Pengamat politik Rocky Gerung menilai pembentukan Komite Reformasi Polri oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah penting, namun tetap menyisakan ruang kritik.
Menurutnya, keberadaan unsur internal kepolisian di dalam komite tersebut memunculkan pertanyaan soal independensi, meski hal itu wajar dalam dinamika reformasi institusi besar seperti Polri.
“Presiden Prabowo Subianto mempunyai pertaruhan besar dengan Komite Reformasi Polri. Kritik boleh diajukan karena dianggap tim ini masih memuat unsur-unsur dari dalam Polri sendiri,” ujar Rocky lewat kanal Youtube miliknya, Senin, 17 November 2025.
Ia menjelaskan, mereka yang menginginkan perubahan total tentu berharap tim reformasi sepenuhnya independen. Namun pada saat yang sama, inti dari reformasi justru terletak pada kemauan internal Polri untuk memperbaiki diri.
“Nah faktor ini saya kira yang lebih penting, yaitu keinginan di dalam diri sendiri yang karena desakan publik hendak mereformasi dirinya sendiri ini,” tegasnya.
Rocky menilai segala bentuk “kesadaran baru” yang muncul dari tubuh Polri harus difasilitasi. Ia mengingatkan bahwa banyak persoalan sebenarnya dapat diselesaikan dari dalam, namun kerap mandek akibat persaingan kepentingan maupun kongkalikong.
“Tapi kita mulai melihat bahwa Polri mulai menyadari bahwa tekanan sosial publik tidak mungkin dihindari lagi,” katanya.
Menurut Rocky, Polri sejak awal memahami tuntutan publik dan telah memulai reformasi internal. Kehadiran Komite Reformasi Polri kini memperkuat langkah tersebut, terutama karena digerakkan langsung oleh Presiden Prabowo.
Ia menekankan bahwa harmonisasi dua arus perubahan menjadi kunci yaitu reformasi yang tumbuh dari kehendak internal Polri, serta reformasi yang didorong oleh keadaan. Mulai dari tuntutan perubahan regulasi hingga pergeseran paradigma soal fungsi utama polisi dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan publik.
Terkait komposisi Komite Reformasi Polri, Rocky mengakui akan selalu muncul sinisme dan kecurigaan publik mengenai siapa yang dilibatkan dan siapa yang tidak. Namun fokus utama menurutnya adalah memastikan tim tersebut benar-benar bekerja.
“Tapi yang paling utama adalah tim ini harus segera bekerja dengan mengurai persoalan dari akar epistemik sampai problem-problem penampilan estetik di lapangan,” tegasnya.
Dalam daftar anggota komite tercatat Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo serta sejumlah mantan Kapolri seperti Jenderal Pol (Purn) Badrodin Haiti, Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian, dan Jenderal Pol (Purn) Idham Azis, serta mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Ahmad Dhofiri.
Selain tokoh kepolisian, komite juga beranggotakan tokoh berpengaruh yang memiliki integritas tinggi seperti Jimly Asshiddiqie, Yusril Ihza Mahendra, Mahfud MD, dan Oto Hasibuan.
