Berita

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: RMOL/Alifia)

Bisnis

Purbaya soal Pencekalan Eks Dirjen Pajak: Biar Aja Kasus ini Berjalan

KAMIS, 20 NOVEMBER 2025 | 18:12 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal lima orang termasuk pejabat pajak yang dicegah ke luar negeri oleh Kejaksaaan Agung (Kejagung) karena kasus dugaan korupsi memperkecil kewajiban pembayaran pajak perusahaan pada 2015-2020.

Purbaya mengatakan dirinya belum mendapat laporan terkait kasus tersebut. Namun ia mengatakan akan menyerahkan kasus itu sepenuhnya ke pihak berwajib.

"Saya belum dapat laporan dari Pak Jaksa Agung, tapi saya pikir biar aja berjalan," kata Purbaya saat ditemui di kantornya, Jakarta pada Kamis, 20 November 2025.


Menurut dia, kasus ini merupakan kasus lama saat dirinya belum menjabat, sehingga ia tidak bisa memberikan penjelasan lebih lanjut.

"Ini kan beda, ini kan kasus tax amnesty kan? mungkin ada beberapa penilaian yang ngga terlalu akurat, saya enggak tau. Biar aja Pak Jaksa Agung yang menjelaskan ke media," tuturnya.

Meski demikian, Purbaya mengakui bahwa beberapa orang di kementeriannya telah dimintai keterangan oleh pihak berwajib.

"Saya sih nggak ada. tapi yang jelas beberapa orang kita dipanggil ke sana untuk memberi pernyataan, kesaksian, apa yang terjadi pada waktu itu. Saya pikir biar aja kasus ini berjalan," tegasnya.

Untuk diketahui, Kejagung telah mencegah lima orang untuk pergi ke luar negeri. Kelima orang tersebut adalah eks Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Ken Dwijugiasteadi, Direktur Utama (Dirut) PT Djarum Victor Rachmat Hartono, pemeriksa pajak muda di Direktorat Jenderal Pajak Karl Layman, Kepala KPP Madya Dua Semarang Ning Dijah Prananingrum dan konsultan pajak Heru Budijanto Prabowo.


Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

Distribusi Bantuan di Teluk Bayur

Minggu, 07 Desember 2025 | 04:25

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

UPDATE

Wakil Wali Kota Bandung Erwin Ajukan Praperadilan

Kamis, 18 Desember 2025 | 04:05

Prabowo Diminta Ambil Alih Perpol 10/2025

Kamis, 18 Desember 2025 | 04:00

BNPB Kebut Penanganan Bencana di Pedalaman Aceh

Kamis, 18 Desember 2025 | 03:32

Tren Mantan Pejabat Digugat Cerai

Kamis, 18 Desember 2025 | 03:09

KPID DKI Dituntut Kontrol Mental dan Akhlak Penonton Televisi

Kamis, 18 Desember 2025 | 03:01

Periksa Pohon Rawan Tumbang

Kamis, 18 Desember 2025 | 02:40

Dua Oknum Polisi Pengeroyok Mata Elang Dipecat, Empat Demosi

Kamis, 18 Desember 2025 | 02:13

Andi Azwan Cs Diusir dalam Gelar Perkara Khusus Ijazah Jokowi

Kamis, 18 Desember 2025 | 02:01

Walikota Jakbar Iin Mutmainnah Pernah Jadi SPG

Kamis, 18 Desember 2025 | 01:31

Ini Tanggapan Direktur PT SRM soal 15 WN China Serang Prajurit TNI

Kamis, 18 Desember 2025 | 01:09

Selengkapnya