Anggota Komisi VII DPR Zulfikar Hamonangan. (Foto: Dokumentasi Fraksi Demokrat)
Anggota Komisi VII DPR Zulfikar Hamonangan menyampaikan kritik tajam terhadap rencana pembangunan 80 ribu Gerai Rakyat Ekonomi (GRE).
Zulfikar menilai target tersebut tidak realistis dan berpotensi membebani koperasi desa.
Ia pun mengapresiasi niat baik pemerintah, namun mengingatkan bahwa perencanaan harus berdasar kemampuan riil di lapangan.
“Apa kata lagu Ebiet G. Ade, coba kita renungkan sejenak. Target 80 ribu GRE itu tidak mudah,” ujar Zulfikar kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 19 November 2025.
Legislator Demokrat ini mencontohkan Alfa dan Indomaret, dua jaringan ritel besar yang puluhan tahun berdiri namun masing-masing baru memiliki sekitar 23 ribu dan 21 ribu gerai.
“Kita kadang suka berpikir halu, hidup dalam mimpi. Bagaimana mungkin GRE bisa selesai satu unit dalam 12 minggu?” tambahnya.
Zulfikar juga menyinggung beban kerja Kementerian Koperasi dan UKM yang menurutnya terlalu meluas hingga menyerupai perusahaan ritel desa.
Isu paling krusial, menurut Zulfikar adalah status aset dan skema pembiayaan pembangunan GRE senilai Rp1,6 miliar per unit.
Zulfikar mempertanyakan apakah bangunan benar-benar akan diserahkan tanpa beban kepada koperasi atau justru menjadi utang baru.
“Jangan rusak cara pikir masyarakat desa. Mereka lebih butuh modal daripada bangunan megah yang tidak bisa mereka kelola,” ucapnya.
Zulfikar menilai, dengan penduduk sebagian desa hanya 500 orang, anggaran Rp1,6 miliar lebih baik disalurkan sebagai modal koperasi.
“Orang gila di pinggir jalan saja lebih memilih modal Rp1 miliar daripada dibangunkan toko tanpa bisa usaha,” tegas dia.
Zulfikar juga mengingatkan potensi benturan kelembagaan jika GRE hadir tanpa koordinasi, terutama dengan Bumdes dan koperasi yang sudah ada.
“Jangan sampai di sebelah GRE berdiri kompetitor koperasi yang sama. Ini bisa timbulkan konflik,” imbuhnya.
Zulfikar menutup pernyataannya dengan tiga poin penting, yakni pemerintah harus memprioritaskan permodalan koperasi desa, peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan manajemen dan bisnis, serta pengawalan organisasi koperasi merah putih untuk jangka panjang.
“Niat baik belum tentu jadi baik kalau implementasinya tidak tepat,” tandasnya.
