EFEKTIVITAS kinerja Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunjukkan capaian signifikan dalam konteks keamanan nasional.
Hal itu diketahui melalui World Internal Security and Police Index (WISPI) 2023 yang menempatkan Polri sebagai salah satu institusi kepolisian dengan kinerja terbaik di dunia. Polri mendapatkan skor 0,920 pada dimensi hasil, tertinggi ketiga setelah Denmark dan Finlandia.
Pencapaian ini merefleksikan rasa aman masyarakat di ruang publik yang meningkat, tingkat kriminalitas yang relatif terkendali dibandingkan rata-rata global, serta tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap kompetensi Polri dalam menjaga keamanan nasional.
Dengan situasi geopolitik, keragaman sosial, dan dinamika keamanan dalam negeri yang kompleks seperti di Indonesia, pencapaian tersebut bukan hanya patut diapresiasi tetapi juga menjadi bukti bahwa transformasi institusi Polri berjalan di jalur yang tepat.
Keberhasilan ini menjadi semakin mencengangkan ketika dihadapkan pada kenyataan bahwa Polri bekerja dengan kapasitas sumber daya yang belum ideal. Rasio jumlah anggota Polri terhadap populasi Indonesia sebesar 1:631 menunjukkan bahwa satu personel Polri memikul tanggung jawab melayani dan menjaga keamanan ratusan warga, jauh dari rasio ideal menurut standar PBB.
Keterbatasan infrastruktur dan personel merupakan tantangan yang seharusnya berdampak pada kualitas pelayanan keamanan. Namun, Polri mampu mengompensasi kekurangan tersebut melalui strategi operasional yang adaptif, modernisasi teknologi kepolisian, dan penguatan kehadiran di tengah masyarakat.
Fakta ini jugalah yang menyebabkan dimensi kapasitas Polri dalam WISPI hanya mendapatkan skor 0,380. Masih perlu penambahan jumlah personel dan infrastruktur keamanan agar penjagaan dan pelayanan terhadap masyarakat semakin maksimal.
Di sisi lain, dimensi legitimasi mendapatkan skor 0,580. Ini menegaskan bahwa tingkat dukungan publik terhadap Polri tergolong baik. Program Polri Presisi memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan transparansi, memperbaiki pelayanan publik, serta memperkuat interaksi polisi dengan masyarakat.
Reputasi institusi keamanan sangat ditentukan oleh legitimasi sosialnya, dan skor ini menunjukkan Polri berada pada arah yang positif dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat setelah berbagai tantangan kasus internal beberapa tahun terakhir. Peningkatan legitimasi ini menjadi landasan penting bagi Polri untuk terus memperkuat kemitraan keamanan berbasis masyarakat.
Meski begitu, dimensi proses mendapatkan skor terendah yakni 0,130. Skor ini mengindikasikan bahwa efektivitas penegakan hukum Polri di lapangan belum diimbangi oleh kualitas proses hukum dalam sistem pidana secara keseluruhan.
Banyak hasil penindakan yang tidak berakhir pada keadilan substantif karena lemahnya integritas dan efektivitas proses hukum di tingkat Kejaksaan maupun Pengadilan.
Dengan kata lain, kinerja Polri seringkali tidak mendapatkan dukungan optimal dari dua pilar sistem peradilan lainnya, sehingga menghambat perbaikan komprehensif dalam tata kelola penegakan hukum nasional. Selama ketimpangan masih berlangsung, kenaikan peringkat Indonesia dalam indeks keamanan dunia akan sulit dicapai secara signifikan," ungkap Haidar Alwi.
Secara agregat, skor total WISPI Indonesia berada pada angka 0,510 dan menempatkan Indonesia pada peringkat 63 dari 125 negara. Posisi tersebut menampilkan bahwa Indonesia bukanlah negara yang paling aman namun berada jauh dari kategori buruk. Stabilitas keamanan nasional tetap terjaga, kejahatan dapat dikendalikan, dan rasa aman masyarakat meningkat.
Namun, peringkat ini sekaligus menjadi alarm bahwa reformasi sistem penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak berhenti pada Polri semata. Penguatan kapasitas Polri, peningkatan integritas Kejaksaan dan Pengadilan, serta harmonisasi antar-penegak hukum adalah kunci untuk mendorong Indonesia naik kelas dalam peta keamanan global.
Pada akhirnya, capaian Polri ini menegaskan bahwa perubahan besar telah bergerak ke arah yang benar. Namun, keberhasilan mempertahankan keamanan nasional tidak hanya menjadi beban bagi Polri sendiri.
Reformasi hukum harus mencakup hingga Kejaksaan dan Pengadilan sebagai syarat mutlak terciptanya ekosistem penegakan hukum yang efektif, berkeadilan, dan berintegritas.
Indonesia membutuhkan sistem yang solid pada semua pilar agar keamanan dan rasa aman masyarakat tidak hanya sekadar angka dalam indeks, tetapi menjadi pengalaman nyata setiap warga negara.
R Haidar AlwiPendiri Haidar Alwi Institute (HAI) dan Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB
