Berita

Badan Gizi Nasional (BGN) resmi meluncurkan kampanye nasional 'Makan Bergizi Hak Anak Indonesia” di Jakarta, Senin 17 November 2025 (Foito: BGN)

Nusantara

BGN Luncurkan Kampanye Nasional “Makan Bergizi Hak Anak Indonesia”

SELASA, 18 NOVEMBER 2025 | 09:46 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Badan Gizi Nasional (BGN) resmi meluncurkan kampanye nasional 'Makan Bergizi Hak Anak Indonesia” di Jakarta, Senin 17 November 2025. Kampanye ini bertujuan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya gizi bagi anak sekolah dan menegaskan bahwa akses makanan bergizi adalah hak dasar setiap anak, bukan sekadar bantuan.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa kampanye ini merupakan panggilan untuk bertindak dan mengajak seluruh elemen masyarakat bergerak bersama. 

“Kampanye ini adalah gerakan kolektif yang melibatkan pemerintah, orang tua, guru, dan komunitas untuk memastikan tidak ada anak Indonesia yang tertinggal dalam pemenuhan hak gizinya,” ujar Dadan dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Selasa 18 November 2025.


Dua pesan utama kampanye ini adalah 'Anak kenyang, anak siap belajar' dan “Gizi bukan bantuan, ini hak”, menegaskan hubungan antara kecukupan gizi dengan konsentrasi belajar serta tanggung jawab kolektif masyarakat untuk memenuhinya.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG), bagian dari kampanye, juga memberi dampak ekonomi dengan menyerap produk pangan lokal, memberdayakan petani dan UMKM, sekaligus mendukung revolusi gizi sekolah untuk membangun SDM unggul. Program ini telah diapresiasi UNICEF dan WFP sebagai salah satu inisiatif pemberian makan terbesar di dunia.

Sejak diluncurkan Januari 2025, MBG telah menjangkau jutaan anak di seluruh Indonesia. Dampaknya sudah dirasakan langsung oleh siswa, seperti Kasim dari Raja Ampat dan Almira dari Garut, yang merasakan perubahan positif setelah rutin menerima makanan bergizi di sekolah.

Kampanye ini akan disebarluaskan melalui konten kreatif, cerita lapangan, dan analisis publik untuk meningkatkan literasi gizi dan memperkuat kesadaran masyarakat secara objektif dan konstruktif.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya