Berita

Ilustrasi (Artificial Inteligence)

Bisnis

Bank Swasta Kuasai Penyaluran Kredit Program Perumahan

SELASA, 18 NOVEMBER 2025 | 13:44 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mencatat penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) sejak diluncurkan pada 21 Oktober hingga 15 November telah mencapai Rp492,13 miliar melalui sembilan bank. 

Menariknya, bank swasta menjadi penyalur kredit terbesar, menunjukkan antusiasme tinggi sektor swasta terhadap program perumahan pemerintahan Presiden Prabowo. Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan, hal ini membuktikan bahwa program yang dijalankan oleh Presiden Prabowo disambut dengan baik oleh pihak swasta.

?"Ini membuktikan perumahan karya dari pemerintahan Pak Prabowo, yang pertama kali terjadi di Indonesia, ini direspons dengan baik. Padahal kita baru mulai tanggal 21 Oktober," ucap Ara.


Bank Nobu tercatat sebagai penyalur terbesar dengan Rp280 miliar, disusul BNI Rp91,9 miliar, BTN Rp73 miliar, Bank Artha Graha Internasional Rp5 miliar, dan Bank Pembangunan Daerah DIY Rp3 miliar. 

Ara menyampaikan bahwa BCA tidak ikut dalam skema KPP, namun tetap menyalurkan kredit perumahan lewat skema internal yang memiliki bunga dan tenor sejalan dengan program pemerintah.

Selain KPP, pemerintah juga menyiapkan pembangunan rumah susun bersubsidi di lima kota: Jakarta, Surabaya, Makassar, Medan, dan Manado. Jakarta dan Surabaya disebut siap memulai pembangunan paling cepat awal tahun depan.

PKP menilai KPP dan program FLPP merupakan bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan perumahan rakyat. Hingga 3 November, realisasi FLPP mencapai 213.630 unit rumah senilai Rp26,51 triliun.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

Nama Elon Musk hingga Eks Pangeran Inggris Muncul dalam Dokumen Epstein

Minggu, 01 Februari 2026 | 14:00

Said Didu Ungkap Isu Sensitif yang Dibahas Prabowo di K4

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:46

Pengoperasian RDF Plant Rorotan Prioritaskan Keselamatan Warga

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:18

Presiden Harus Pastikan Kader Masuk Pemerintahan untuk Perbaikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:03

Danantara Bantah Isu Rombak Direksi Himbara

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:45

Ada Kecemasan di Balik Pidato Jokowi

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:25

PLN Catat Penjualan Listrik 317,69 TWh, Naik 3,75 Persen Sepanjang 2025

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:07

Proses Hukum Berlanjut Meski Uang Pemerasan Perangkat Desa di Pati Dikembalikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:03

Presiden Sementara Venezuela Janjikan Amnesti untuk Ratusan Tahanan Politik

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:27

Kelola 1,7 Juta Hektare, Agrinas Palma Fokus Bangun Fondasi Sawit Berkelanjutan

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:13

Selengkapnya