Berita

Hakim Konstitusi Arsul Sani. (Foto: Istimewa)

Publika

Arsul Sani Patahkan Semua Dalih Jokowi

RABU, 19 NOVEMBER 2025 | 02:04 WIB

SIDANG sengketa ijazah Jokowi di Komisi Informasi Pusat (KIP) dan konferensi pers Arsul Sani di Mahkamah Konstitusi seperti bertolak belakang. Satu betapa rumitnya membuktikan keaslian suatu ijazah, dan satunya lagi, betapa mudahnya membuktikan keaslian suatu ijazah. Keduanya sama-sama terjadi pada Senin 17 November 2025, pada saat yang hampir bersamaan.

Rospita Vici Paulyn yang menjadi Ketua Sidang Sengketa Ijazah Jokowi dengan menghadirkan pihak UGM, KPU, dan Polda Metro Jaya, terlihat kesal. Tiap ditanya selalu tidak tahu jawabannya. Yang diminta tak dalam penguasaannya, kata pihak UGM. Malah Pihak KPU enteng saja mengatakan dokumen terkait Jokowi sudah dimusnahkan. Bisa seenaknya gitu KPU, ya?

Dua institusi yang mestinya bisa dengan mudah menunjukkan keaslian ijazah Jokowi, justru terlihat kewalahan. Penyitaan menjadi alasan. Pemusnahan yang justru menimbulkan kecurigaan. Tak siap dua institusi ini, UGM dan KPU, dalam hal pembuktian. Jika sidang sengketa Informasi publik saja tak siap, bagaimana pula di Pengadilan? Tak terbayangkan.


Ternyata, tak salah juga apa yang dilakukan pihak Roy Suryo ss, kendati pun mereka (8 orang) sudah ditetapkan sebagai tersangka. Gugatan di Komisi Informasi Pusat itu masih dalam rangka Roy Suryo cs menemukan jalan panjang soal keaslian ijazah Jokowi. Jalan panjang yang tak berujung. Belum lagi sidang di pengadilan nanti, yang bertingkat-tingkat.

Arsul Sani yang juga diduga memiliki ijazah palsu, justru menempuh jalan pendek. Jalan pendeknya, ia tak banyak cakap, langsung membuka ijazahnya. Ia tak melaporkan balik pihak yang melaporkannya ke Bareskrim. Apalagi membuat acara reunian atau Dies Natalis di kampusnya, di Polandia sana. Jauh juga memang ia memperoleh ijazah doktornya itu.

Awal mula Arsul Sani diduga memiliki ijazah doktor palsu, oleh karena kampusnya di Polandia sana, sedang terjerat perkara korupsi. Intinya, oleh otoritas setempat kampusnya itu sedang bermasalah. Tapi Arsul Sani berkilah, kalau kampusnya sedang diusut perkara korupsi, masak semua lulusan juga korupsi? Sekitar satu jam, Arsul Sani menjelaskan asal-usul ijazahnya.

Hebatnya Arsul Sani justru memulai penjelasannya dengan permintaan maaf. Sebetulnya, ia langsung ingin melakukan klarifikasi. Tapi ia harus meminta izin pimpinan MK dan MKMK terlebih dulu, sehingga baru bisa menjelaskan. Dan harus diakui, penjelasan  dari Arsul Sani begitu lengkap, jelas, runtut, rinci, dan disertai bukti-bukti autentik. Mestinya kasusnya clear.

Tak sedikit nama orang yang disebut Arsul Sani dan bisa diklarifikasi, bahwa ia memang berkuliah dan membuat disertasi dengan serius. 

Bahkan, disertasi itu diterbitkan menjadi buku oleh Kompas Gramedia. Yang paling penting, Arsul Sani membuka ijazah dan transkrip nilainya ke publik. Dan tak ada cerita salah sebut nama dosen atau bertukar posisi antara dosen pembimbing skripsi dan pembimbing akademik.

Kalau saja Jokowi melakukan apa yang dilakukan Arsul Sani baru-baru ini, maka kasus ijazah Jokowi ini tak akan berlarut-larut seperti saat ini. 

Semua dalih yang dibuat oleh Jokowi dan pendukungnya seketika itu juga batal dengan apa yang dilakukan oleh Arsul Sani, kemarin. Dan tak seperti Jokowi, Arsul Sani tak merasa direndahkan dan dihina sehina-hinanya oleh mereka yang melaporkannya.

Jadi tak perlu lagi menyalahkan pihak Roy Suryo cs. Cabut saja laporan polisi itu. Buka saja ijazah tanpa bersyarat apa-apa. Buat apa pula sidang-sidang di pengadilan itu, yang hanya akan mempermalukan diri sendiri seperti sidang di Komisi informasi itu. 

Arsul Sani sudah mencontohkan masalah ijazah ini mudah. Masak Jokowi harus membuatnya terus susah? Apalagi Jokowi juga tak dalam kondisi yang sehat-walafiat. Kalau bisa lebih mudah, kenapa harus dibikin susah?

Erizal
Direktur ABC Riset & Consulting

Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Kekayaan Fadjar Donny Tjahjadi yang Kabarnya Jadi Tersangka Korupsi CPO-POME Cuma Rp 6 Miliar, Naik Sedikit dalam 5 Tahun

Selasa, 10 Februari 2026 | 18:12

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Relawan Gigit Jari Gegara Jokowi Batal Wantimpres

Senin, 09 Februari 2026 | 02:01

UPDATE

Polri Butuh Reformasi Kultural dan Tetap di Bawah Presiden

Kamis, 19 Februari 2026 | 01:30

Jokowi Dianggap Stres Akibat Gejala Post-Power Syndrome

Kamis, 19 Februari 2026 | 01:03

BPKH Limited Perkuat Fondasi Kedaulatan Ekonomi Haji

Kamis, 19 Februari 2026 | 00:41

Inosentius Samsul Batal jadi Hakim MK Ternyata Ditugaskan ke Danantara

Kamis, 19 Februari 2026 | 00:21

Polda Metro Tangkap Dua Pria Pembawa Ratusan Pil Ekstasi dari Lampung

Kamis, 19 Februari 2026 | 00:03

Waketum PKB Tepis Klaim Jokowi soal Revisi UU KPK Inisiatif DPR

Rabu, 18 Februari 2026 | 23:40

BPKH Genjot Investasi Ekosistem Haji dan Siap jadi Pemain Global

Rabu, 18 Februari 2026 | 23:15

Santunan hingga Beasiswa Diberikan untuk Keluarga Prajurit yang Gugur

Rabu, 18 Februari 2026 | 22:47

Penabrak Rumah Anak Jusuf Kalla Seorang Perempuan

Rabu, 18 Februari 2026 | 22:40

Purbaya Curiga Isu Gratifikasi Pejabat Kemenkeu Diramaikan Pembenci

Rabu, 18 Februari 2026 | 22:28

Selengkapnya