Berita

Saudagar minyak Riza Chalid.

Politik

Mafia Migas Masih Mengancam Pemerintahan Prabowo

SELASA, 18 NOVEMBER 2025 | 15:04 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Mafia migas masih membayang-bayangi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Jaringan mafia ini dinilai masih bergerak dan melakukan perlawanan kepada upaya pemerintah memutus mata rantai praktik-praktik ilegal.

“Ancaman mafia migas masih mengancam Pertamina dan pemerintah Prabowo-Gibran karena jaringan mereka di Indonesia masih berjalan,” kata pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 18 November 2025.

Perlawanan para mafia ini terasa saat pemerintah mulai menindak aktor-aktor besar. Salah satunya saat saudagar minyak Muhammad Riza Chalid ditetapkan tersangka kasus tata kelola minyak mentah periode 2018-2023. 


“Penetapan Riza Chalid sebagai tersangka tentu memicu perlawanan jaringan mafia migas. Apalagi hingga kini dia belum ditangkap, sehingga ruang gerak mereka masih ada,” jelas Fahmy.

Fahmy mencermati, para mafia migas ini menyasar Pertamina yang selama ini menjadi ujung tombak pelaksanaan kebijakan energi pemerintah.

“Kita bisa melihat betapa sulitnya Pertamina membangun kilang baru dan seringnya terjadi kebakaran di fasilitas kilang milik Pertamina. Itu menunjukkan mafia migas masih mengganggu stabilitas pemerintahan Prabowo,” katanya.

Fahmy menambahkan, upaya pelemahan terhadap Pertamina dapat terjadi melalui berbagai cara, mulai dari infiltrasi internal, intervensi pada kebijakan, hingga permainan distribusi BBM di daerah-daerah.

"Ini pasti akan terus diobok-obok oleh mafia migas, baik dari dalam internal maupun lewat kebijakan dan distribusi BBM,” pungkasnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

Jawab Tantangan Digital, Bawaslu Jadikan Kampus Laboratorium Demokrasi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 05:54

DPD Ungkap Pola Investor ‘Berjudi’ Properti di Bali, Beli Aset Lalu Jual Lagi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 05:24

Denny Indrayana Cs Debat Sengit dengan KPU soal Verifikasi Data Calon

Kamis, 01 Oktober 2026 | 04:50

Nakhoda KM Virgo Transport 8 Langsung Ditahan Penyidik

Kamis, 01 Oktober 2026 | 04:20

Digagas di Era Purbaya, Wacana Insentif Motor Listrik Masih Belum Jelas

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:59

Saksi Denny Indrayana Ungkap Tak Ada Bahasa Verifikasi Faktual Dokumen Capres-cawapres

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:34

Sjafrie Sematkan Tanda Kehormatan ke Tentara Jepang yang Bantu Atasi Karhutla

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:09

Kader PDIP Berpotensi Jabat Wapres Jika Gibran Didiskualifikasi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:55

TNI Hormati Kejagung Imbas Penetapan Kolonel Budi Tersangka Korupsi MBG

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:42

Kemenperin Dukung Impor KRL Bekas dari Jepang, Ini Alasannya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:18

Selengkapnya