Berita

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: RMOL/Alifia)

Bisnis

Purbaya soal Pencekalan Eks Dirjen Pajak: Biar Aja Kasus ini Berjalan

KAMIS, 20 NOVEMBER 2025 | 18:12 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal lima orang termasuk pejabat pajak yang dicegah ke luar negeri oleh Kejaksaaan Agung (Kejagung) karena kasus dugaan korupsi memperkecil kewajiban pembayaran pajak perusahaan pada 2015-2020.

Purbaya mengatakan dirinya belum mendapat laporan terkait kasus tersebut. Namun ia mengatakan akan menyerahkan kasus itu sepenuhnya ke pihak berwajib.

"Saya belum dapat laporan dari Pak Jaksa Agung, tapi saya pikir biar aja berjalan," kata Purbaya saat ditemui di kantornya, Jakarta pada Kamis, 20 November 2025.


Menurut dia, kasus ini merupakan kasus lama saat dirinya belum menjabat, sehingga ia tidak bisa memberikan penjelasan lebih lanjut.

"Ini kan beda, ini kan kasus tax amnesty kan? mungkin ada beberapa penilaian yang ngga terlalu akurat, saya enggak tau. Biar aja Pak Jaksa Agung yang menjelaskan ke media," tuturnya.

Meski demikian, Purbaya mengakui bahwa beberapa orang di kementeriannya telah dimintai keterangan oleh pihak berwajib.

"Saya sih nggak ada. tapi yang jelas beberapa orang kita dipanggil ke sana untuk memberi pernyataan, kesaksian, apa yang terjadi pada waktu itu. Saya pikir biar aja kasus ini berjalan," tegasnya.

Untuk diketahui, Kejagung telah mencegah lima orang untuk pergi ke luar negeri. Kelima orang tersebut adalah eks Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Ken Dwijugiasteadi, Direktur Utama (Dirut) PT Djarum Victor Rachmat Hartono, pemeriksa pajak muda di Direktorat Jenderal Pajak Karl Layman, Kepala KPP Madya Dua Semarang Ning Dijah Prananingrum dan konsultan pajak Heru Budijanto Prabowo.


Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya