Ilustrasi (RMOL/Reni Erina)
Penerimaan pajak Indonesia hingga Oktober 2025 menunjukkan tanda-tanda melemah. Total penerimaan neto tercatat Rp1.459 triliun, baru 70,2 persen dari target Rp2.076,9 triliun. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, angka ini turun 3,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
“Masih di bawah capaian tahun lalu,” ujarnya, dalam paparan APBN KiTA di Jakarta, dikutip redaksi di Jakarta, Jumat 21 November 2025.
Yang paling menekan adalah PPh Badan, yang merosot hampir dua digit, yaitu turun 9,6 persen menjadi Rp237,56 triliun.
"PPh Orang Pribadi dan PPh 21 juga tertekan dengan penurunan 12,8 persen," jelas Suahasil.
Kelompok PPh Final, PPh 22, dan PPh 26 relatif stabil dengan penurunan tipis 0,1 persen, sementara PPN dan PPnBM melemah 10,3 persen akibat lonjakan restitusi pada Oktober.
“Ada restitusi yang cukup tinggi bulan ini,” kata Suahasil.
Satu-satunya titik terang datang dari kelompok pajak lainnya yang justru tumbuh 42,3 persen menjadi Rp197,61 triliun. Namun kenaikan ini belum cukup kuat untuk menahan penurunan besar di pos-pos utama.
Tekanan pada penerimaan berimbas langsung pada kesehatan APBN. Hingga 31 Oktober, defisit melebar menjadi Rp479,7 triliun, atau 2,02 persen PDB, naik cukup tajam dibanding September yang masih Rp371,5 triliun. Jika dibandingkan tahun lalu, lonjakannya semakin terasa: defisit Oktober 2024 berada di angka Rp309,1 triliun.
Akar masalah adalah pendapatan negara yang melambat sementara belanja tetap berjalan. Total pendapatan hingga Oktober hanya mencapai Rp2.113,3 triliun, sedangkan belanja negara telah menyentuh Rp2.593 triliun, dengan belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.879,6 triliun.
Tahun fiskal 2025 memasuki fase krusial dengan penerimaan yang melemah dan belanja yang terus bergulir. Hal ini menuntut strategi penyesuaian yang lebih cermat agar APBN tetap terkendali.
