Berita

Mediasi pihak kampus Kampus UTA 45 dengan Mahasiswa yang diskors karena gelar diskusi menolak gelar pahlawan Soeharto. (Foto: Dok Pribadi)

Politik

Kampus UTA 45 Mediasi Diskors Mahasiswa Penolak Gelar Pahlawan Soeharto

JUMAT, 21 NOVEMBER 2025 | 20:13 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Ketua Dewan Pembina Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 (UTA ’45) Jakarta, Rudyono Darsono, turun langsung menangani polemik skorsing terhadap mahasiswa Damar Setyaji Pamungkas. 

Damar sebelumnya diskors karena menggelar diskusi penolakan Soeharto sebagai pahlawan nasional tanpa izin kampus dan mengundang pihak luar.

Rudy memanggil semua pihak terkait untuk mendengar penjelasan masing-masing. Hadir dalam pertemuan itu Damar, Kepala Kemahasiswaan Achmad Rofii, Kepala Keamanan Laode Ahmad Arifudin, serta Dekan Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Ilmu Sosial, Bobby Reza.


“Kita kasih kesempatan semua pihak memberikan penjelasan,” ujar Rudy lewat keterangan resminya, Jumat, 21 November 2025.

Damar menyampaikan protes atas sanksi yang diterimanya, namun tetap meminta maaf karena menggelar kegiatan tanpa izin kampus. Ia menegaskan diskusi itu bukan kegiatan politik praktis. 

Namun pihak kampus menilai lain. Dekan Bobby Reza menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dianggap bernuansa politik praktis dan tidak terkait agenda akademik. Apalagi kegiatan itu memicu respons kepolisian setelah undangan acara beredar luas.

“Polisi menyimpulkan kegiatan ini terafiliasi PDIP, karena terkait sejarah kampus dan warna almamater yang identik dengan merah,” kata Bobby.

Aparat kepolisian dari Polres Jakut, Polda Metro Jaya, hingga Mabes Polri sempat mendatangi kampus. Kepala Kemahasiswaan Achmad Rofii bahkan melihat mereka memotret sejumlah titik di kawasan kampus. Polisi mengaku hadir untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dari pihak-pihak yang menolak diskusi tersebut.

Menyikapi ini, Rudy menjelaskan keterlibatannya sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk melindungi seluruh mahasiswa. Ia memahami alasan pihak keamanan mengambil langkah pencegahan, apalagi polisi disebut sudah berencana memeriksa Damar.

“Kami sebagai ayah ingin melindungi semua mahasiswa. Keamanan kampus harus dijaga,” ujar Rudy.

Ia membuka peluang sanksi skorsing dicabut, tergantung pembicaraan lebih lanjut antara Damar dan dekan. Rudy berpesan agar insiden ini menjadi belajar bersama. 

“Tak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan,” tandasnya.


Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

UPDATE

Gus Yaqut dan Jokowi, Siapa yang Benar?

Minggu, 01 Februari 2026 | 04:09

Ketika Eropa Abad ke-18 Begitu Jorok, Terbelakang, dan Menjijikkan

Minggu, 01 Februari 2026 | 04:05

Eks Relawan: Jokowi Manusia Nggedabrus

Minggu, 01 Februari 2026 | 03:33

Mantan Ketua LMND Muhammad Asrul Gabung PSI

Minggu, 01 Februari 2026 | 03:12

Kentungan Oranye Anies

Minggu, 01 Februari 2026 | 03:01

Pemain Saham Gorengan Bakal Disikat

Minggu, 01 Februari 2026 | 02:27

MUI: Board of Peace Neokolonialisme Gaya Baru

Minggu, 01 Februari 2026 | 02:17

Jokowi Hadiri Rakernas PSI, tapi Tak Sanggup ke Pengadilan, Warganet: Penyakit Kok Pilih-pilih

Minggu, 01 Februari 2026 | 02:01

Prabowo Pede Fundamental Ekonomi RI Tetap Kuat di Tengah Gejolak Pasar Modal

Minggu, 01 Februari 2026 | 01:15

Pengangkatan 32 Ribu Pegawai Inti SPPG Jadi PPPK Picu Kecemburuan

Minggu, 01 Februari 2026 | 01:06

Selengkapnya