Berita

Hakim Konstitusi Arsul Sani. (Foto: Istimewa)

Publika

Arsul Sani Patahkan Semua Dalih Jokowi

RABU, 19 NOVEMBER 2025 | 02:04 WIB

SIDANG sengketa ijazah Jokowi di Komisi Informasi Pusat (KIP) dan konferensi pers Arsul Sani di Mahkamah Konstitusi seperti bertolak belakang. Satu betapa rumitnya membuktikan keaslian suatu ijazah, dan satunya lagi, betapa mudahnya membuktikan keaslian suatu ijazah. Keduanya sama-sama terjadi pada Senin 17 November 2025, pada saat yang hampir bersamaan.

Rospita Vici Paulyn yang menjadi Ketua Sidang Sengketa Ijazah Jokowi dengan menghadirkan pihak UGM, KPU, dan Polda Metro Jaya, terlihat kesal. Tiap ditanya selalu tidak tahu jawabannya. Yang diminta tak dalam penguasaannya, kata pihak UGM. Malah Pihak KPU enteng saja mengatakan dokumen terkait Jokowi sudah dimusnahkan. Bisa seenaknya gitu KPU, ya?

Dua institusi yang mestinya bisa dengan mudah menunjukkan keaslian ijazah Jokowi, justru terlihat kewalahan. Penyitaan menjadi alasan. Pemusnahan yang justru menimbulkan kecurigaan. Tak siap dua institusi ini, UGM dan KPU, dalam hal pembuktian. Jika sidang sengketa Informasi publik saja tak siap, bagaimana pula di Pengadilan? Tak terbayangkan.


Ternyata, tak salah juga apa yang dilakukan pihak Roy Suryo ss, kendati pun mereka (8 orang) sudah ditetapkan sebagai tersangka. Gugatan di Komisi Informasi Pusat itu masih dalam rangka Roy Suryo cs menemukan jalan panjang soal keaslian ijazah Jokowi. Jalan panjang yang tak berujung. Belum lagi sidang di pengadilan nanti, yang bertingkat-tingkat.

Arsul Sani yang juga diduga memiliki ijazah palsu, justru menempuh jalan pendek. Jalan pendeknya, ia tak banyak cakap, langsung membuka ijazahnya. Ia tak melaporkan balik pihak yang melaporkannya ke Bareskrim. Apalagi membuat acara reunian atau Dies Natalis di kampusnya, di Polandia sana. Jauh juga memang ia memperoleh ijazah doktornya itu.

Awal mula Arsul Sani diduga memiliki ijazah doktor palsu, oleh karena kampusnya di Polandia sana, sedang terjerat perkara korupsi. Intinya, oleh otoritas setempat kampusnya itu sedang bermasalah. Tapi Arsul Sani berkilah, kalau kampusnya sedang diusut perkara korupsi, masak semua lulusan juga korupsi? Sekitar satu jam, Arsul Sani menjelaskan asal-usul ijazahnya.

Hebatnya Arsul Sani justru memulai penjelasannya dengan permintaan maaf. Sebetulnya, ia langsung ingin melakukan klarifikasi. Tapi ia harus meminta izin pimpinan MK dan MKMK terlebih dulu, sehingga baru bisa menjelaskan. Dan harus diakui, penjelasan  dari Arsul Sani begitu lengkap, jelas, runtut, rinci, dan disertai bukti-bukti autentik. Mestinya kasusnya clear.

Tak sedikit nama orang yang disebut Arsul Sani dan bisa diklarifikasi, bahwa ia memang berkuliah dan membuat disertasi dengan serius. 

Bahkan, disertasi itu diterbitkan menjadi buku oleh Kompas Gramedia. Yang paling penting, Arsul Sani membuka ijazah dan transkrip nilainya ke publik. Dan tak ada cerita salah sebut nama dosen atau bertukar posisi antara dosen pembimbing skripsi dan pembimbing akademik.

Kalau saja Jokowi melakukan apa yang dilakukan Arsul Sani baru-baru ini, maka kasus ijazah Jokowi ini tak akan berlarut-larut seperti saat ini. 

Semua dalih yang dibuat oleh Jokowi dan pendukungnya seketika itu juga batal dengan apa yang dilakukan oleh Arsul Sani, kemarin. Dan tak seperti Jokowi, Arsul Sani tak merasa direndahkan dan dihina sehina-hinanya oleh mereka yang melaporkannya.

Jadi tak perlu lagi menyalahkan pihak Roy Suryo cs. Cabut saja laporan polisi itu. Buka saja ijazah tanpa bersyarat apa-apa. Buat apa pula sidang-sidang di pengadilan itu, yang hanya akan mempermalukan diri sendiri seperti sidang di Komisi informasi itu. 

Arsul Sani sudah mencontohkan masalah ijazah ini mudah. Masak Jokowi harus membuatnya terus susah? Apalagi Jokowi juga tak dalam kondisi yang sehat-walafiat. Kalau bisa lebih mudah, kenapa harus dibikin susah?

Erizal
Direktur ABC Riset & Consulting

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Jokowi Dalangi Operasi Politik Pertahankan Wapres Gibran

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:14

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Pejabat BNPB juga Korupsi Pengadaan HT Penanganan Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:37

Status MSCI Bukan Tanda Kiamat

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:21

Penguatan Ekosistem Dagang RI Didorong Tembus 5 Besar Ekonomi Dunia

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:06

Mengenal Ahmad Luthfi Auditor BPK yang Minta Jatah Rp600 Juta

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:37

Mantan Kadivhubinter Polri Napoleon Bonaparte Meninggal Dunia, Polri Sampaikan Duka Cita

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:17

MSCI Pertanyakan Pasar RI, BEI Harus Buktikan Pengawasan Bekerja

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:06

Fahira: Mimpi dan Cita-cita Tak Boleh Dibatasi Kondisi Ekonomi

Senin, 19 Oktober 2026 | 01:35

Polisi Tembak Polisi di Markas Ditpolairud Pondok Cabe, Pelaku Ditahan

Senin, 19 Oktober 2026 | 01:15

Selengkapnya