Berita

Peluncuran Danantara. (Foto: Tangkapan layar)

Bisnis

AEI Desak Danantara Penuhi Tujuh Tuntutan Darurat Ekonomi

RABU, 19 NOVEMBER 2025 | 01:40 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Sejumlah ekonom yang tergabung dalam Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) menyampaikan Tujuh Desakan Darurat Ekonomi kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

AEI menilai arah kebijakan pemerintah semakin menjauh dari prinsip kehati-hatian fiskal dan tata kelola yang sehat.

Dalam pernyataannya pada Selasa, 18 November 2025, AEI menekankan perlunya pembenahan mendasar demi menjaga stabilitas fiskal, memperkuat institusi, dan menghindari dominasi negara yang dianggap kian menggerus ruang aktivitas ekonomi warga dan pelaku usaha.


Berikut tujuh desakan tersebut:

1. Perbaiki Misalokasi Anggaran
AEI meminta pemerintah memperbaiki secara menyeluruh praktik misalokasi anggaran dan memastikan belanja negara ditempatkan secara wajar dan proporsional sesuai prioritas kebijakan.

2. Pulihkan Independensi Institusi Negara
AEI mendesak dikembalikannya independensi dan transparansi berbagai lembaga negara mulai dari BI, BPS, DPR, MA, MK, KPK, BPK, hingga Kejaksaan, serta memastikan tidak ada intervensi berkepentingan dalam proses pengambilan keputusan.

3. Hentikan Dominasi Negara dalam Ekonomi Lokal
Dominasi berlebihan negara melalui Danantara, BUMN, serta pelibatan TNI–Polri dinilai berpotensi mematikan pasar, mengganggu pelaku usaha lokal, UMKM, hingga menggerus modal sosial masyarakat.

4. Deregulasi dan Penyederhanaan Perizinan
AEI menuntut deregulasi yang nyata, penyederhanaan lisensi, dan reformasi birokrasi yang selama ini menghambat iklim usaha dan investasi.

5. Tangani Ketimpangan Secara Serius
Kebijakan yang mengatasi ketimpangan baik sosial, ekonomi, maupun antarwilayah diminta menjadi prioritas pemerintah.

6. Kembalikan Kebijakan Berbasis Bukti, Bukan Populisme
AEI menegaskan perlunya proses teknokratis dalam perumusan kebijakan serta penghentian program populis yang berisiko mengganggu stabilitas fiskal seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, sekolah rakyat, hilirisasi, subsidi energi, hingga proyek Danantara.

7. Sehatkan Institusi dan Berantas Konflik Kepentingan
AEI menyerukan perbaikan kualitas institusi, penguatan demokrasi, serta pemberantasan konflik kepentingan dan praktik rente yang dinilai semakin merusak tata kelola negara.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bursa Asia Merah, Kospi Anjlok 1,57 Persen

Selasa, 17 November 2026 | 08:30

Robert Pattinson Resmi Jadi James Bond Baru, Buka Babak Anyar Agen 007

Selasa, 17 November 2026 | 08:24

Dolar AS Menguat ke Level Tertinggi, Pasar Antisipasi Kenaikan Suku Bunga The Fed

Selasa, 17 November 2026 | 08:15

Wall Street Anjlok Jelang Laporan Keuangan Nvidia

Selasa, 17 November 2026 | 07:56

STOXX 600 dan DAX Terkoreksi, Investor Waspadai Prospek AI

Selasa, 17 November 2026 | 07:45

Nasaruddin Umar: Santriwati Harus Berani Bercita-cita Tinggi

Selasa, 17 November 2026 | 07:14

Xi Jinping, Trump, dan Putin akan Bertemu di China, Ini Isu yang Dibahas

Selasa, 17 November 2026 | 07:03

Sejak "Dilecehkan" Nusron, KPK Semakin Melempem

Selasa, 17 November 2026 | 06:42

Dinasti Politik Jokowi Rapuh

Selasa, 17 November 2026 | 06:21

Pigura Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 06:09

Selengkapnya