Berita

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: RMOL/Alifia)

Bisnis

Purbaya soal Pencekalan Eks Dirjen Pajak: Biar Aja Kasus ini Berjalan

KAMIS, 20 NOVEMBER 2025 | 18:12 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal lima orang termasuk pejabat pajak yang dicegah ke luar negeri oleh Kejaksaaan Agung (Kejagung) karena kasus dugaan korupsi memperkecil kewajiban pembayaran pajak perusahaan pada 2015-2020.

Purbaya mengatakan dirinya belum mendapat laporan terkait kasus tersebut. Namun ia mengatakan akan menyerahkan kasus itu sepenuhnya ke pihak berwajib.

"Saya belum dapat laporan dari Pak Jaksa Agung, tapi saya pikir biar aja berjalan," kata Purbaya saat ditemui di kantornya, Jakarta pada Kamis, 20 November 2025.


Menurut dia, kasus ini merupakan kasus lama saat dirinya belum menjabat, sehingga ia tidak bisa memberikan penjelasan lebih lanjut.

"Ini kan beda, ini kan kasus tax amnesty kan? mungkin ada beberapa penilaian yang ngga terlalu akurat, saya enggak tau. Biar aja Pak Jaksa Agung yang menjelaskan ke media," tuturnya.

Meski demikian, Purbaya mengakui bahwa beberapa orang di kementeriannya telah dimintai keterangan oleh pihak berwajib.

"Saya sih nggak ada. tapi yang jelas beberapa orang kita dipanggil ke sana untuk memberi pernyataan, kesaksian, apa yang terjadi pada waktu itu. Saya pikir biar aja kasus ini berjalan," tegasnya.

Untuk diketahui, Kejagung telah mencegah lima orang untuk pergi ke luar negeri. Kelima orang tersebut adalah eks Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Ken Dwijugiasteadi, Direktur Utama (Dirut) PT Djarum Victor Rachmat Hartono, pemeriksa pajak muda di Direktorat Jenderal Pajak Karl Layman, Kepala KPP Madya Dua Semarang Ning Dijah Prananingrum dan konsultan pajak Heru Budijanto Prabowo.


Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Insentif SPPG Dipangkas, Wamenkeu Senang MBG Terus Lakukan Reformasi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:15

Putra Pandeglang jadi Kapolri, Sejarah Baru bagi Banten!

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:43

Dana Kopdes Rp37 Triliun Sudah di Himbara, Tapi Masih Dikunci Kemenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:20

Bupati Gowa Tidak Ditahan Usai Diperiksa sebagai Tersangka, Ini Sebabnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 23:18

Muhadjir Effendy Menyesal Tak Bisa Maksimal Dongkrak Kesejahteraan Guru

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:33

Kasus Alpriado Osmond Diputus PN Tangerang, Hak Asuh Anak Dimenangkan Ibu

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:06

Saatnya Mahasiswa Kritisi Sistem Dominasi "Fraksi" di Parlemen

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:42

Pertamina Patra Niaga Salurkan LPG 3 Kg ke 958 Kopdes Merah Putih

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:31

Asesmen jadi Fondasi Pembinaan Warga Binaan Lapas Cianjur

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:03

Selengkapnya