Berita

Badan Gizi Nasional (BGN) resmi meluncurkan kampanye nasional 'Makan Bergizi Hak Anak Indonesia” di Jakarta, Senin 17 November 2025 (Foito: BGN)

Nusantara

BGN Luncurkan Kampanye Nasional “Makan Bergizi Hak Anak Indonesia”

SELASA, 18 NOVEMBER 2025 | 09:46 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Badan Gizi Nasional (BGN) resmi meluncurkan kampanye nasional 'Makan Bergizi Hak Anak Indonesia” di Jakarta, Senin 17 November 2025. Kampanye ini bertujuan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya gizi bagi anak sekolah dan menegaskan bahwa akses makanan bergizi adalah hak dasar setiap anak, bukan sekadar bantuan.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa kampanye ini merupakan panggilan untuk bertindak dan mengajak seluruh elemen masyarakat bergerak bersama. 

“Kampanye ini adalah gerakan kolektif yang melibatkan pemerintah, orang tua, guru, dan komunitas untuk memastikan tidak ada anak Indonesia yang tertinggal dalam pemenuhan hak gizinya,” ujar Dadan dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Selasa 18 November 2025.


Dua pesan utama kampanye ini adalah 'Anak kenyang, anak siap belajar' dan “Gizi bukan bantuan, ini hak”, menegaskan hubungan antara kecukupan gizi dengan konsentrasi belajar serta tanggung jawab kolektif masyarakat untuk memenuhinya.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG), bagian dari kampanye, juga memberi dampak ekonomi dengan menyerap produk pangan lokal, memberdayakan petani dan UMKM, sekaligus mendukung revolusi gizi sekolah untuk membangun SDM unggul. Program ini telah diapresiasi UNICEF dan WFP sebagai salah satu inisiatif pemberian makan terbesar di dunia.

Sejak diluncurkan Januari 2025, MBG telah menjangkau jutaan anak di seluruh Indonesia. Dampaknya sudah dirasakan langsung oleh siswa, seperti Kasim dari Raja Ampat dan Almira dari Garut, yang merasakan perubahan positif setelah rutin menerima makanan bergizi di sekolah.

Kampanye ini akan disebarluaskan melalui konten kreatif, cerita lapangan, dan analisis publik untuk meningkatkan literasi gizi dan memperkuat kesadaran masyarakat secara objektif dan konstruktif.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya