Berita

Ilustrasi Bandara Soekarno-Hatta

Politik

Pemerintah Harus Awasi Kenaikan Tarif Tak Wajar Jelang Nataru

SELASA, 25 NOVEMBER 2025 | 18:29 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi, mengingatkan pemerintah bahwa transportasi publik nasional masih menghadapi masalah serius.

Beberapa masalah yang ada di antaranya kekurangan armada pesawat, kenaikan tarif transportasi darat yang tidak wajar, hingga kesiapan keselamatan penyeberangan laut.

"Jadi memang masih ada kemungkinan isu kenaikan harga tiket pesawat yang gila-gilaan masih akan terjadi pada Nataru kali ini," kata Mori dalam keterangannya, Selasa, 25 November 2025.


Mori menyoroti sektor penerbangan, yang masih kekurangan armada pasca pandemi Covid-19. Pemerintah sebenarnya telah mengucurkan sekitar Rp22 triliun untuk Garuda Indonesia dan Citilink guna pembelian dan perawatan pesawat, namun semua penambahan diprediksi baru rampung pada 2032. 

Di sektor transportasi darat, Mori mengkritik praktik kenaikan tarif yang tidak sesuai aturan tuslah yang telah ditentukan pemerintah. 

“Tuslah resmi hanya 20–30 persen, tapi kenaikannya bisa 100 persen," tandasnya.

Legislator Partai NasDem itu meminta Kementerian Perhubungan mengawasi secara ketat praktik penaikan tarif yang tak wajar tersebut. 

"Operator yang melanggar harus ditindak tegas, termasuk pembatalan izin trayek,” ujarnya.

Sementara itu, transportasi laut dinilai Mori sudah ada perbaikan, khususnya di penyeberangan. Namun, ia menekankan pentingnya pendataan manifest penumpang agar keselamatan benar-benar terjamin. 

“Jika terjadi kecelakaan, kita harus mengetahui nama-nama penumpang dan isi kapal secara lengkap,” tegasnya.

Mori menegaskan bahwa pengawasan ketat dan penerapan aturan disiplin menjadi kunci agar Nataru 2025 berjalan aman, nyaman, dan terhindar dari gejolak harga transportasi yang memberatkan masyarakat.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Proses Hukum Febrie Adriansyah Harus Bebas dari Intervensi Politik

Senin, 13 Juli 2026 | 06:23

Tentara Salib Eropa dalam Penjarahan Konstantinopel 1204

Senin, 13 Juli 2026 | 06:05

PT Japfa Comfeed di Cengkareng Terbakar

Senin, 13 Juli 2026 | 06:03

Timnas Inggris Tak Pernah Masuk Daftar Lawan Lionel Messi

Senin, 13 Juli 2026 | 05:32

Ivan Gunawan Harap Pemerintah Bantu Pembangunan 99 Masjid

Senin, 13 Juli 2026 | 05:23

Mengungkap Skandal Pemerasan Bu Etik

Senin, 13 Juli 2026 | 05:09

Ketahuan, Amplop Baru Dikembalikan?

Senin, 13 Juli 2026 | 05:03

MBG dan KDMP Manifestasi Nyata Pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945

Senin, 13 Juli 2026 | 04:36

Mundurnya Febrie Adriansyah Jadi Pesan Politik Antikorupsi Pemerintahan Prabowo

Senin, 13 Juli 2026 | 04:05

Waspada! Ada Kompromi Kasus Ijazah Jokowi Disetop

Senin, 13 Juli 2026 | 04:02

Selengkapnya