Kilang dan Ketahanan Energi: Saatnya Pemerintah Tentukan Arah

Masa depan pengembangan kilang dinilai sangat bergantung pada kejelasan arah kebijakan pemerintah. Meski Indonesia sudah memiliki bauran energi yang disepakati, implementasinya dinilai belum tegas.

Wakil Ketua Komisi VII DPR, Sugeng Suparwoto, menilai pengembangan kilang tak bisa dilepaskan dari persoalan konsumsi BBM yang terus meningkat. Menurutnya, tanpa kebijakan pengendalian yang jelas, kenaikan penggunaan BBM akan terus mengikuti pertumbuhan kendaraan. Sementara adopsi kendaraan listrik baru naik sekitar 12 persen per tahun, masih jauh tertinggal dari pertambahan kendaraan berbahan bakar minyak.

“Kalau sudah merumuskan bauran energi, sudah fix, lalu tentukan pemenuhannya dengan cara apa, misalnya apakah minyak kita biarkan seperti hari ini? Pemakaian BBM linear dengan pertambahan mobil tanpa ada pengendalian. Sekarang ada Electric Vehicle (EV) dengan insentif. Tapi antara pertambahan mobil EV dan kendaraan BBM tidak seimbang. EV baru 12 persen per tahun. artinya kendaraan BBM tetap naik lebih tinggi dari EV,” jelas Sugeng di Jakarta, dikutip redaksi Sabtu 22 November 2025. 

Sugeng mengingatkan bahwa mandat perluasan kapasitas kilang selama ini berada di tangan Pertamina. Namun pemerintah tetap harus memberi arah strategis yang konsisten. Roadmap kilang sebenarnya telah disiapkan sejak lama, tetapi berbagai dinamika global dan pandemi membuat pelaksanaannya tersendat. Kini keputusan tegas dibutuhkan agar ketahanan energi tak terus bergantung pada impor.

Ia juga menekankan pentingnya peningkatan fleksibilitas kilang agar Indonesia tidak hanya mengandalkan satu jenis minyak mentah. 

Pertamina saat ini menggarap proyek RDMP yang meliputi revitalisasi kilang Balikpapan, Balongan, Cilacap, Dumai, dan Plaju. 

Kilang Balikpapan menjadi proyek terbesar, dengan target peningkatan kapasitas dari 260.000 menjadi 360.000 barel per hari pada akhir tahun. Revamping Balongan sudah selesai dengan kapasitas naik menjadi 150.000 barel per hari. Sementara kilang Cilacap, Dumai, dan Plaju difokuskan untuk bisa mengolah crude berkualitas lebih sulit, serta mengembangkan green refinery guna mendukung transisi energi.

Sugeng menilai pengembangan kilang ke depan juga perlu diarahkan untuk memperkuat industri petrokimia yang masih defisit. Ia menyoroti NGRR Tuban sebagai contoh proyek yang ideal jika dikembangkan sebagai kompleks petrokimia agar ekonominya lebih berkelanjutan.

“NGRR Tuban bagus konsepnya kalau bangun kilang untuk sustain secara ekonomi. Kemudian kembangkan jadinya petrochemical industry complex. Supaya nilai keekonomian kilang sustain ubah jadi petrochemical,” jelas Sugeng.

Namun kelanjutan proyek Tuban disebut membutuhkan campur tangan pemerintah, mengingat kompleksitas kerja sama antarpemerintah dan dampak geopolitik, termasuk perang Rusia-Ukraina. “Ini perlu lobi antarnegara. Pertamina sudah mengeluarkan ratusan juta Dolar AS. Proyeknya harus jalan, bukan mangkrak,” tegasnya.