Berita

Taman Margasatwa Ragunan (TMR) di Jakarta Selatan. (Foto: Istimewa)

Publika

Ragunan Harus Naik Kelas

MINGGU, 23 NOVEMBER 2025 | 06:06 WIB

TEMUAN terbaru Animal Defenders Indonesia dalam inspeksi langsung ke Taman Margasatwa Ragunan (TMR) seharusnya menjadi alarm keras bagi publik, pemerintah, dan pengelola. 

Ragunan bukan sekadar ikon wisata keluarga di Jakarta. Ragunan adalah lembaga konservasi yang memegang mandat moral, ekologis, dan ilmiah. Karena itu, kondisi satwa di dalamnya bukan hanya urusan internal, tetapi menyangkut standar peradaban kota ini dalam memperlakukan makhluk hidup.

Laporan tersebut menegaskan satu hal yang selama ini sering ditutup-tutupi oleh retorika pembangunan: banyak kandang di Ragunan sudah tidak layak bagi kesejahteraan satwa masa kini. 


Beberapa hewan -- mulai dari trenggiling, landak, beruang madu, hingga harimau sumatera -- terjebak dalam ruang yang terlalu sempit dan miskin stimulasi. Enrichment yang seharusnya menjadi unsur vital untuk mencegah kebosanan, mengurangi stres, dan menstimulasi naluri alami, tampak absen atau sangat minim.

Dalam dunia konservasi modern, ini bukan persoalan sepele. Kandang sempit tanpa stimulasi sama saja dengan menyabotase kesejahteraan mental satwa. Perilaku circling yang teramati pada beberapa satwa merupakan salah satu gejala paling gamblang dari zoo stress, sebuah bentuk penderitaan akibat frustrasi jangka panjang. Satwa bergerak repetitif bukan karena “kebiasaan”, tetapi karena kondisi psikologis yang tertekan dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Dan fakta bahwa penyebab utamanya bukan SDM, tetapi infrastruktur yang usang, menunjukkan akar persoalan ada pada kebijakan dan prioritas anggaran. Ragunan yang sudah berdiri lebih dari satu abad memerlukan restrukturisasi fisik besar-besaran, bukan tambal sulam kecil-kecilan yang dilakukan selama ini. 

Kandang-kandang era 1970–1980 tidak lagi kompatibel dengan prinsip konservasi abad ke-21. Kebun binatang dunia kini berpindah dari sekadar “memajang satwa” ke paradigma habitat-based zoo, di mana ruang jelajah diperluas, lingkungan dirancang menyerupai habitat asli, dan satwa dilibatkan dalam aktivitas harian yang menstimulasi naluri alaminya.

Pertanyaannya: mengapa transformasi seperti itu tak kunjung terjadi di Ragunan?

Jawabannya menyentuh persoalan yang lebih struktural. Investasi pada infrastruktur konservasi selama bertahun-tahun tidak menjadi prioritas pemerintah daerah. 

Ragunan masih diperlakukan sebagai fasilitas wisata murah meriah, bukan pusat konservasi dengan standar ilmiah. Ketika tarif masuk dipatok sangat rendah, konsekuensi logisnya adalah minimnya kemampuan investasi jangka panjang. Cheap ticket, cheap development. Harga yang dibayar? Satwa yang hidup dalam tekanan dan habitat yang tidak berkembang.

Sudah saatnya kita bicara jujur: Jakarta membutuhkan kebun binatang baru dengan standar baru, atau pembaruan total Ragunan hingga fondasi paling dalam. Bukan sekadar renovasi pagar dan pengecatan, tetapi re-desain habitat, perluasan ruang jelajah, pembangunan fasilitas enrichment center, hingga peningkatan anggaran pakan berkualitas dan kesehatan satwa.

Modernisasi Ragunan bukan proyek estetika -- ini adalah mandat etis. Sebuah kota megapolitan yang mengklaim diri modern tidak bisa membiarkan satwa endemik seperti harimau sumatera dan beruang madu hidup dalam tekanan psikologis karena fasilitas konservasinya tertinggal puluhan tahun.

Temuan Animal Defenders Indonesia harus menjadi momentum koreksi total. Jika kebun binatang modern di Eropa dan Asia bisa menjadi pusat riset, rehabilitasi, dan edukasi, Jakarta seharusnya mampu melakukan hal yang sama. Kesejahteraan satwa adalah ukuran moralitas publik. Dan hari ini, melalui kondisi Ragunan, ukuran itu tampak menurun.

Saatnya DKI Jakarta memilih: melanjutkan pola lama yang membiarkan satwa hidup dalam “museum hidup”, atau melakukan lompatan modernisasi yang menjadikan Ragunan benar-benar layak disebut lembaga konservasi. Kota ini tidak kekurangan sumber daya -- yang kurang adalah keberanian untuk memprioritaskan mereka yang tidak bisa bersuara.

Mereka yang ada di balik jeruji kandang itu menunggu keputusan kita.

Agung Nugroho 
Direktur Jakarta Institute 

Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

Purbaya Santai Tanggapi Risiko Pencucian Uang di Patriot Bond: Bisa Dipakai untuk Bangun Ekonomi

Selasa, 23 Juni 2026 | 16:16

7 Cara Mencegah ISPA saat Musim Kemarau

Selasa, 23 Juni 2026 | 16:10

ITDC Buka Suara soal Laporan Dugaan Korupsi PPK Mandalika ke KPK

Selasa, 23 Juni 2026 | 16:07

Nadiem Apresiasi Mahasiswa yang Turun ke Jalan

Selasa, 23 Juni 2026 | 16:04

Usulan Penderita TB Jadi Penerima MBG Harus Dikaji Matang

Selasa, 23 Juni 2026 | 16:01

Kemenkeu Belum Berminat Miliki Saham BEI

Selasa, 23 Juni 2026 | 15:59

Tiga Pejabat Bea Cukai Segera Diadili Gegara Terima Suap dan Gratifikasi Rp71 Miliar

Selasa, 23 Juni 2026 | 15:53

Update Harga iPhone Terbaru di Indonesia 22 Juni 2026

Selasa, 23 Juni 2026 | 15:49

Kuasa Hukum Sulaiman Minta Komnas HAM Awasi Dugaan Kriminalisasi

Selasa, 23 Juni 2026 | 15:45

Joko Anwar Umumkan Pengabdi Setan 3 Akan Tayang 2027

Selasa, 23 Juni 2026 | 15:32

Selengkapnya