Berita

Adhi Massardi di tasyakuran penganugerahan gelar Pahlawan Nasional bagi Syaikhona Muhammad Kholil dan Presiden ke-4 RI, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di kantor PB IKA PMII, Menteng Dalam, Jakarta Selatan, Senin, 17 November 2025. (Foto: RMOL/Abdul Rouf Ade Segun)

Politik

Adhie Massardi Kupas Kisah Kepemimpinan Gus Dur Hingga Dimakzulkan

SENIN, 17 NOVEMBER 2025 | 20:35 WIB | LAPORAN: ABDUL ROUF ADE SEGUN

Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB IKA PMII) menggelar tasyakuran atas penganugerahan gelar Pahlawan Nasional bagi Syaikhona Muhammad Kholil dan Presiden ke-4 RI, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di kantor PB IKA PMII, Menteng Dalam, Jakarta Selatan, Senin, 17 November 2025.

Hadir dalam forum tersebut mantan Jurubicara Presiden Gus Dur Adhie Massardi, mantan sekretaris pribadi Gus Dur Zainul Arifin Junaidi, Anggota Komisi X DPR Andi Muawiyah Ramly dan mantan Sekretaris Majelis Pertimbangan Organisasi PB IKA PMII Cholil Nafis, serta Ketua Tim Pengusul Gelar Pahlawan Nasional untuk Syaikhona Kholil, Muhaimin. 

Adhie banyak mengungkap kisah dan pandangan yang selama ini jarang keluar ke ruang publik. Ia mengawali ceritanya dengan menegaskan bahwa kedekatannya dengan Gus Dur terjadi secara spontan.


Aktivis senior mengaku belum mengenal Gus Dur secara personal sebelum dipanggil ke Istana. 

“Tiba-tiba saya dipanggil dan diberi briefing pertama. Saya pikir, ‘Oh ini Gus Dur seorang pemimpin bisnis dan pergerakan.’ Saya sendiri tidak tahu kenapa dipilih, mungkin Gus Dur dapat ‘berita dari langit’,” kata Adhie.

Ia membeberkan sikap Gus Dur yang sangat menjaga marwah konstitusi dalam menghadapi dinamika politik, termasuk polemik pansus di DPR saat itu.

Adhie mengaku pernah menanyakan sikap Gus Dur terhadap upaya pembentukan pansus.

“Gus Dur bilang: jangan ganggu DPR. Biarkan mereka bekerja,” ungkapnya, sembari menegaskan bahwa sikap itu menunjukkan integritas konstitusional Gus Dur.

Ia lantas membongkar kembali kronologi proses impeachment terhadap Gus Dur. 

Menurutnya, Sidang Istimewa MPR yang digelar waktu itu berawal dari permintaan penjelasan terkait pergantian Kapolri oleh Presiden. 

Namun narasinya berkembang, sehingga seolah-olah dekrit yang dikeluarkan Gus Dur menjadi penyebab utama pemberhentiannya. 

“Padahal Gus Dur mengeluarkan dekrit untuk mencegah inflasi kedaulatan di DPR. Ini fakta yang jarang dipublikasikan,” tegasnya.

Adhi juga menyebut Gus Dur sebagai tokoh pergerakan yang memayungi hampir semua gerakan civil society sejak masa Orde Baru. 

Menurutnya, banyak organisasi yang bisa tumbuh karena perlindungan dan jaringan yang dibangun Gus Dur. 

“Dimanapun ada Gus Dur, pasti ada gerakan. Civil society itu tumbuh karena Gus Dur,” pungkasnya.

Di akhir penyampaian, Adhi menegaskan bahwa sikap kritis yang ia ambil selama ini merupakan bagian dari pesan Gus Dur agar tetap mengawasi kekuasaan.


Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

BKSAP DPR Dukung Menlu Arrmanatha Perkuat Diplomasi Bebas Aktif

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:26

Korea Utara Uji Coba Rudal Berteknologi AI, Terbang Sejauh 1.000 Km

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:10

Kuota Internet Kok Masih Hangus? Ini Penjelasan Komdigi

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:01

Banggar DPR Tekankan Disiplin Fiskal di Tengah Belanja Negara Rp4.106 Triliun

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:53

RUU Migas Ditargetkan Rampung 22 Oktober, DPR Ingatkan Pembahasan Harus Cermat

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:13

Kemenko PM Dorong Kolaborasi Dunia Usaha untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:09

Rangkap Jabatan Bahlil Harus Dimaksimalkan untuk Selaraskan Kebijakan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:05

KPK Ungkap Ada Setoran dari Kantah ke Tingkat Pusat ATR/BPN

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:36

Sequis Life Digugat Rp1,27 Miliar ke PN Jakarta Selatan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:28

AS Usir Dua Delegasi Iran Setelah Sidang Umum PBB

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:17

Selengkapnya