Berita

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Johannesburg, Afrika Selatan (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Dunia

RI Minta G20 Tempatkan Isu Kemanusiaan di Pusat Tata Kelola Global

MINGGU, 23 NOVEMBER 2025 | 14:30 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Di tengah memburuknya berbagai krisis global, Indonesia menyerukan agar G20 mengambil peran lebih besar dalam menempatkan kemanusiaan sebagai pusat tata kelola global.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers, mengutip pidato Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka di KTT G20
Johannesburg, Afrika Selatan, Sabtu waktu setempat, 22 November 2025. 

Airlangga menyebut dalam kesempatan itu, Wapres menyoroti rangkaian bencana alam serta krisis di berbagai belahan dunia, termasuk konflik kemanusiaan dari Palestina hingga Ukraina yang menegaskan bahwa sebagian bencana merupakan akibat ulah manusia.

Airlangga menyebut dalam kesempatan itu, Wapres menyoroti rangkaian bencana alam serta krisis di berbagai belahan dunia, termasuk konflik kemanusiaan dari Palestina hingga Ukraina yang menegaskan bahwa sebagian bencana merupakan akibat ulah manusia.

“Bapak Wakil Presiden menggarisbawahi bahwa bencana tidak hanya bersifat alamiah. Sebagian merupakan akibat perbuatan manusia. Kita melihat hal itu terjadi di Gaza, Ukraina, Sudan, Sahel, dan banyak kawasan lain," kata Menko Airlangga. 

Untuk itu Indonesia mendorong agar G20 memperkuat komitmennya dalam menjadikan kemanusiaan sebagai pusat tata kelola global

"Situasi ini menegaskan perlunya menempatkan kemanusiaan di pusat tata kelola global serta mendorong G20 mengambil peran keteladanan,” ujarnya.

Terkait risiko bencana alam, Gibran menekankan pentingnya penguatan mitigasi. Indonesia sebagai negara kepulauan yang berada di kawasan rawan bencana di lingkar Asia Pasifik memandang strategi pengurangan risiko sebagai elemen penting pembangunan nasional.

Gibran juga disebut menyoroti perlunya pertumbuhan ekonomi global yang kuat, adil, dan inklusif. Ia menilai akses pembiayaan internasional harus lebih mudah, dapat diprediksi, dan setara, terutama bagi negara-negara berkembang. 

Langkah-langkah seperti penghapusan utang, pembiayaan inovatif, pembiayaan campuran, dan transisi hijau disebut sebagai opsi yang perlu diperkuat.

Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

Harga Tiket Pesawat Kembali Tidak Masuk Akal

Selasa, 03 Maret 2026 | 03:51

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Fahira Idris Dukung Pelarangan Medsos Buat Anak di Bawah 16 Tahun

Minggu, 08 Maret 2026 | 01:58

UPDATE

Prabowo Desak Bos Batu Bara dan Sawit Dahulukan Pasar Domestik

Sabtu, 14 Maret 2026 | 00:10

Polisi Harus Ungkap Pelaku Serangan Brutal terhadap Aktivis KontraS

Sabtu, 14 Maret 2026 | 00:10

Aparat Diminta Gercep Usut Penyiraman Air Keras terhadap Pembela HAM

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:55

Prabowo Ingatkan Pejabat: Open House Lebaran Jangan Terlalu Mewah

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:55

Bahlil Tepis Isu Batu Bara PLTU Menipis, Stok Rata-rata Masih 14 Hari

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:38

Purbaya Lapor Prabowo Banyak Ekonom Aneh yang Sebut RI Resesi

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:32

Kekerasan Terhadap Pembela HAM Ancaman Nyata bagi Demokrasi

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:12

Setengah Penduduk RI Diperkirakan Mudik Lebaran 2026

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:07

Mentan: Cadangan Beras Hampir Lima Juta Ton, Cukup Hingga Akhir Tahun

Jumat, 13 Maret 2026 | 22:48

Komisi III DPR Minta Dalang Penyerangan Air Keras Aktivis KontraS Dibongkar

Jumat, 13 Maret 2026 | 22:32

Selengkapnya