Indonesia Butuh Gerakan Mahasiswa Progresif dan Berani

Kompleksitas persoalan bangsa semakin menuntut hadirnya gerakan mahasiswa yang progresif dan berani. Mulai dari penurunan daya beli, tingginya pengangguran, korupsi, judi online, narkoba, hingga dominasi oligarki dalam menguasai ekonomi dan sumber daya bangsa.

Hal ini disampaikan Guru Besar Damai dan Resolusi Konflik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Prof. Abdul Haris Fatgehipon saat memberikan paparan berjudul “Rekonstruksi Gerakan Kebangsaan” di hadapan peserta Musyawarah Kerja (Muker) Aliansi BEM se-Bogor Raya di Bogor, Sabtu 15 November 2025.

“Semua masalah struktural ini, ditambah situasi Papua dan pelanggaran HAM yang terjadi yang kerap terjadi, harus menjadi PR besar gerakan mahasiswa hari ini,” kata Haris.

Haris secara tegas menempatkan Papua sebagai isu kemanusiaan yang harus mendapat perhatian utama. Menurutnya, kekerasan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB/TPNPB-OPM) yang menewaskan warga sipil dan aparat telah melampaui batas-batas kemanusiaan.

“Kita sedang menyaksikan guru, tenaga medis, pendulang emas, perempuan, dan masyarakat sipil menjadi korban. Mahasiswa harus lebih peka terhadap tragedi kemanusiaan seperti ini,” kata Haris.

Ia menegaskan bahwa diam di tengah situasi kemanusiaan di Papua sama saja dengan mengabaikan nilai dasar kemerdekaan Indonesia.

"Diamnya mahasiswa berarti matinya nurani kemanusiaan, ini sangat berbahaya," kata Haris.