Berita

Ilustrasi Bandara Soekarno-Hatta

Politik

Pemerintah Harus Awasi Kenaikan Tarif Tak Wajar Jelang Nataru

SELASA, 25 NOVEMBER 2025 | 18:29 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi, mengingatkan pemerintah bahwa transportasi publik nasional masih menghadapi masalah serius.

Beberapa masalah yang ada di antaranya kekurangan armada pesawat, kenaikan tarif transportasi darat yang tidak wajar, hingga kesiapan keselamatan penyeberangan laut.

"Jadi memang masih ada kemungkinan isu kenaikan harga tiket pesawat yang gila-gilaan masih akan terjadi pada Nataru kali ini," kata Mori dalam keterangannya, Selasa, 25 November 2025.


Mori menyoroti sektor penerbangan, yang masih kekurangan armada pasca pandemi Covid-19. Pemerintah sebenarnya telah mengucurkan sekitar Rp22 triliun untuk Garuda Indonesia dan Citilink guna pembelian dan perawatan pesawat, namun semua penambahan diprediksi baru rampung pada 2032. 

Di sektor transportasi darat, Mori mengkritik praktik kenaikan tarif yang tidak sesuai aturan tuslah yang telah ditentukan pemerintah. 

“Tuslah resmi hanya 20–30 persen, tapi kenaikannya bisa 100 persen," tandasnya.

Legislator Partai NasDem itu meminta Kementerian Perhubungan mengawasi secara ketat praktik penaikan tarif yang tak wajar tersebut. 

"Operator yang melanggar harus ditindak tegas, termasuk pembatalan izin trayek,” ujarnya.

Sementara itu, transportasi laut dinilai Mori sudah ada perbaikan, khususnya di penyeberangan. Namun, ia menekankan pentingnya pendataan manifest penumpang agar keselamatan benar-benar terjamin. 

“Jika terjadi kecelakaan, kita harus mengetahui nama-nama penumpang dan isi kapal secara lengkap,” tegasnya.

Mori menegaskan bahwa pengawasan ketat dan penerapan aturan disiplin menjadi kunci agar Nataru 2025 berjalan aman, nyaman, dan terhindar dari gejolak harga transportasi yang memberatkan masyarakat.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya