Berita

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Johannesburg, Afrika Selatan (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Dunia

RI Minta G20 Tempatkan Isu Kemanusiaan di Pusat Tata Kelola Global

MINGGU, 23 NOVEMBER 2025 | 14:30 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Di tengah memburuknya berbagai krisis global, Indonesia menyerukan agar G20 mengambil peran lebih besar dalam menempatkan kemanusiaan sebagai pusat tata kelola global.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers, mengutip pidato Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka di KTT G20
Johannesburg, Afrika Selatan, Sabtu waktu setempat, 22 November 2025. 

Airlangga menyebut dalam kesempatan itu, Wapres menyoroti rangkaian bencana alam serta krisis di berbagai belahan dunia, termasuk konflik kemanusiaan dari Palestina hingga Ukraina yang menegaskan bahwa sebagian bencana merupakan akibat ulah manusia.

Airlangga menyebut dalam kesempatan itu, Wapres menyoroti rangkaian bencana alam serta krisis di berbagai belahan dunia, termasuk konflik kemanusiaan dari Palestina hingga Ukraina yang menegaskan bahwa sebagian bencana merupakan akibat ulah manusia.

“Bapak Wakil Presiden menggarisbawahi bahwa bencana tidak hanya bersifat alamiah. Sebagian merupakan akibat perbuatan manusia. Kita melihat hal itu terjadi di Gaza, Ukraina, Sudan, Sahel, dan banyak kawasan lain," kata Menko Airlangga. 

Untuk itu Indonesia mendorong agar G20 memperkuat komitmennya dalam menjadikan kemanusiaan sebagai pusat tata kelola global

"Situasi ini menegaskan perlunya menempatkan kemanusiaan di pusat tata kelola global serta mendorong G20 mengambil peran keteladanan,” ujarnya.

Terkait risiko bencana alam, Gibran menekankan pentingnya penguatan mitigasi. Indonesia sebagai negara kepulauan yang berada di kawasan rawan bencana di lingkar Asia Pasifik memandang strategi pengurangan risiko sebagai elemen penting pembangunan nasional.

Gibran juga disebut menyoroti perlunya pertumbuhan ekonomi global yang kuat, adil, dan inklusif. Ia menilai akses pembiayaan internasional harus lebih mudah, dapat diprediksi, dan setara, terutama bagi negara-negara berkembang. 

Langkah-langkah seperti penghapusan utang, pembiayaan inovatif, pembiayaan campuran, dan transisi hijau disebut sebagai opsi yang perlu diperkuat.

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

UPDATE

Menag Sampaikan Salam Presiden Prabowo kepada Peserta Zikir dan Doa Kebangsaan

Sabtu, 01 Agustus 2026 | 20:09

Jelang Zikir dan Doa Kebangsaan, Puluhan Ribu Umat Mulai Padati Kawasan Monas

Sabtu, 01 Agustus 2026 | 19:48

Poros Tengah NU: Jalan Pemersatu, Menjaga Marwah, dan Kedaulatan Jam’iyah

Sabtu, 01 Agustus 2026 | 18:50

Tim 9 Geledah Rumah Febrie Adriansyah di Kebayoran Baru

Sabtu, 01 Agustus 2026 | 17:47

Tak Sekadar Bendungan, Menteri Dody Punya Rencana Matang Tangkal Kekeringan

Sabtu, 01 Agustus 2026 | 17:23

Azis Husaini Resmi Menjadi Nahkoda Baru RMOL.ID, Media Ekonomi dan Politik

Sabtu, 01 Agustus 2026 | 16:43

Brigade Pangan KAMMI Bersambut Sambas Dukung PM-AAS

Sabtu, 01 Agustus 2026 | 16:29

Warga Kupang: Terima Kasih Pak Jokowi!

Sabtu, 01 Agustus 2026 | 15:49

Korupsi Masih jadi Tantangan Terbesar Demokrasi Indonesia

Sabtu, 01 Agustus 2026 | 15:07

Garuda Indonesia Pertahankan Kendali GMF di Tengah Kuasi Reorganisasi

Sabtu, 01 Agustus 2026 | 14:56

Selengkapnya