Berita

Adhi Massardi di tasyakuran penganugerahan gelar Pahlawan Nasional bagi Syaikhona Muhammad Kholil dan Presiden ke-4 RI, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di kantor PB IKA PMII, Menteng Dalam, Jakarta Selatan, Senin, 17 November 2025. (Foto: RMOL/Abdul Rouf Ade Segun)

Politik

Adhie Massardi Kupas Kisah Kepemimpinan Gus Dur Hingga Dimakzulkan

SENIN, 17 NOVEMBER 2025 | 20:35 WIB | LAPORAN: ABDUL ROUF ADE SEGUN

Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB IKA PMII) menggelar tasyakuran atas penganugerahan gelar Pahlawan Nasional bagi Syaikhona Muhammad Kholil dan Presiden ke-4 RI, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di kantor PB IKA PMII, Menteng Dalam, Jakarta Selatan, Senin, 17 November 2025.

Hadir dalam forum tersebut mantan Jurubicara Presiden Gus Dur Adhie Massardi, mantan sekretaris pribadi Gus Dur Zainul Arifin Junaidi, Anggota Komisi X DPR Andi Muawiyah Ramly dan mantan Sekretaris Majelis Pertimbangan Organisasi PB IKA PMII Cholil Nafis, serta Ketua Tim Pengusul Gelar Pahlawan Nasional untuk Syaikhona Kholil, Muhaimin. 

Adhie banyak mengungkap kisah dan pandangan yang selama ini jarang keluar ke ruang publik. Ia mengawali ceritanya dengan menegaskan bahwa kedekatannya dengan Gus Dur terjadi secara spontan.


Aktivis senior mengaku belum mengenal Gus Dur secara personal sebelum dipanggil ke Istana. 

“Tiba-tiba saya dipanggil dan diberi briefing pertama. Saya pikir, ‘Oh ini Gus Dur seorang pemimpin bisnis dan pergerakan.’ Saya sendiri tidak tahu kenapa dipilih, mungkin Gus Dur dapat ‘berita dari langit’,” kata Adhie.

Ia membeberkan sikap Gus Dur yang sangat menjaga marwah konstitusi dalam menghadapi dinamika politik, termasuk polemik pansus di DPR saat itu.

Adhie mengaku pernah menanyakan sikap Gus Dur terhadap upaya pembentukan pansus.

“Gus Dur bilang: jangan ganggu DPR. Biarkan mereka bekerja,” ungkapnya, sembari menegaskan bahwa sikap itu menunjukkan integritas konstitusional Gus Dur.

Ia lantas membongkar kembali kronologi proses impeachment terhadap Gus Dur. 

Menurutnya, Sidang Istimewa MPR yang digelar waktu itu berawal dari permintaan penjelasan terkait pergantian Kapolri oleh Presiden. 

Namun narasinya berkembang, sehingga seolah-olah dekrit yang dikeluarkan Gus Dur menjadi penyebab utama pemberhentiannya. 

“Padahal Gus Dur mengeluarkan dekrit untuk mencegah inflasi kedaulatan di DPR. Ini fakta yang jarang dipublikasikan,” tegasnya.

Adhi juga menyebut Gus Dur sebagai tokoh pergerakan yang memayungi hampir semua gerakan civil society sejak masa Orde Baru. 

Menurutnya, banyak organisasi yang bisa tumbuh karena perlindungan dan jaringan yang dibangun Gus Dur. 

“Dimanapun ada Gus Dur, pasti ada gerakan. Civil society itu tumbuh karena Gus Dur,” pungkasnya.

Di akhir penyampaian, Adhi menegaskan bahwa sikap kritis yang ia ambil selama ini merupakan bagian dari pesan Gus Dur agar tetap mengawasi kekuasaan.


Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

TNI AU Bersama RCAF Kupas Konsep Keselamatan Penerbang

Rabu, 04 Februari 2026 | 02:04

Jokowi Dianggap Justru Bikin Pengaruh Buruk Bagi PSI

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:45

Besok Jumat Pandji Diperiksa Polisi soal Materi Mens Rea

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:28

Penguatan Bawaslu dan KPU Mendesak untuk Pemilu 2029

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:17

Musorprov Ke-XIII KONI DKI Diharapkan Berjalan Tertib dan Lancar

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:56

Polisi Tetapkan Empat Tersangka Penganiaya Banser, Termasuk Habib Bahar

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:41

DPR Minta KKP Bantu VMS ke Nelayan Demi Genjot PNBP

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:17

Kejagung Harus Usut Tuntas Tipihut Era Siti Nurbaya

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:49

Begini Alur Terbitnya Red Notice Riza Chalid dari Interpol

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:25

Penerapan Notaris Siber Tak Optimal Gegara Terganjal Regulasi

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:11

Selengkapnya