Berita

Gerakan gotong royong bertajuk “Warga Peduli Warga”. (Foto: Istimewa)

Nusantara

Gotong Royong Mengalir, Aktivis Gandeng BUMN Bagikan Ribuan Paket Sembako

SABTU, 22 NOVEMBER 2025 | 21:52 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Gerakan gotong royong bertajuk “Warga Peduli Warga”, sebuah program pembagian paket sembako kepada masyarakat serta para driver ojek online berlanjut Sukoharjo, Jawa Tengah. 

Program ini terlaksana melalui kolaborasi Aktivis 98 Resolution Network dengan perusahaan BUMN Hutama Karya, sebagai bagian dari pelaksanaan komitmen perusahaan dalam Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Kegiatan berlangsung di Dukuh Keden RT 3 RW 7, Kelurahan Dalangan, Kecamatan Tawangsari, serta di Balai Desa Pabelan, Sukoharjo, 


Wigit Bagoes Prabowo, perwakilan Aktivis 98 Resolution Network, mengatakan program ini melibatkan berbagai elemen dari sektor BUMN hingga swasta, selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“Presiden Prabowo saat ini sudah berada di jalur yang benar menuju kemakmuran rakyat. Namun dalam proses penataan ini, pelayanan dan komunikasi kepada masyarakat harus terus diperkuat,” ujar Wigit dalam keterangan tertulis, Sabtu 22 November 2025.

Sebagai bagian dari kontribusinya kepada masyarakat, Hutama Karya saat ini juga tengah menjalankan Proyek Irigasi Inpres di enam kabupaten di Jawa Tengah, meliputi Sukoharjo, Boyolali, Klaten, Wonogiri, Sragen, dan Karanganyar. 

Proyek ini menjadi elemen kunci dalam mendukung ketahanan pangan nasional, dengan menghadirkan infrastruktur irigasi yang memperkuat produktivitas pertanian rakyat.

Melalui keikutsertaan dalam program “Warga Peduli Warga”, Hutama Karya memperluas implementasi TJSL, tidak hanya melalui pembangunan fisik, namun juga melalui intervensi sosial yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. 

Dukungan sembako ini menjadi bagian dari upaya perusahaan memastikan bahwa aktivitas pembangunan yang dilakukan menghadirkan dampak ekonomi dan sosial yang berimbang.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya