Berita

Ilustrasi Bandara Soekarno-Hatta

Politik

Pemerintah Harus Awasi Kenaikan Tarif Tak Wajar Jelang Nataru

SELASA, 25 NOVEMBER 2025 | 18:29 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi, mengingatkan pemerintah bahwa transportasi publik nasional masih menghadapi masalah serius.

Beberapa masalah yang ada di antaranya kekurangan armada pesawat, kenaikan tarif transportasi darat yang tidak wajar, hingga kesiapan keselamatan penyeberangan laut.

"Jadi memang masih ada kemungkinan isu kenaikan harga tiket pesawat yang gila-gilaan masih akan terjadi pada Nataru kali ini," kata Mori dalam keterangannya, Selasa, 25 November 2025.


Mori menyoroti sektor penerbangan, yang masih kekurangan armada pasca pandemi Covid-19. Pemerintah sebenarnya telah mengucurkan sekitar Rp22 triliun untuk Garuda Indonesia dan Citilink guna pembelian dan perawatan pesawat, namun semua penambahan diprediksi baru rampung pada 2032. 

Di sektor transportasi darat, Mori mengkritik praktik kenaikan tarif yang tidak sesuai aturan tuslah yang telah ditentukan pemerintah. 

“Tuslah resmi hanya 20–30 persen, tapi kenaikannya bisa 100 persen," tandasnya.

Legislator Partai NasDem itu meminta Kementerian Perhubungan mengawasi secara ketat praktik penaikan tarif yang tak wajar tersebut. 

"Operator yang melanggar harus ditindak tegas, termasuk pembatalan izin trayek,” ujarnya.

Sementara itu, transportasi laut dinilai Mori sudah ada perbaikan, khususnya di penyeberangan. Namun, ia menekankan pentingnya pendataan manifest penumpang agar keselamatan benar-benar terjamin. 

“Jika terjadi kecelakaan, kita harus mengetahui nama-nama penumpang dan isi kapal secara lengkap,” tegasnya.

Mori menegaskan bahwa pengawasan ketat dan penerapan aturan disiplin menjadi kunci agar Nataru 2025 berjalan aman, nyaman, dan terhindar dari gejolak harga transportasi yang memberatkan masyarakat.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Suhud Dorong RUU Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha

Jumat, 11 September 2026 | 16:25

KPK Panggil 3 Tersangka Baru Kasus Suap Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

Jumat, 11 September 2026 | 16:19

Trump Sumpah Bareng Pendukung Republik, Ancam yang Tak Nyoblos Masuk Neraka

Jumat, 11 September 2026 | 16:13

Keluarga Dokter Icha Tuntut Tiga Anggota DPRD TTU Tersangka Intimidasi Dipecat

Jumat, 11 September 2026 | 15:58

DPR: Sebelum Batas Waktu, Tim SAR Maksimalkan Upaya Cari Lima Jurnalis di Selat Sunda

Jumat, 11 September 2026 | 15:46

Aljazair Mendadak Putus Hubungan Diplomatik dengan UEA

Jumat, 11 September 2026 | 15:44

Bahlil Tegaskan BUK Migas Belum Diputuskan

Jumat, 11 September 2026 | 15:00

Jejak Korupsi Rejang Lebong Merambah ke Bengkulu, Kini Giliran Ketua DPRD Herimanto Diperiksa

Jumat, 11 September 2026 | 14:54

Kemenhaj Rilis Peserta CAT PPIH 2027 Gelombang 2

Jumat, 11 September 2026 | 14:46

Kemenhut Bakal Tindaklanjuti Temuan Lima Bayi Orangutan di India

Jumat, 11 September 2026 | 14:35

Selengkapnya