajar Jelang Nataru

SELASA, 25 NOVEMBER 2025 | 18:29 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi, mengingatkan pemerintah bahwa transportasi publik nasional masih menghadapi masalah serius.

Beberapa masalah yang ada di antaranya kekurangan armada pesawat, kenaikan tarif transportasi darat yang tidak wajar, hingga kesiapan keselamatan penyeberangan laut.

"Jadi memang masih ada kemungkinan isu kenaikan harga tiket pesawat yang gila-gilaan masih akan terjadi pada Nataru kali ini," kata Mori dalam keterangannya, Selasa, 25 November 2025.


Mori menyoroti sektor penerbangan, yang masih kekurangan armada pasca pandemi Covid-19. Pemerintah sebenarnya telah mengucurkan sekitar Rp22 triliun untuk Garuda Indonesia dan Citilink guna pembelian dan perawatan pesawat, namun semua penambahan diprediksi baru rampung pada 2032. 

Di sektor transportasi darat, Mori mengkritik praktik kenaikan tarif yang tidak sesuai aturan tuslah yang telah ditentukan pemerintah. 

“Tuslah resmi hanya 20–30 persen, tapi kenaikannya bisa 100 persen," tandasnya.

Legislator Partai NasDem itu meminta Kementerian Perhubungan mengawasi secara ketat praktik penaikan tarif yang tak wajar tersebut. 

"Operator yang melanggar harus ditindak tegas, termasuk pembatalan izin trayek,” ujarnya.

Sementara itu, transportasi laut dinilai Mori sudah ada perbaikan, khususnya di penyeberangan. Namun, ia menekankan pentingnya pendataan manifest penumpang agar keselamatan benar-benar terjamin. 

“Jika terjadi kecelakaan, kita harus mengetahui nama-nama penumpang dan isi kapal secara lengkap,” tegasnya.

Mori menegaskan bahwa pengawasan ketat dan penerapan aturan disiplin menjadi kunci agar Nataru 2025 berjalan aman, nyaman, dan terhindar dari gejolak harga transportasi yang memberatkan masyarakat.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

Kapolda Metro Buka UKW: Lawan Hoaks, Jaga Jakarta

Selasa, 16 Desember 2025 | 22:11

Aktivis 98 Gandeng PB IDI Salurkan Donasi untuk Korban Banjir Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 21:53

BPK Bongkar Pemborosan Rp12,59 Triliun di Pupuk Indonesia, Penegak Hukum Diminta Usut

Selasa, 16 Desember 2025 | 21:51

Legislator PDIP: Cerita Revolusi Tidak Hanya Tentang Peluru dan Mesiu

Selasa, 16 Desember 2025 | 21:40

Mobil Mitra SPPG Kini Hanya Boleh Sampai Luar Pagar Sekolah

Selasa, 16 Desember 2025 | 21:22

Jangan Jadikan Bencana Alam Ajang Rivalitas dan Bullying Politik

Selasa, 16 Desember 2025 | 21:19

Prabowo Janji Tuntaskan Trans Papua hingga Hadirkan 2.500 SPPG

Selasa, 16 Desember 2025 | 20:54

Trio RRT Harus Berani Masuk Penjara sebagai Risiko Perjuangan

Selasa, 16 Desember 2025 | 20:54

Yaqut Cholil Qoumas Bungkam Usai 8,5 Jam Dicecar KPK

Selasa, 16 Desember 2025 | 20:47

Prabowo Prediksi Indonesia Duduki Ekonomi ke-4 Dunia dalam 15 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 20:45

Selengkapnya