Berita

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Johannesburg, Afrika Selatan (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Dunia

RI Minta G20 Tempatkan Isu Kemanusiaan di Pusat Tata Kelola Global

MINGGU, 23 NOVEMBER 2025 | 14:30 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Di tengah memburuknya berbagai krisis global, Indonesia menyerukan agar G20 mengambil peran lebih besar dalam menempatkan kemanusiaan sebagai pusat tata kelola global.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers, mengutip pidato Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka di KTT G20
Johannesburg, Afrika Selatan, Sabtu waktu setempat, 22 November 2025. 

Airlangga menyebut dalam kesempatan itu, Wapres menyoroti rangkaian bencana alam serta krisis di berbagai belahan dunia, termasuk konflik kemanusiaan dari Palestina hingga Ukraina yang menegaskan bahwa sebagian bencana merupakan akibat ulah manusia.

Airlangga menyebut dalam kesempatan itu, Wapres menyoroti rangkaian bencana alam serta krisis di berbagai belahan dunia, termasuk konflik kemanusiaan dari Palestina hingga Ukraina yang menegaskan bahwa sebagian bencana merupakan akibat ulah manusia.

“Bapak Wakil Presiden menggarisbawahi bahwa bencana tidak hanya bersifat alamiah. Sebagian merupakan akibat perbuatan manusia. Kita melihat hal itu terjadi di Gaza, Ukraina, Sudan, Sahel, dan banyak kawasan lain," kata Menko Airlangga. 

Untuk itu Indonesia mendorong agar G20 memperkuat komitmennya dalam menjadikan kemanusiaan sebagai pusat tata kelola global

"Situasi ini menegaskan perlunya menempatkan kemanusiaan di pusat tata kelola global serta mendorong G20 mengambil peran keteladanan,” ujarnya.

Terkait risiko bencana alam, Gibran menekankan pentingnya penguatan mitigasi. Indonesia sebagai negara kepulauan yang berada di kawasan rawan bencana di lingkar Asia Pasifik memandang strategi pengurangan risiko sebagai elemen penting pembangunan nasional.

Gibran juga disebut menyoroti perlunya pertumbuhan ekonomi global yang kuat, adil, dan inklusif. Ia menilai akses pembiayaan internasional harus lebih mudah, dapat diprediksi, dan setara, terutama bagi negara-negara berkembang. 

Langkah-langkah seperti penghapusan utang, pembiayaan inovatif, pembiayaan campuran, dan transisi hijau disebut sebagai opsi yang perlu diperkuat.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Terbuka Peluang Duetkan Pramono-AHY di 2029

Jumat, 11 September 2026 | 06:21

Komnas Palestina Salurkan 300.000 Liter Air Bersih ke Gaza

Jumat, 11 September 2026 | 06:08

Buku 'Islam Ala Prabowo' Bukan Produk MUI

Jumat, 11 September 2026 | 05:31

Tak Ada Alasan MK Menolak Gugatan Denny Indrayana Cs

Jumat, 11 September 2026 | 05:14

Kemenhaj Tutup Celah Jual Beli Antrean Haji Khusus

Jumat, 11 September 2026 | 05:04

Tiket Termurah Persija vs Persib Rp150 Ribu, Termahal Rp1,5 Juta

Jumat, 11 September 2026 | 04:24

Pansus Papua DPD RI Harus Bongkar Akar Konflik

Jumat, 11 September 2026 | 04:00

Perampasan Aset: Keharusan Hukum vs Kecemasan Publik

Jumat, 11 September 2026 | 03:39

Kudu Yakin Persib Libas Persija 2-0

Jumat, 11 September 2026 | 03:18

Terima Aspirasi Buruh

Jumat, 11 September 2026 | 03:00

Selengkapnya