Berita

Ilustrasi Bandara Soekarno-Hatta

Politik

Pemerintah Harus Awasi Kenaikan Tarif Tak Wajar Jelang Nataru

SELASA, 25 NOVEMBER 2025 | 18:29 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi, mengingatkan pemerintah bahwa transportasi publik nasional masih menghadapi masalah serius.

Beberapa masalah yang ada di antaranya kekurangan armada pesawat, kenaikan tarif transportasi darat yang tidak wajar, hingga kesiapan keselamatan penyeberangan laut.

"Jadi memang masih ada kemungkinan isu kenaikan harga tiket pesawat yang gila-gilaan masih akan terjadi pada Nataru kali ini," kata Mori dalam keterangannya, Selasa, 25 November 2025.


Mori menyoroti sektor penerbangan, yang masih kekurangan armada pasca pandemi Covid-19. Pemerintah sebenarnya telah mengucurkan sekitar Rp22 triliun untuk Garuda Indonesia dan Citilink guna pembelian dan perawatan pesawat, namun semua penambahan diprediksi baru rampung pada 2032. 

Di sektor transportasi darat, Mori mengkritik praktik kenaikan tarif yang tidak sesuai aturan tuslah yang telah ditentukan pemerintah. 

“Tuslah resmi hanya 20–30 persen, tapi kenaikannya bisa 100 persen," tandasnya.

Legislator Partai NasDem itu meminta Kementerian Perhubungan mengawasi secara ketat praktik penaikan tarif yang tak wajar tersebut. 

"Operator yang melanggar harus ditindak tegas, termasuk pembatalan izin trayek,” ujarnya.

Sementara itu, transportasi laut dinilai Mori sudah ada perbaikan, khususnya di penyeberangan. Namun, ia menekankan pentingnya pendataan manifest penumpang agar keselamatan benar-benar terjamin. 

“Jika terjadi kecelakaan, kita harus mengetahui nama-nama penumpang dan isi kapal secara lengkap,” tegasnya.

Mori menegaskan bahwa pengawasan ketat dan penerapan aturan disiplin menjadi kunci agar Nataru 2025 berjalan aman, nyaman, dan terhindar dari gejolak harga transportasi yang memberatkan masyarakat.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Dudung Resmi Jabat Menko Polkam, Geser Djamari Chaniago

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:23

Pelantikan Suyudi Momentum Perkuat Profesionalisme Polri

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:20

Kuseryansyah Perlu Jelaskan Absen di Kejagung Terkait Kasus PT Crowde

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:19

Profil Suyudi Ario Seto, Kapolri Baru Pengganti Listyo Sigit

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:18

Harta Menko PMK Sugiono Tembus Rp13,15 Miliar

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:10

Prabowo Lantik Dua Wamenkeu Baru untuk Bantu Suahasil

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:08

7 Kali Reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran, Ini Daftarnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:55

Inflasi Tahunan September 2026 Capai 3,28 Persen, Ini Biang Keroknya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:55

Utang BLBI Lunas, Hak Tagih Negara Rp 110 Triliun Belum Tuntas

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:50

Pulung Agustanto: Pendidikan dan Dunia Usaha Harus Berjalan Seiring

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:46

Selengkapnya