Berita

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Johannesburg, Afrika Selatan (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Global

RI Minta G20 Tempatkan Isu Kemanusiaan di Pusat Tata Kelola Global

MINGGU, 23 NOVEMBER 2025 | 14:30 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Di tengah memburuknya berbagai krisis global, Indonesia menyerukan agar G20 mengambil peran lebih besar dalam menempatkan kemanusiaan sebagai pusat tata kelola global.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers, mengutip pidato Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka di KTT G20
Johannesburg, Afrika Selatan, Sabtu waktu setempat, 22 November 2025. 

Airlangga menyebut dalam kesempatan itu, Wapres menyoroti rangkaian bencana alam serta krisis di berbagai belahan dunia, termasuk konflik kemanusiaan dari Palestina hingga Ukraina yang menegaskan bahwa sebagian bencana merupakan akibat ulah manusia.

Airlangga menyebut dalam kesempatan itu, Wapres menyoroti rangkaian bencana alam serta krisis di berbagai belahan dunia, termasuk konflik kemanusiaan dari Palestina hingga Ukraina yang menegaskan bahwa sebagian bencana merupakan akibat ulah manusia.

“Bapak Wakil Presiden menggarisbawahi bahwa bencana tidak hanya bersifat alamiah. Sebagian merupakan akibat perbuatan manusia. Kita melihat hal itu terjadi di Gaza, Ukraina, Sudan, Sahel, dan banyak kawasan lain," kata Menko Airlangga. 

Untuk itu Indonesia mendorong agar G20 memperkuat komitmennya dalam menjadikan kemanusiaan sebagai pusat tata kelola global

"Situasi ini menegaskan perlunya menempatkan kemanusiaan di pusat tata kelola global serta mendorong G20 mengambil peran keteladanan,” ujarnya.

Terkait risiko bencana alam, Gibran menekankan pentingnya penguatan mitigasi. Indonesia sebagai negara kepulauan yang berada di kawasan rawan bencana di lingkar Asia Pasifik memandang strategi pengurangan risiko sebagai elemen penting pembangunan nasional.

Gibran juga disebut menyoroti perlunya pertumbuhan ekonomi global yang kuat, adil, dan inklusif. Ia menilai akses pembiayaan internasional harus lebih mudah, dapat diprediksi, dan setara, terutama bagi negara-negara berkembang. 

Langkah-langkah seperti penghapusan utang, pembiayaan inovatif, pembiayaan campuran, dan transisi hijau disebut sebagai opsi yang perlu diperkuat.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

IHSG Terkoreksi 11 Poin di Sesi I

Rabu, 11 November 2026 | 12:30

Cara Dapat Tiket Gratis Museum dan Cagar Budaya Spesial 11 11

Rabu, 11 November 2026 | 12:29

Gibran Gugat PTUN, Legislator NasDem: Tak Ada Langkah Lain Selain Mundur atau Dimundurkan!

Rabu, 11 November 2026 | 12:17

Pertamina Perkuat Kemitraan Strategis untuk Transisi dan Ketahanan Energi ASEAN

Rabu, 11 November 2026 | 12:16

Indonesia-Jepang Perkuat Kerja Sama Karbon Kehutanan melalui JCM

Rabu, 11 November 2026 | 12:03

Gibran Fight di PTUN, Demokrat Tegaskan Proses Pemakzulan di DPR Tetap Jalan

Rabu, 11 November 2026 | 11:57

Bawa Solusi ke COP31, PLN Tunjukkan Aksi Nyata Transisi Energi Nasional

Rabu, 11 November 2026 | 11:52

Operasionalisasi Koperasi Kelurahan Merah Putih di Jakarta Dikebut

Rabu, 11 November 2026 | 11:47

Hercules Sebut Summarecon Perusak Hukum Indonesia, Tuding Ubah SHM 65 Hektare Jadi HGB

Rabu, 11 November 2026 | 11:47

Puan Disebut Berpeluang Jadi Wapres, Saham Afiliasi Happy Hapsoro Menguat

Rabu, 11 November 2026 | 11:36

Selengkapnya