Berita

Mediasi pihak kampus Kampus UTA 45 dengan Mahasiswa yang diskors karena gelar diskusi menolak gelar pahlawan Soeharto. (Foto: Dok Pribadi)

Politik

Kampus UTA 45 Mediasi Diskors Mahasiswa Penolak Gelar Pahlawan Soeharto

JUMAT, 21 NOVEMBER 2025 | 20:13 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Ketua Dewan Pembina Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 (UTA ’45) Jakarta, Rudyono Darsono, turun langsung menangani polemik skorsing terhadap mahasiswa Damar Setyaji Pamungkas. 

Damar sebelumnya diskors karena menggelar diskusi penolakan Soeharto sebagai pahlawan nasional tanpa izin kampus dan mengundang pihak luar.

Rudy memanggil semua pihak terkait untuk mendengar penjelasan masing-masing. Hadir dalam pertemuan itu Damar, Kepala Kemahasiswaan Achmad Rofii, Kepala Keamanan Laode Ahmad Arifudin, serta Dekan Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Ilmu Sosial, Bobby Reza.


“Kita kasih kesempatan semua pihak memberikan penjelasan,” ujar Rudy lewat keterangan resminya, Jumat, 21 November 2025.

Damar menyampaikan protes atas sanksi yang diterimanya, namun tetap meminta maaf karena menggelar kegiatan tanpa izin kampus. Ia menegaskan diskusi itu bukan kegiatan politik praktis. 

Namun pihak kampus menilai lain. Dekan Bobby Reza menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dianggap bernuansa politik praktis dan tidak terkait agenda akademik. Apalagi kegiatan itu memicu respons kepolisian setelah undangan acara beredar luas.

“Polisi menyimpulkan kegiatan ini terafiliasi PDIP, karena terkait sejarah kampus dan warna almamater yang identik dengan merah,” kata Bobby.

Aparat kepolisian dari Polres Jakut, Polda Metro Jaya, hingga Mabes Polri sempat mendatangi kampus. Kepala Kemahasiswaan Achmad Rofii bahkan melihat mereka memotret sejumlah titik di kawasan kampus. Polisi mengaku hadir untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dari pihak-pihak yang menolak diskusi tersebut.

Menyikapi ini, Rudy menjelaskan keterlibatannya sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk melindungi seluruh mahasiswa. Ia memahami alasan pihak keamanan mengambil langkah pencegahan, apalagi polisi disebut sudah berencana memeriksa Damar.

“Kami sebagai ayah ingin melindungi semua mahasiswa. Keamanan kampus harus dijaga,” ujar Rudy.

Ia membuka peluang sanksi skorsing dicabut, tergantung pembicaraan lebih lanjut antara Damar dan dekan. Rudy berpesan agar insiden ini menjadi belajar bersama. 

“Tak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan,” tandasnya.


Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Berjuang Bawa Bantuan Bencana

Kamis, 04 Desember 2025 | 05:04

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

UPDATE

Platform X Setor Denda ke Negara Atas Pelanggaran Konten Pornografi

Minggu, 14 Desember 2025 | 10:04

Prabowo Komitmen Tindak Tegas Pembalakan Liar di Sumatera

Minggu, 14 Desember 2025 | 10:02

KPK Sebut Temuan BPK Soal Penyelenggaraan Haji Tahun 2024 Jadi Informasi Tambahan

Minggu, 14 Desember 2025 | 09:43

Prabowo Pastikan Distribusi Pangan Jangkau Wilayah Bencana Terisolasi

Minggu, 14 Desember 2025 | 09:16

Cuaca Jabodetabek Cenderung Cerah Berawan di Akhir Pekan

Minggu, 14 Desember 2025 | 09:01

Koalisi Permanen Perburuan Kekuasaan atau Kesejahteraan Rakyat?

Minggu, 14 Desember 2025 | 08:51

KPK Masih Telusuri Dugaan Alur Perintah Hingga Aliran Uang ke Bupati Pati Sudewo

Minggu, 14 Desember 2025 | 08:17

JEKATE Running Series Akan Digelar di Semua Wilayah Jakarta

Minggu, 14 Desember 2025 | 08:08

PAM Jaya Didorong Turun Tangan Penuhi Air Bersih Korban Banjir Sumatera

Minggu, 14 Desember 2025 | 07:40

PKS Jakarta Sumbang Rp 1 M untuk Korban Bencana Sumatera

Minggu, 14 Desember 2025 | 07:31

Selengkapnya