Berita

Ilustrasi (Dokumentasi RMOL)

Politik

Reformasi Polri jadi Sasaran Serangan di Era Digital

SABTU, 22 NOVEMBER 2025 | 13:40 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Arus informasi menyesatkan dan opini provokatif di media sosial dinilai semakin memengaruhi cara publik menilai institusi Polri.

Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menyoroti derasnya penyebaran hoaks dan framing negatif yang kerap digunakan untuk menyerang Polri tanpa dasar data. Menurutnya, tidak sedikit akun yang sengaja memproduksi ketidakpercayaan terhadap institusi tersebut.

“Media sosial ini seperti pisau bermata dua. Masih banyak masyarakat yang belum cerdas mencerna informasi. Judulnya provokatif langsung dishare, padahal isinya belum tentu benar,” ujar Fernando kepada wartawan, Sabtu, 22 November 2025.


Ia menambahkan, media sosial kini sangat mudah membentuk persepsi publik. Kritik liar, kabar bohong, serta narasi tendensius disebutnya semakin memperburuk citra Polri.

“Belanja masalah lewat media sosial penting. Tapi jangan sampai reaktif. Yang puas 79,8 persen, tapi yang tidak puas jangan makin bertambah," ujarnya.

Fernando mengingatkan bahwa meski tingkat kepuasan publik terhadap Polri tinggi, opini negatif di ranah digital bisa sewaktu-waktu melebar bila ruang hoaks dibiarkan.

Di sisi lain, Sekjen JARI 98, Ferry Supriyadi, menilai bahwa maraknya hoaks dan permainan opini terkait isu reformasi Polri justru menutupi banyak capaian nyata yang telah dilakukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

“Polisi itu buah reformasi 98. Yang dilakukan Kapolri sekarang bukan sekadar reformasi, tapi revolusi. Banyak sejarah baru yang dia cetak,” katanya.

Ferry menyebut langkah-langkah Kapolri saat ini sebagai lompatan besar yang lebih tepat disebut revolusi internal. Ia menegaskan bahwa sederet kasus besar mampu diselesaikan tanpa praktik saling melindungi.

“Banyak sejarah yang dicetak di era Jenderal Sigit. Kasus-kasus besar dihadapi tanpa saling lindungi. Itu revolusi,” tegasnya.

Menurut Ferry, munculnya isu tentang Tim Reformasi Polri dari pihak luar justru dipicu oleh tekanan opini dan propaganda politik yang memanfaatkan situasi tertentu untuk menyerang Polri secara membabi buta. Ia juga menduga wacana itu mencuat sebagai reaksi atas turbulensi politik serta kasus besar pada Agustus lalu.

“Jangan jadikan Polri kambing hitam,” pungkasnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya