Berita

Badan Gizi Nasional (BGN) resmi meluncurkan kampanye nasional 'Makan Bergizi Hak Anak Indonesia” di Jakarta, Senin 17 November 2025 (Foito: BGN)

Nusantara

BGN Luncurkan Kampanye Nasional “Makan Bergizi Hak Anak Indonesia”

SELASA, 18 NOVEMBER 2025 | 09:46 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Badan Gizi Nasional (BGN) resmi meluncurkan kampanye nasional 'Makan Bergizi Hak Anak Indonesia” di Jakarta, Senin 17 November 2025. Kampanye ini bertujuan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya gizi bagi anak sekolah dan menegaskan bahwa akses makanan bergizi adalah hak dasar setiap anak, bukan sekadar bantuan.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa kampanye ini merupakan panggilan untuk bertindak dan mengajak seluruh elemen masyarakat bergerak bersama. 

“Kampanye ini adalah gerakan kolektif yang melibatkan pemerintah, orang tua, guru, dan komunitas untuk memastikan tidak ada anak Indonesia yang tertinggal dalam pemenuhan hak gizinya,” ujar Dadan dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Selasa 18 November 2025.


Dua pesan utama kampanye ini adalah 'Anak kenyang, anak siap belajar' dan “Gizi bukan bantuan, ini hak”, menegaskan hubungan antara kecukupan gizi dengan konsentrasi belajar serta tanggung jawab kolektif masyarakat untuk memenuhinya.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG), bagian dari kampanye, juga memberi dampak ekonomi dengan menyerap produk pangan lokal, memberdayakan petani dan UMKM, sekaligus mendukung revolusi gizi sekolah untuk membangun SDM unggul. Program ini telah diapresiasi UNICEF dan WFP sebagai salah satu inisiatif pemberian makan terbesar di dunia.

Sejak diluncurkan Januari 2025, MBG telah menjangkau jutaan anak di seluruh Indonesia. Dampaknya sudah dirasakan langsung oleh siswa, seperti Kasim dari Raja Ampat dan Almira dari Garut, yang merasakan perubahan positif setelah rutin menerima makanan bergizi di sekolah.

Kampanye ini akan disebarluaskan melalui konten kreatif, cerita lapangan, dan analisis publik untuk meningkatkan literasi gizi dan memperkuat kesadaran masyarakat secara objektif dan konstruktif.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya