Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno. (Foto: Tim Eddy Soeparno)
Krisis iklim telah menjadi ancaman yang nyata terhadap fondasi ekonomi Indonesia. Berbagai data terbaru menunjukkan bahwa dampak perubahan iklim tidak lagi bersifat jangka panjang, melainkan berpotensi mengganggu target pertumbuhan ekonomi ke depannya.
Hal itu dipaparkan Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno saat menjadi Pembicara Kunci Center For Strategic and International Studies (CSIS) dengan format Capacity Building bertajuk "Lanskap Kebijakan Perubahan Iklim di Indonesia" di Jakarta.
Disampaikan Eddy Soeparno, pertumbuhan PDB Indonesia dapat menurun lebih dari satu persen pada 2030 akibat tingginya frekuensi bencana terkait iklim, dan bahkan berpotensi menurun hingga hampir tujuh persen pada 2060 apabila temperatur global meningkat sampai tiga derajat.
“Fenomena banjir ekstrem di Bali, banjir rob di Semarang, serta semakin cepatnya pencairan gletser Puncak Jaya Papua yang diproyeksikan hilang sepenuhnya pada 2026 menjadi peringatan keras bahwa Indonesia tidak dapat menunda agenda ketahanan energi dan ketahanan iklim,” ujar Eddy, Selasa 25 November 2025.
Eddy menekankan, Indonesia memiliki modal alam yang luar biasa besar untuk menghadapi krisis iklim dan sekaligus memanfaatkannya sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Hutan tropis, kawasan gambut, dan mangrove Indonesia merupakan salah satu penyerap karbon terbesar di dunia.
“Sinergi antara solusi berbasis alam dan solusi rekayasa teknologi menjadi pilar penting dalam membangun ekonomi rendah karbon yang kompetitif, sekaligus membuka jalan bagi investasi hijau berskala besar,” tuturnya.
Wakil Ketua Umum PAN ini juga menyampaikan saat ini terus berupaya memperjuangkan Rancangan Undang-undang pro iklim, di antaranya RUU Energi Baru dan Terbarukan dan juga RUU Pengelolaan Perubahan Iklim.
Eddy menegaskan, salah satu klausul yang sedang diupayakan dalam RUU Pengelolaan Perubahan Iklim adalah memberikan insentif untuk daerah-daerah yang berkomitmen dan konsisten untuk mencegah dampak krisis iklim.
“Saya yakin, insentif dalam bentuk pembiayaan maupun bantuan pembangunan akan menjadi motivasi yang baik bagi kepala daerah maupun jajarannya untuk berkolaborasi dalam menyelamatkan lingkungan,” demikian Eddy.
