Berita

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Johannesburg, Afrika Selatan (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Dunia

RI Minta G20 Tempatkan Isu Kemanusiaan di Pusat Tata Kelola Global

MINGGU, 23 NOVEMBER 2025 | 14:30 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Di tengah memburuknya berbagai krisis global, Indonesia menyerukan agar G20 mengambil peran lebih besar dalam menempatkan kemanusiaan sebagai pusat tata kelola global.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers, mengutip pidato Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka di KTT G20
Johannesburg, Afrika Selatan, Sabtu waktu setempat, 22 November 2025. 

Airlangga menyebut dalam kesempatan itu, Wapres menyoroti rangkaian bencana alam serta krisis di berbagai belahan dunia, termasuk konflik kemanusiaan dari Palestina hingga Ukraina yang menegaskan bahwa sebagian bencana merupakan akibat ulah manusia.

Airlangga menyebut dalam kesempatan itu, Wapres menyoroti rangkaian bencana alam serta krisis di berbagai belahan dunia, termasuk konflik kemanusiaan dari Palestina hingga Ukraina yang menegaskan bahwa sebagian bencana merupakan akibat ulah manusia.

“Bapak Wakil Presiden menggarisbawahi bahwa bencana tidak hanya bersifat alamiah. Sebagian merupakan akibat perbuatan manusia. Kita melihat hal itu terjadi di Gaza, Ukraina, Sudan, Sahel, dan banyak kawasan lain," kata Menko Airlangga. 

Untuk itu Indonesia mendorong agar G20 memperkuat komitmennya dalam menjadikan kemanusiaan sebagai pusat tata kelola global

"Situasi ini menegaskan perlunya menempatkan kemanusiaan di pusat tata kelola global serta mendorong G20 mengambil peran keteladanan,” ujarnya.

Terkait risiko bencana alam, Gibran menekankan pentingnya penguatan mitigasi. Indonesia sebagai negara kepulauan yang berada di kawasan rawan bencana di lingkar Asia Pasifik memandang strategi pengurangan risiko sebagai elemen penting pembangunan nasional.

Gibran juga disebut menyoroti perlunya pertumbuhan ekonomi global yang kuat, adil, dan inklusif. Ia menilai akses pembiayaan internasional harus lebih mudah, dapat diprediksi, dan setara, terutama bagi negara-negara berkembang. 

Langkah-langkah seperti penghapusan utang, pembiayaan inovatif, pembiayaan campuran, dan transisi hijau disebut sebagai opsi yang perlu diperkuat.

Populer

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

Mudik Gratis 2026 Pemprov Jabar, Berikut Rute dan Cara Daftarnya

Sabtu, 21 Februari 2026 | 14:13

DPR Komitmen Kawal Pelaksanaan MBG Selama Ramadan

Sabtu, 21 Februari 2026 | 13:32

Harga Minyak Bertahan di Level Tertinggi Enam Bulan, Dibayangi Ketegangan AS-Iran

Sabtu, 21 Februari 2026 | 13:21

DPR Soroti Impor Pickup Kopdes Merah Putih

Sabtu, 21 Februari 2026 | 12:58

Prabowo Temui 12 Raksasa Investasi Global: “Indonesia Tak Lagi Tidur”

Sabtu, 21 Februari 2026 | 12:49

DPR Tegaskan LPDP Harus Tegakkan Kontrak di Tengah Polemik “Cukup Saya WNI, Anak Jangan”

Sabtu, 21 Februari 2026 | 12:26

Pemerintah Inggris Siap Hapus Andrew dari Daftar Pewaris Takhta

Sabtu, 21 Februari 2026 | 12:14

Kemenag: Tidak Ada Kebijakan Zakat untuk MBG

Sabtu, 21 Februari 2026 | 12:04

Korban Banjir Lebak Gedong Masih di Huntara, DPR Desak Aksi Nyata Pemerintah

Sabtu, 21 Februari 2026 | 11:25

Norwegia Masih Kuat di Posisi Puncak Olimpiade, Amerika Salip Tuan Rumah

Sabtu, 21 Februari 2026 | 11:13

Selengkapnya