Logo PBNU. (Foto: RMOL/Abdul Rouf)
Tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) Nadirsyah Hosen menilai dinamika internal yang terjadi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) belakangan ini memperlihatkan rapuhnya struktur kepemimpinan jam’iyyah ketika garis komando tidak berjalan secara tegas.
Ia menyoroti dualisme legitimasi antara Rais ‘Aam dan Ketua Umum yang sama-sama dipilih melalui Muktamar, sehingga menghambat roda organisasi hingga berbulan-bulan.
“Situasi ini menunjukkan perlunya penyederhanaan NU,” ujarnya sebagaimana dikutip dari laman Instagram pribadinya, Selasa, 25 November 2025.
Nadir mengusulkan agar Muktamar mendatang mengevaluasi mekanisme pemilihan pimpinan. Menurutnya, cukup Rais ‘Aam yang dipilih langsung oleh Muktamar, sementara Ketua Umum ditunjuk oleh Rais ‘Aam terpilih.
Nadir mengusulkan agar Muktamar mendatang mengevaluasi mekanisme pemilihan pimpinan. Menurutnya, cukup Rais ‘Aam yang dipilih langsung oleh Muktamar, sementara Ketua Umum ditunjuk oleh Rais ‘Aam terpilih.
“Dengan model ini, tidak ada lagi dua figur yang sama-sama merasa dipilih Muktamar. Konsolidasi Syuriyah dan Tanfidziyah menjadi lebih stabil karena Ketua Umum berangkat dari amanah Rais ‘Aam, bukan menjadi kutub tandingan,” jelasnya.
Ia menegaskan, NU harus kembali berdiri pada hikmah tatanan ulama, bukan dinamika perebutan pengaruh yang dapat menggerus marwah organisasi.
Di luar persoalan struktur, Nadir menekankan pentingnya kemandirian ekonomi. Hal itu, katanya, dimulai dari pembenahan paling dasar dan simbolis: penyelenggaraan Muktamar.
Ia menyerukan agar Muktamar NU kembali sederhana dan bersahaja, tanpa ketergantungan pada bantuan pihak luar. “Tidak perlu tiket, tidak perlu sangu, tidak perlu fasilitas mewah?"apalagi charter pesawat. Semua itu hanya menimbulkan loyalitas pragmatis dan kooptasi kepentingan,” ujar Nadir.
Menurutnya, delegasi dari PWNU, PCNU, maupun PCINU sebaiknya hadir dengan biaya urunan internal masing-masing. Muktamar harus menjadi forum musyawarah agama, bukan panggung kampanye kandidat atau arena kontestasi berbiaya tinggi.
“Jika Muktamar bersih dari ongkos politik, kita dapat memilih pemimpin yang memang layak, bukan yang paling mampu menutupi biaya,” tegasnya.
Nadir mengingatkan bahwa NU tumbuh dari kultur kesederhanaan para kiai kampung: mengajar, mengayomi, dan membimbing umat tanpa glamor dan transaksi. Karena itu, ia menilai upaya menyederhanakan NU merupakan langkah untuk mengembalikan jam’iyyah ke nilai-nilai awalnya.
“Dengan struktur yang jelas, manajemen rapi, ekonomi mandiri, dan Muktamar yang suci dari kepentingan pragmatis, NU dapat kembali pulih dan berjalan memberi arah bagi jama’ah,” katanya.
Ia menambahkan bahwa NU memiliki posisi terlalu besar untuk dibiarkan berlarut dalam kekisruhan. “NU terlalu mulia untuk diseret kepentingan jangka pendek. Menyederhanakan NU bukan kemunduran, justru itulah jalan untuk melangkah maju,” tutup Nadir.
